Saturday, 31 January 2015

Kehidupan dan Usaha Pengembangan Koperasi

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Kehidupan dan Usaha Pengembangan Koperasi, dimana pembahasan kali ini terdiri dari faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan koperasi dan usaha pengembangan koperasi.

1. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kehidupan Koperasi
     faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut.
a. Kesadaran berkoperasi
    Banyak di antara masyarakat yang belum menyadari bahwa koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Padahal dengan budaya yang berakar pada asas kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong-royong, koperasi merupakan wahana yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kesadaran anggota masyarakat untuk secara sukarela mempersatukan diri dalam satu perkumpulan ekonomi akan memengaruhi kehidupan koperasi di Indonesia.
b. Pengetahuan dan keterampilan pengurus
Kehidupan dan Usaha Pengembangan Koperasi
Kehidupan dan Usaha Pengembangan Koperasi
    Banyak pengurus koperasi yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan koperasi, sehingga banyak koperasi yang salah urus. Hal ini bisa berakibat pada berkurangnya minat masyarakat untuk bergabung dalam wadah koperasi.
c. Modal 
    Sebagai sebuah badan usaha, modal merupakan unsur yang sangat penting bagi koperasi untuk melakukan ekspansi ekonomi. Namun, kekurangan modal merupakan kendala dan kesulitan yang sering dihadapi oleh koperasi di Indonesia.
d. Peranan pemerintah
    Peranan pemerintah dalam mengembangkan kehidupan berkoperasi sangat penting. Peranan pemerintah tersebut menyangkut hal-hal berikut.
  • Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
  • Menjamin ketersediaan pasar dan kelayakan harga bagi produk koperasi.
  • Menciptakan organisasi dan manajemen koperasi yang profesional.
  • Menyediakan modal.
  • Memberikan penyuluhan tentang kesadaran berkoperasi di masyarakat.

2. Usaha Pengembangan Koperasi
     Koperasi telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia, nmaun masih perlu langkah-langkah lanjutan untuk mengembangkan koperasi. Di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Memberikan penyuluhan tentang koperasi
    Memberi penyuluhan pada masyarakat agar koperasi semakin berperan dalam meningkatkan kesejahteraan. Kesadaran berkoperasi sebagian anggota masyarakat masih rendah karena pengalaman traumatik masa lalu. Pengalaman masa lalu yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap koperasi adalah sebagai berikut.
  • Banyak penyelewengan, perselisihan, dan pemborosan yang dilakukan pengurus koperasi, sehingga koperasi sering mengalami kerugian.
  • Koperasi digunakan sebagai alat politik oleh PKI untuk memperkokoh kehidupan partainya.
b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus
    Pengurus koperasi merupakan penggerak usaha koperasi. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, pengurus perlu memiliki pengetahuan yang memadai. Pada masa lalu, tidak banyak usaha yang dilakukan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan pengurus. Oleh karena itu, usaha menambah pengetahuan dan keterampilan pengurus koperasi perlu terus ditingkatkan.
c. Meningkatkan permodalan koperasi
    Masih banyak koperasi yang kelangsungan kegiatannya bagaikan kerakap di atas batu, hidup enggan mati tak mau. Salah satu faktor penyebabnya adalah kekurangan modal. Banyak di antara anggota koperasi terjerat rentenir (tengkulak) karena terpaksa. Koperasi tidak punya cukup dana untuk dipinjamkan ke masyarakat. Sebenarnya, koperasi dapat meminjam dari bank, tetapi seringkali persyaratan yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi koperasi. Namun, dengan semakin berkembangnya bank koperasi dewasa ini, masalah permodalan sedikit demi sedikit sudah mulai teratasi.
d. Peranan Pemerintah
    Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam usaha pengembangan koperasi, terutama pada hal-hal berikut.
  • Membina dan mengembangkan koperasi secara terpadu melalui kerjasama antarunstansi yang terlibat dalam pembinaan koperasi.
  • Memberi kesempatan pada koperasi untuk berperan lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.
  • Membentuk koperasi-koperasi pemerintah sebagai patokan (benchmark) bagi koperasi-koperasi lainnya.


Demikian pembahasan kali ini mengenai Kehidupan dan Usaha Pengembangan Koperasi, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian..Wassalam..

Labels:

Organisasi dan Pengelolaan Koperasi

    Hai Teman-teman kali ini saya akan membahas tentang organisasi dan pengelolaan koperasi, sebagaimana organisasi dan pengelolaan koperasi memiliki ciri khusus dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Perangkat organisasi koperasi merupakan alat bagi pengelola untuk mencapai tujuan organisasi.
1. Organisasi Koperasi
Pengorganisasian menghasilkan suatu pola tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas unit-unit yang terintegrasi melalui hubungan antarbagian koperasi. Hasil pengorganisasian adalah terjadinya kerja sama antarindividu, antarkelompok, atau antarbagian. Struktur organisasi koperasi dapat dibentuk dari segi internal dan eksternal organisasi.
a. Struktur Internal Organisasi Koperasi
    Struktur internal organisasi koperasi melibatkan perangkat organisasi di dalam organisasi itu sendiri. Perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Di antara rapat anggota, pengurus, dan pengelola terjalin hubungan perintah dan tanggung jawab. Sedangkan pengawas hanya memiliki hubungan satu arah, yaitu bertanggung jawab terhadap rapat anggota, tanpa memberikan perintah pada perangkat organisasi lainnya.
Organisasi dan Pengelolaan Koperasi,
Koperasi Indonesia
b. struktur eksternal organisasi koperasi
    struktur eksternal organisasi koperasi berhubungan dengan adanya penggabungan koperasi sejenis pada suatu wilayah tertentu. Penggabungan itu dibutuhkan untuk pembinaan, pelatihan, kemudahan mendapat modal, dan kebutuhan kemudahan lainnya. Berkaitan dengan itu, adanya koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat, dan koperasi primer. 
   Koperasi induk adalah gabungan dari paling sedikit 3 koperasi gabungan yang berkedudukan di ibukota negara. Misalnya, induk koperasi pegawai negeri. Koperasi gabungan adalah gabungan dari paling sedikit 3 koperasi pusat dan berkedudukan di ibukota provinsi. Misalnya, Gabungan Pusat Koperasi Pegawai Negeri (GKPN). Koperasi pusat adalah gabungan dari paling sedikit 5 koperasi primer dan berkedudukan di ibukota kabupaten. Misalnya, Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN). Koperasi primer adalah koperasi yang merupakan perkumpulan dari paling sedikit 20 orang yang bergabung dengan tujuan yang sama. Koperasi primer mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan atau desa atau dalam lembaga pemerintah dan sekolah-sekolah
c. Modal Koperasi
    modal koperasi dibutuhkan untuk membiayai usaha dan organisasi koperasi. Modal koperasi berasal dari sumber-sumber berikut ini:
1) Modal sendiri, yaitu modal yang dikumpulkan dari anggota koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.
2) Modal pinjaman, yaitu modal yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dan sumber lain yang sah.
3) Modal penyertaan, yaitu modal yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat, yang digunakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi.
2. Pengelolaan Koperasi
    Dalam mengelola koperasi, perlu dipikirkan perangkat-perangkat organisasi yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota menetapkan garis-garis besar pola kebijakan yang harus dikerjakan pengurus. Pengurus bekerja atas dasar pola kebijakan yang ditetapkan rapat anggota dengan rambu-rambu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Minimal sekali dalam setahun, pengurus mengajukan pertanggungjawaban pada rapat anggota. Sementara itu, pengawas bertugas mengawasi kinerja pengurus dan melaporkan hasilnya secara tertulis pada rapat anggota.
a. Rapat anggota koperasi
(1) Tugas rapat anggota
      Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota menetapkan hal-hal berikut.
  • Anggaran dasar
  • Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
  • Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
  • Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
  • Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
  • Pembagian sisa hasil usaha.
  • Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.
(2) Tata cara pengambilan keputusan
      berkaitan dengan keputusan yang diambil dalam rapat anggota, perlu diperhatikan hal-hal berikut.
  • Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
  • Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
  • Dalam pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
(3) Hak rapat anggota
      rapat anggota memiliki hak-hak sebagai berikut.
  • Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.
  • Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
  • Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berlaku.
(4) Rapat anggota luar biasa
  • Menurut pasal 27 UU No. 25 tahun 1992, koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.
  • Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.
  • Rapat anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU No. 25 tahun 1992.
  • Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan rapat anggota luar biasa diatur dalam anggaran dasar.
b. Pengurus Koperasi 
(1) Ketentuan tentang pengurus koperasi 
      Beberapa ketentuan tentang pengurus koperasi adalah sebagai berikut.
  • Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
  • Pengurus merupakan pelaksana hasil keputusan rapat anggota
  • Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
  • Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
  • Persyaratan untuk dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar.
(2) Tugas Pengurus Koperasi
       Pengurus koperasi memiliki tugas-tugas sebagai berikut.
  • Mengelola koperasi dan usahanya.
  • Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
  • Menyelenggarakn rapat anggota.
  • Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  • Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
  • Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
(3) Wewenang pengurus koperasi
        Wewenang pengurus koperasi adalah sebagai berikut.
  • Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
  • Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
  • Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.
        Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengolahan koperasi pada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Berkaitan dengan pengolahan koperasi, maka :
  • Pengurus dapat menangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha
  • Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, rencana pengangkatan tersebut diajukan pada rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan.
  • Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus, dan
  • Pengelola usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus. Hubungan kerja antara pengurus dan pengelola merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.
        Dalam hal kerugian, pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menaggung kerugian yang diderita koperasi yang disebabkan kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping tanggung kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan,tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umun untuk melakukan penuntutan.
         Setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya dua hal berikut.
  • Penghitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku sebelumnya dan penghitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
  • Keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.
        Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh semua anggota pengurus. Apabila sala seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis. Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan penghitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh rapat anggota.
c. Pengawas Koperasi
(1) Ketentuan tentang pengawasan koperasi
      Beberapa ketentuan tentang pengawas koperasi adalah sebagai berikut.
  • Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
  • Pengawas bertanggung jawab pada rapat anggota.
  • Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.
(2) Tugas pengawas koperasi
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
  • Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
(3) Wewenang pengawas koperasi
  • Pengawas meneliti catatan yang ada pada koperasi.
  • Pengawas mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Demikian pembahasan kali ini mengenai Organisasi dan Pengelolaan Koperasi, semoga tulisan ini, bermanfaat bagi teman-teman sekalian...Wassalam...




Labels:

Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi

Haii teman-teman kali seputar koperasi di indonesia yang membahas point-point yaitu pengertian, tujuan, landasan, asas, fungsi, peran dan prinsip koperasi. Salah satu fungsi koperasi Indonesia yang tertera di dalam Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 adalah mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dari fungsi itu, dapat dilihat betapa besarnya harapan yang digantungkan pada koperasi. Dalam harapan pemerintah, koperasi dapat menjadi soko guru perekonomian di Indonesia. Hal ini sebenarnya sudah tersirat dalam pandangan Mohammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia. Menurut Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang untuk semua dan semua untuk seorang.

Peranan koperasi makin diperjelas lagi dengan disebutkannya koperasi sebagai badan usaha sesuai dengan Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992. Sebelumnya, menurut Undang-Undang Koperasi No. 12 Tahun 1967, koperasi disebut sebagai organisasi ekonomi rakyat

Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 berbunyi:
  "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan"

Dari bunyi ayat ini dapat dilihat bahwa dari ketiga bentuk badan usaha di Indonesia yaitu koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), satu-satunya badan usaha yang mempunyai asas kekeluargaan adalah koperasi. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat mengharapkan koperasi akan lebih berperan dan berfungsi setelah dinyatakan sebagai badan usaha. Koperasi yang memiliki ciri dari anggota, untuk anggota, dan merupakan himpunan orang-orang, bukan himpunan modal, diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan anggotanya.

1. Pengertian Koperasi
 Kata Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu co dan operation. Co berarti bersama. Operation berarti usaha. Kalau kedua kata itu dirangkai, maka menjadi usaha bersama. Pengertian itu sesuai dengan definisi koperasi menurut Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 pasal 1 yang isinya: Koperasi  adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.

2. Landasan, Asas, Tujuan, Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi
a. Landasan Koperasi
    Pancasila dan UUD 1945 
b. Asas Koperasi
     Kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan gotong royong
c. Tujuan Koperasi
Mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Pasal 3 Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992)
d. Fungsi dan Peran Koperasi
  • Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
  • Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
  • Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
  • Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi
    Koperasi
  • Usaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
e. Prinsip Koperasi
  • Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
  • Pengelolaan dilakukan secara demokratis
  • Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya balas jasa usaha masing-masing anggota.
  • Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
  • Kemandirian
  • Pendidikan perkoperasian
  • Kerja sama antarkoperasi
Demikian pembahasan tentang Pengertian, Landasan, Asas, Tujuan, Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi, semoga tulisan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian...

Labels:

Friday, 16 January 2015

Pengertian PPh Pasal 21

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Pengertian PPh Pasal 21. Pembahasan mengenai PPh Pasal 21 akan dibahas di bawah ini yaitu sebagai berikut :
 
PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
 
PPh Pasal 21
PPh Pasal 21
Demikian pembahasan mengenai Pengertian PPh Pasal 21. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian..Wassalam

Labels: