Saturday, 30 May 2015

Hakikat, Tujuan, Dan Ruang Lingkup ISBD

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Hakikat, Tujuan, dan Ruang Lingkup ISBD.  Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan mengenai Hakikat, Tujuan, dan Ruang Lingkup ISBD yaitu sebagai berikut :

Ilmu sosial budaya dasar (ISBD) merupakan salah satu dari sekian banyak mata kuliah yang diajarkan kepada peserta didik (mahasiswa) di perguruan tinggi. Terkhusus di Universitas Negeri Makassar, ilmu sosial budaya dasar (ISBD) merupakan mata kuliah umum yang diekspektasikan mampu memberikan pencerahan atau bekal utama bagi peserta didik atau mahasiswa di dalam melakukan aktivitasnya baik di internal kampus maupun di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian penting yang tak terlepaskan dengan komponen masyarakat lainnya. Selain itu, mata kuliah umum Ilmu Sosial Budaya Dasar juga diekspektasikan sebagai salah satu support moral bagi peserta didik untuk menunjukkan jati dirinya sebagai "The Young Generation" agar tetap komitmen terhadap pengembangan, kelestarian, dan proteksi nilai-nilai keakademikannya, keilmiahan, dan keintelektualannya dalam bersosialisasi dengan masyarakat disekitarnya. Mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar merupakan satuan pembelajaran yang diberikan pada tingkat perguruan tinggi yang dalam ketentuan sebelum tahun 2000 dibedakan atas mata kuliah dasar umum (MKDU), mata kuliah dasar keahlian (MKDK), dan mata kuliah keahlian (MKK). Hal tersebut didasarkan pada Kepmendikbud no. 056/U/1994. Berdasarkan kepmendiknas No. 232/U/2000 tertanggal 20 Desember tentang pedoman pienyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa dalam Widyosiswoyo (2001), maka mata kuliah dikelompokan sebagai berikut :


Ilmu Sosial Budaya Dasar
Ilmu Sosial Budaya Dasar
  1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKK; adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
  2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK; adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditunjukkan terutama untaduk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.  
  3. Mata Kuliah Keahlian berkarya (MKB); adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan  kekaryaan berdasarkan ilmu dan keterampilan  yang di kuasai.
  4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB);  adalah  kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang di perlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan keilmuan dan keterampilan yang di kuasai.
  5. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB);adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang di perlukan seseorang untuk memehami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
Demikian pembahasan mengenai Hakikat, Tujuan, dan Ruang Lingkup ISBD. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Tuesday, 26 May 2015

Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan. Untuk lebih jelasnya pembahasan mengenai Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan akan dibahas dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Pembahasan sebelumnya telah dijelaskan pula pendapat EUGENE STALEY, bahwa pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang menjamin berkembangnya demokrasi, maka satu-satunya alat ekonomi dan sosial yang mengandung nilai-nilai kedemokrasian itu adalah koperasi, yang di pedesaan berkat dorongan dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa telah dibentuk oleh warga desanya yaitu Koperasi Unit Desa (KUD).

Pada tingkat pertama KUD harus secara nyata menunjukkan tentang manfaatnya ada badan tersebut benar-benar memberi manfaat dan jasa-jasa kepada warga desa seumumnya, cara ini merupakan pendekatan-pendekatan agar mereka bergabung dan menunjang segala rencananya yang tertuju pada peningkatan kesejahteraan hidup warga pedesaan. Dengan mendayagunakan pembinaan, fasilitas dan bantuan-bantuan kredit dari pemerintah, KUD melancarkan operasinya, yang pertama ditanganinya adalah bidang usahatani (agribusiness) yang kemudian dengan berhasilnya KUD di bidang ini, mulai menggarap bidang yang kedua yaitu bersama-sama dengan LKMD menggairahkan dan melaksanakan pembangunan di lingkungan pedesaannya.

Di bidang agribisnis atau usaha tani KUD telah berhasil menarik kepercayaan para anggotanya dan masyarakat petani umumnya, KUD benar-benar dirasakan oleh masyarakat petani sebagai miliknya sehingga anggota masyarakat yang belum bergabung pun secara spontan menyatakan diri sebagai anggota. Cara atau jalan yang ditempuh KUD adalah cara atau jalan yang memberi kemudahan kepada masyarakat petani, yaitu :
Koperasi Unit Desa
Koperasi Unit Desa
  1. mendekatkan pasar dengan para produsen (para petani), KUD menyatakan kemampuannya untuk  menampung produk-produk pertanian dengan pemberian harga yang layak. Pasar demikian memang yang sangat diharap-harapkan oleh masyarakat petani;
  2. Dengan adanya fasilitas pemasaran produk yang dekat dan diperolehnya harga yang layak, maka para petani mulai bergairah untuk meningkatkan produksinya dengan memperhatikan kualitas produk, karena produk yang mulus akan memperoleh penilaian yang lebih baik (ingat value system);
  3. Toko KUD memberikan servis yang baik dengan harga yang layak atas setiap barang yang dibeli oleh para petani anggotanya dan dengan meningkatnya pendapatan daya beli para petani menjadi meningkat pula, sehingga pertokoannya lebih dilengkapi dengan berbagai barang yang diperlukan masyarakat petani khususnya dan masyarakat pedesaan umumnya;
  4. Sub unit kredit melayani pual pemberian pinjaman kepada para anggotanya, baik bentuk uang untuk modal kerja maupun pupuk dan obat-obatan, yang kesemuanya diatur harus dikembalikan setelah masa panen;
  5. Beberapa sub unit diadakan untuk melayani petani peternak, petani perikanan dan penduduk desa yang mengusahakan kerajinan/industri kecil (home industri);
  6. KUD dengan bekerjasama dengan beberapa petugas lapangan dari instansi pemerintah aktif melakukan bimbingan, pemyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan usaha para petani dan warga desa umumnya;
  7. Dalam menghadapi beberapa kesulitan, KUD aktif melakukan musyawarah dan mufakat dengan segenap anggotanya, demikian pula dalam pengarahan-pengarahan produksi.
Dengan berhasilnya pengelolaan usaha tani (agribisnis) yang dilakukan oleh KUD, beberapa kebaikan telah diperoleh, antara lain:
  1. Timbulnya perasaan dan kesadaran masyarakat petani dan masyarakat pedesaan, bahwa KUD ditumbuhkan oleh rakyat, untuk rakyat, KUD adalah milik rakyat sehingga rencana dan kebijaksanaan KUD selalu mendapat dukungan penuh;
  2. Berhasilnya ditingkatkan kegairahan kerja;
  3. Berhasilnya dikembangkan industri-industri kecil pengolah hasil-hasil pertanian dan kerajinan rakyat; yang berarti pula terserapanya tenaga kerja di pedesaan;
  4. Berhasilnya pembentukan modal, baik dari simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan-simpanan yang berupa tabungan, makin meningkatnya pendapatan para petani anggota makin bertambah pula besarnya simpanan-simpanan tersebut, karena diadakannya ketentuan pada setiap penerimaan pendapatan x% harus disisihkan untuk simpanan;
  5. Berhasilnya dikumpulkan sejumlah besar dana sosial, yang juga dari waktu ke waktu makin bertambah. Bertambahnya dana sosial dan dana pembangunan karena adanya kesadaran para anggoa melalui rapat-rapat anggota untuk menyumbangkan bagian-bagian dari bagi hasil sisa usaha KUD ke dalam dana sosial dan dana pembangunan.
Dengan dimilikinya sejumlah dana sosial, dana pembangunan dan sumbangan-sumbangan sukarela dari warga masyarakat desa, melalui musyawarah dan mufakat baik dengan para anggota maupun dengan LKMD, dapatlah dilancarkan usaha-usaha pembangunan, yang terutama tertuju pada :
  1. perbaikan jalan dan jembatan di pedesaan, demi untuk melancarkan usaha warga desa;
  2. perbaikan tempat ibadah, sekolah pedesaan;
  3. pengadaan prasarana MCK, pengairan dan prasarana lainnya.
  4. bahkan tak sedikit jumlahnya pedesaan yang mampu untuk melaksanakan elektrisifikasi pedesaannya.
Kesejahteraan masyarakat desa akan berkembang terus selama cara kerja KUD, kejujuran para pengurusnya, kegairahan kerja para anggotanya dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya.

Demikianlah Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Pembangunan Masyarakat Desa Meliputi Segala Bidang Kehidupan

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Pembangunan Masyarakat Desa Meliputi Segala Bidang Kehidupan. Olehnya itu di bawah ini, saya akan menjelaskan tentang Pembangunan Msyarakat Desa Meliputi Segala Bidang Kehidupan yaitu sebagai berikut :

Dengan pembangunan masyarakat desa dimaksudkan agar terwujud masyarakat pedesaan yang sejahtera, yang berarti masyarakat pedesaan yang terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Dengan demikian maka pembangunan harus meliputi segala bidang, yang dapat diselenggarakan secara swasembada oleh para anggota masyarakat pedesaan itu sendiri, yang memang penduduk pedesaan mempunyai kemampuan untuk hal itu asal segala usaha yang dilakukannya dapat terorganisasi dengan secara baik, terbina dan atau terbimbing. Dalam hal pembinaan dan bimbingan lazimnya dilaksanakan oleh pemerintah, sedang organisasi yang dapat menghimpun potensi-potensi usahawan di pedesaan adalah koperasi c.q. Koperasi Unit Desa (KUD).

Pada hakekatnya memang usaha pembangunan itu dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, tetapi alangkah baiknya kalau masyarakat di pedesaan memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan daerahnya sendiri. Pembangunan desa harus dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan itu sendiri, baik lahiriah maupun batiniah.

Mungkin banyak yang akan bertanya atau yang mengherankan, apakah mungkin pembangunan dilaksanakan oleh penduduk pedesaan sendiri, sebab pada kenyataannya mereka kebanyakan hidup miskin dan terbelakang. Hambatan-hambatan bagi terlaksananya pembangunan masyarakat desa terlalu banyak yang mungkin sulit untuk diatasi, seperti :
  1. Hambatan terhadap sikap dan pandangan hidup (sikap pasif, familisentris, sikap nrimo atau fatalism, sikap acuh tak acuh, orientasi pada masa lampau);
  2. Hambatan kelembagaan (penggunaan tanah, lembaga perkreditan atau utang piutang yang masih bersifat pribadi, mobilisasi sosial vertikal masih rendah, enterpreneurship belum berkembang);
  3. Hambatan lingkungan (keadaan kesehatan belum memuaskan, keadaan gizi yang di bawah standar nasional, tingkat pendidikan yang belum maju, pengangguran musiman selalu terjadi).
 Keadaan dan hambatan seperti di atas sesungguhnya tak perlu dikhawatirka, walaupun perlu diperhatikan, karena adanya keadaan seperti di atas justru karena itulah pembangunan masyarakat desa harus dilakukan, yaitu menghilangkan keadaan yang buruk (kemiskinan dan keterbelakangan/kebodohan) serta hambatan-hambatan di atas. Pembangunan itu mampu dilaksanakan secara swasembada karena di desa terdapat potensi-potensi dan sumber kekayaan alam. Desa sering dijuluki sebagai tulang punggung, sebagai sokoguru ekonomi negara, secara turun-temurun produksi telah berlangsung lama di pedesaan dan produk-produknya banyak yang mengalir ke perkotaan dan bahkan pada waktu perang kemerdekaan desa dapat menjamin kehidupan para pengungsi dari perkotaan dan logistik ketentaraan, hanya karena potensi dan sumber-sumber kekayaan alam itu belum sepenuhnya didayagunakan, belum adanya organisasi yang sungguh-sungguh menggerakkan potensi tersebut, maka terjadilah kehidupan di pedesaan yang serba terbelakang.
Jadi yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan itu adanya organisasi ekonomi (alat perekonomian) yang sungguh-sungguh dapat menarik kepercayaan penduduk untuk menggerakkan potensi-potensi ekonomi yang telah ada, agar pendapatan penduduk meningkat, dari penyisihan pendapatan tersebut dapat terbentuk modal dan dengan modal itu mereka secara terpadu dapat melakukan pembangunan di pedesaannya.
Pembangunan yang diharapkan penduduk pedesaan adalah pembangunan yang sesuai dengan kehidupan mereka di pedesaan, berwujud perbaikan prasarana-prasarana, sarana-sarana, pendidikan (kursus, penyuluhan) dan tempat ibadah, yang umumnya menyangkut perbaikan bagi kepentingan hidup di pedesaan.
Adanya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) memberikan kelancaran bagi pendayagunaan dan penggerakkan potensi-potensi yang ada serta modal yang terbentuk sehubungan dengan terpadunya usaha, sehingga pembangunan dapat mencakup bidang teknis, ekonomis, dan sosial.
Menurut Prof. KOTTER (dalam causeri tentang Economic Development and Changes of the Rural Social Structure di Berlin tahun 1966), pembangunan (pedesaan) akan berlangsung pada 3 bidang, yaitu bidang teknis, ekonomis, dan sosial. Dalam hal ini mengenai struktur sosial, value system dan sikap sosial yang merupakan faktor minimum. (Yang dimaksud dengan value system adalah suatu sikap hidup yang memberikan penilaian yang lebih terhadap segi tertentu dalam penghidupan). Kegagalan pelaksanaan pembangunan seringkali terjadi karena hal tersebut diabaikan. Dalam masalah ini hendaknya menjadi tekanan bahwa tiap-tiap masyarakat mempunyai organisasi yang tersusun dalam beberapa segi yangmasing-masing mengandung faktor teknis, ekonomis, dan sosial, yang satu sama lain berketergantungan dan saling pengaruh-mempengaruhi atau independent. Perimbangan-perimbangan yang terdapat antar di dalam suatu masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa pada umumnya usaha untuk mengubah segi-segi sosial adalah lebih sulit daripada mengubah faktor-faktor lainnya, sebagaimana umum menyatakan mental transformation tidaklah mudah yang pada umumnya memakan waktu yang lama.
Bagi masyarakat kita yang hidup di pedesaan, sehubungan dengan dimilikinya kegotongroyongan aktif secara turun-temurun serta juga norma-norma keagamaan yang juga telah menempa jiwa-jiwa manusia yang toleran terhadap kemajuan-kemajuan, maka mental transformation untuk mengharubagiakan pembangunan tidaklah sulit seperti yang digambarkan oleh Prof. Kotter di atas, sebagai terbukti sekarang banyak segi-segi tradisional dalam produksi pangan, segi-segi sosial yang kurang mantap bagi pelaksanaan pembangunan dan pemutakhiran pedesaan yang telah ditinggalkan atau disempurnakan/diubah  dengan cara-cara yang lebih dinamis.
Bantu-membantu hidup secara kekeluargaan, kegotongroyongan yang dinamis serta musyawarah dan mufakat untuk memperoleh kebijaksanaan yang menjurus kepada hal-hal yang lebih baik atau maju, yang kesemuanya melambangkan kedmeokrasian yang berlandaskan Pancasila , sangat efektif dalam usaha perubahan mental (mental transformation) tersebut, sehingga pelaksanaan pembangunan masyarakat desa secara kenyataannya telah disadari sendiri oleh setiap warga pedesaan tersebut, setiap warga desa seakan-akan terpanggil untuk berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan pembangunan, secara sukarela menyumbangkan tenaga atau bahan-bahan yang dimilikinya. 
Pembangunan Masyarakat Desa
Pembangunan Masyarakat Desa
Menurut EUGENE STALEY (The future of Underdeveloped Countries) menyatakan sebagai berikut:
Pembangunan yang dapat diharapkan berhasil adalah pembangunan yang menjamin berkembangnya demokrasi, yang pengejawantahannya adalah sebagai berikut :
  1. Tiap-tiap orang merasa bertanggungjawab untuk ikut serta mengambil keputusan yang dirasakannya pula bagi kepentingan dirinya atau untuk rakyat dan oleh rakyat;
  2. Tiap-tiap orang merasa terjamin hak-hak dan kesempatannya atau persamaan hak dan kewajiban.
 Berdirinya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di pedesaan adalah merupakan kebijaksanaan pemerintah ditingkat pedesaan tersebut untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan segenap warga pedesaannya, karena pendekatan-pendekatan tersebut mamang sangat diperlukan untuk menggugah masyarakat serta mendorongnya ke arah swasembada dalam menanggulangi segala kesulitan yang mereka hadapi, sehingga timbul kebangkitan bersama secara terpadu untuk mengusahakan perbaikan-perbaikan di segala bidang kehidupan yang mengalami kesulitan tersebut, dan inilah pembangunan.
Kalaui kita bandingkan peranan LKMD tersebut dengan apa yang disarankan oleh Komisi Perencanaan Pembangunan Pedesaan di India kepada pemerintahnya adalah sangat sesuai, karena saran-saran tersebut mengandung hal-hal sebagai berikut :
  1. Perikehidupan para petani tidaklah terpotong-potong dalam segmen-segmen sebagai apa yang kita lihat dalam tugas-tugas pemerintah. Sehingga perlulah pendekatan-pendekatan secara terkoordinir yang meliputi segala segi kehidupannya.
  2. Tiada rencana pembangunan akan berhasil, apabila berjuta-juta petani kecil tidak menyetujui tujuannya, tidak turut merencanakannya, tidak memandang dan merasakannya sebagai rencana sendiri dan tidak terdapat kesediaan pada mereka (partisipasi) untuk turut memberikan sumbangan pengorbanan bagi penyelenggaraannya.
Peranan Lembaga ketahanan Masyarakat Desa  (LKMD) di kebanyakan daerah  (terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara) ternyata telah berhasil mengubah status Desa Swadaya menjadi Desa Swakarya, bahkan di antaranya telah mewujudkan Desa Swasembada.
Pengertian tentang status desa-desa tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:
a. Desa Swadaya:
   1) Pengertian
        Desa Swadaya adalah desa yang sifatnya masih tradisional, dimana adat-istiadatnya mengikat, hubungan antar manusia sangat erat, pengawasan sosial (social control) didasarkan atas kekeluargaan. Mata pencaharian penduduk pada sektor primer, tingkat teknologinya masih sederhana sehingga produktivitas rendah, disertai keadaan prasarana desa yang masih langka dan sederhana.
 2) Norma-norma Desa Swadaya
  • Mata pencaharian penduduk terutama di sektor primer yaitu sebagian besar penduduk hiduo daripada pertanian, nelayan, peternakan, dan pencari hasil hutan,
  • Yield/out put desa adalah merupakan jumlah dari seluruh produksi desa yang dinyatakan dalam nilai rupiah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan/industri kecil, jasa perdagangan pada umumnya masih rendah,
  • Adat-istiadat dan kepercayaan pada umumnya masih meningkat,
  • Kelembagaan dan Pemerintahan Desa masih sederhana baik tugas maupun fungsinya,
  • Pendidikan dan keterampilan penduduk masih rendah,
  • Swadaya gotong-royong masyarakat masih "latent", artinya pelaksanaan dan cara kerja dalam pembangunan masih berdasarkan instruksi dari atasan, belum tumbuh sebagaimana kesadaran sendiri (di beberapa daerah pedesaan di Jawa merupakan kekecualian),
  • Prasaran desa yang masih meliputi prasarana perhubungan, produksi, pemasaran, dan sosial masih kurang serta belum memadai dengan kebutuhannya.
b. Desa Swakarya atau Desa Transisi:
    1) Pengertian
        Desa Swakarya adalah desa yang setingkat lebih maju dari Desa Swadaya, dimana adat-istiadat masyarakat desa sedang mengalami transisi, pengaruh dari luar sudah mulai masuk ke desa, yang mengakibatkan perubahan cara berpikir dan bertambahnya lapangan kerja di desa, sehingga mata pencaharian penduduk sudah mulai berkembang dari sektor primer ke sektor sekunder, produktivitas mulai meningkat diimbangi dengan bertambahnya prasarana desa.
2) Norma-norma Desa Swakarya,
  • Mata pencaharian penduduk di sektor sekunder yaitu sudah mulai bergerak di bidang kerajinan dan industri kecil, seperti pengolahan hasil, pengawetan bahan makanan dan sebagainya,
  • Yield/out put desa adalah merupakan jumlah dari seluruh produksi desa yang dinyatakan dalam nilai rupiah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan dan industri kecil, perdagangan dan jasa berada pada tingkat sedang,
  • Adat-istiadat dan kepercayaan penduduk berada pada tingkat transisi,
  • Kelembagaan dan Pemerintah Desa mulai berkembang, baik tugas maupun fungsinya,
  • Pendidikan dan keterampilan penduduk pada tingkat sedang,
  • Swadaya dan gotong-royong masyarakat sudah mengalami transisi, artinya pelaksanaan dan cara kerja gotong royong telah mulai efektif dan tumbuh adanya rasa kesadaran dan tanggungjawab dari masyarakat itu sendiri,
  • Prasarana perhubungan, produksi, pemasaran dan sosial sedang, mulai memadai baik kualitas maupun kuantitasnya.
c. Desa Swasembada atau Desa Berkembang:
    1) Pengertian,
         Desa Swasembada adalah desa yang setingkat lebih maju dari Desa Swakarya, dimana adat-istiadat masyarakat sudah tidak mengikat, hubungan antar manusia bersifat rasional, mata pencaharian penduduk sudah beraneka-ragam dan bergerak ke sektor tersier, teknologi baru sudah benar-benar dimanfaatkan di bidang pertanian, sehingga produktivitasnya tinggi, diimbangi dengan prasarana desa yang cukup.
    2) Norma-norma Desa Swasembada/Berkembang:
  • Mata pencaharian di sektor tersier yaitu sebagian besar penduduk bergerak di bidang perdagangan dan jasa,
  • Yield/out put desa adalah merupakan jumlah dari seluruh produksi desa yang dinyatakan dalam nilai rupiah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan,/industri kecil, perdagangan, dan jasa sudah tinggi,
  • Adat-istiadat dan kepercayaan penduduk sudah tidak mengikat/sudah longgar,
  • Kelembagaan dan Pemerintah Desa sudah efektif tugas dan fungsinya, dan telah ada kondisi yang sebaik-baiknya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa,
  • Pendidikan dan keterampilan penduduk tingkatnya sudah tinggi,
  • Swadaya dan gotong-royong masyarakat sudah manifest, artinya pelaksanaan dan cara kerja gotong-royong berdasarkan musyawarah/mufakat antara warga masyarakat dengan penuh rasa kesadaran dan tanggungjawab yang selaras dengan norma-norma perkembangan/kemajuan zaman,
  • Prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial cukup memadai serta hubungan dengan kota-kota sekitarnya berjalan lancar.
Demikian Pembahasan mengenai Pembangunan Masyarakat Desa Meliputi Segala Bidang Kehidupan. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Pengertian Dan Luasnya Pembangunan Masyarakat Desa

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Pengertian dan Luasnya Pembangunan Masyarakat Desa. Di bawah ini akan dibahas mengenai Pengertian dan Luasnya Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sebagai berikut :

Membicarakan tentang pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di negara kita, pembangunan masyarakat desa ini merupakan bagian dari pembangunan nasional atau pembangunan yang menyeluruh yang sedang digalakkan oleh pemerintah bersama seluruh rakyatnya. Pembangunan di negara kita dan juga pembangunan di negara-negara lain, semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu "untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa".

Dalam ilmu ekonomi telah kita pelajari bahwa kesejahteraan masyarakat/bangsa mengandung atau meliputi segi-segi yang kompleks (welfare is complex), sehingga pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan rakyat di negara kita, meliputi pula segi-segi yang kompleks tersebut atau dengan istilah yang lazim kita pergunakan "meliputi segala bidang pembangunan". Karena sifat pembangunan yang multipurpose ini maka pembangunan masyarakat desa pun akan bersifat sama, tidak hanya terbatas kepada peningkatan bahan pangan dan sandang saja, tetapi meliputi segala bidang kebutuhan yang tercakup dalam pengertian kesejahteraan.

Dengan berpedoman pada ilmu ekonomi, kesejahteraan itu pada hakekatnya diukur dengan kekayaan (penghasilan) yang dimiliki dengan kebutuhan-kebutuhan (keinginan) yang harus dipenuhi, apabila segala kebutuhan/keinginan telah dapat dipenuhi dengan kekayaan/penghasilan yang dimilikinya, barulah manusia itu dapat dikatakan makmur/sejahtera. Kebutuhan jasmani dan rohani dapat terpenuhinya dengan baik. Kesejahteraan/kebahagiaan/kemakmuran dengan demikian dapat dirumuskan sebagai berikut : X Kekayaan: X Kebutuhan = Kesejateraan.

Rumus demikian dinyatakan pula oleh Eugene Staley dalam karya tulisnya yang berjudul "The Future of Underdeveloped Countries" dimana Eugene menyatakan: Kesejahteraan = Kekayaan : Keinginan. Jadi apabila kekayaan atau penghasilan-penghasilan seseorang/negara tidak dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhannya/penduduk, baik kebutuhan jasmaniah maupun rohaniah, maka kesejahteraan itu belum terjadi, karenanya orang/negara yang bersangkutan harus terus berjuang melaksanakan pembangunan-pembangunan yang dapat menghasilkan surplus yang longgar dapat memenuhi segala kebutuhan yang harus dipenuhinya.

Masyarakat sejahtera yang sedang diusahakan oleh segenap bangsa Indonesia melalui pembangunan-pembangunannya adalah masyarakat sejahtera dalam arti yang wajar yang sesuai dengan kepribadian dna perikehidupan rakyat Indonesia, jadi sejahtera tidak dalam arti berlebih-lebihan seperti di Negara-negara kapitalis, dimana pemborosan-pemborosan untuk mengejar ambisi sering terjadi. Kita lazim pula mempergunakan kata "Masyarakat yang berkecukupan" tercukupi kebutuhan-kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Pembangunan Masyarakat Desa
Pembangunan Masyarakat Desa
Kembali ke masalah pembangunan masyarakat desa, untuk memudahkan dan menjelaskan pengertian-pengertiannya, di bawah ini dapat dikemukakan beberapa pendapat dari para ahli di bidang ini, yaitu :

a. T.R BATTEN (Approaches to Community Development, Social Values and Community Development, edited by Philips R.), menyatakan sebagai berikut :

Bagi perseorangan pembangunan masyarakat desa mempunyai tujuan-tujuan yang demikian :
  1. memperbaiki tingkat kehidupannya,
  2. mendayagunakan sumber alam secara lebih efisien,
  3. meningkatkan taraf kesehatannya, dan
  4. menyelenggarakan pendidikan dan keterampilan yang lebih baik.
Terhadap masyarakat pembangunan masyarakat desa itu mempunyai tujuan untuk membangkitkan dan memupuk daya cipta dan prakarsa penduduk yang terdapat dalam masyarakat itu. Dengan cara-cara seperti mengikutsertakan seluruh penduduk dalam masyarakat agar secara sukarela mau berpartisipasi bagi tercapainya tujuan pembangunan, dengan masing-masing tergerak untuk menyumbangkan tenaga ataupun bahan-bahan yang tersedia di lingkungannya.

b. KENNETH L. LITTLE (Social Change in non literate Community) menjelaskan sebagai berikut :
  1. Suatu kemanfaatan dan tujuan pembangunan adalah untuk mengadakan perubahan-perubahan yang positif, terutama dalam hal ekonomi yang tadinya diperlukan untuk mencukupi kebutuhan sendiri menjadi usaha ekonomi ke bentuk pasar, dampak dari perubahan ini menimbulkan ukuran-ukuran dan tujuan sosial yang berbeda dengan keadaan asalnya, yang keadaannya lebih meyakinkan.
  2. Untuk melakukan perubahan yang mampu menghasilkan dampak positif itu, cara yang baik melakukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :  menjalankan hal-hal yang masuk akal masyarakat, tidak terlalu muluk dan ajaib; dipelopori dan didorong oleh orang-orang yang berpengaruh di kalangan masyarakat itu; memperhatikan leadership yang sejiwa dengan masyarakat.
  3. Pembangunan haruslah merupakan konsepsi yang dinamis, jika diibaratkan dengan bola maka sekali bola tersebut digelindingkan akan bergelinding terus mencapai sasarannya.
c. ARTHUR HAZLEWOOD (The Economics Backgorund) memberikan kupasan tentang latar belakang ekonomi sehubungan dengan beberapa kesulitan yang terjadi di negara sedang berkembang, antara lain sebagai berikut :
  1. Rakyat di negara sedang berkembang tidak berkemampuan dan terlalu miskin untuk melakukan penyisihan pendapatannya sebagai simpanan, tanpa sangat menciutkan kebutuhannya yang tetap;
  2. Secara kenyataan berbagai sumber kekayaan yang terkandung di dalam buminya belum didayagunakan secara penuh, yang sudah tentu mengurangi kemungkinan bagi terbentuknya modal;
  3. Pemutakhiran bidang pertanian sudah selayaknya diikuti dengan pengembangan perindustrian, agar tenaga-tenaga pertanian yang tersisihkan dapat ditampung di bidang perindustrian;
  4. Usaha bidang pertanian dengan usaha bidang industri harus saling isi-mengisi;
  5. Kalau hanya usaha bidang pertanian yang dipertahankan sedang usaha-usaha bidang lainnya tidak diperhatikan celah-celah untuk membantu pembentukan modal akan tertutup, sehingga kecenderungan untuk tetap miskin selalu ada, karena tidka adanya pembaharuan di bidang perekonomian;
  6. Kemajuan-kemajuan hanya akan dapat terwujud dengan adanya kesungguhan kerja untuk menguasai alam, untk itu rakyatnya harus dibekali pengetahuan dan keterampilan yang cukup.
Dari kenyataan atau penjelasan beberapa ahli di atas, jelas bahwa pertama-tama berhasilnya pembangunan masyarakat desa terletak pada penduduk di pedesaan sendiri yang berhasrat besar untuk mengadakan perubahan-perubahan pada tingkatnya hidupnya yang tradisional, terutama dalam bidang perekonomian. Perubahan-perubahan mana hanya mungkin terwujud kalau seluruh penduduk berpartisipasi dengan pihak pemerintah, secara gotong-royong bantu-membantu, meningkatkan kegairahan  kerja, melakukan usaha secara terorganisasi dipimpin oleh mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dan berpengaruh, dengan demikian usaha taninya tidak hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup sendiri, melainkan ditujukan untuk pemenuhan pasar. Dengan keberhasilan ini akan diperoleh peningkatan-peningkatan pendapatan dan sebagian pendapatan yang disisihkan (disimpan) selain bermanfaat bagi keperluan-keperluan hari tua dan anak-anaknya, dapat pula merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan di lingkungan pedesaannya.

Tentang hal di atas menggambarkan seperti apa yang telah dikelola KUD dewasa ini, dimana secara kenyataan "KUD" telah berhasil memadukan potensi penduduk di pedesaan, untuk bangkit mengadakan perubahan-perubahan taraf hidupnya , KUD telah mampu meningkatkan kegairahan kerja karena KUD telah berhasil mendekatkan produsen (para petani) dengan konsumen (pasar), sehingga para petani terangsang untuk bekerja lebih giat. KUD memang tidak mempunyai atau menyodorkan rencana-rencana yang muluk, kecuali anjuran-anjuran agar penduduk bergabung untuk secara bersama-sama berusaha meningkatkan kesejahteraan hidup dan mengubah wajah desa agar serasi dengan keadaan zaman, sehingga kehidupan di desa agar serasi dengan keadaan zaman, sehingga kehidupan di desa tidak terlalu jauh ketinggalan daripada kehidupan di perkotaan. KUD telah dapat mendekati hati penduduk dengan memberikan jasa-jasa yang bermanfaat, sehingga KUD menjadi andalan dan kepercayaan penduduk dalam usaha mencapai masyarakat yang mereka idam-idamkan. KUD telah berhasil pula mengembangkan industri-industri kecil (home industri) penduduk, sehingga produk-produknya dapat dipasarkan dengan harga yang baik. Produk-produk ini makin berkembang, baik kualitas maupun kuantitas dan ini berarti telah terserapnya tenaga-tenaga yang masih menganggur di pedesaan. Dengan demikian usaha penduduk di pedesaan mulai terjadi perubahan yang meyakinkan, tidak hanya melulu di bidang pertanian tetapi juga di bidang perindustrian-perindutrian kecil.

Bagi pedesaan-pedesaan yang jarang penduduknya (di luar Jawa) kemungkinan-kemungkinan untuk melaksanakan pembangunan pertanian masih sangat leluasa, sehingga pertanian ekstensif pun dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi untuk menigkatkan kesejahteraan hidup penduduknya.

Mengenai pembangunan bidang pertanian ini (kecuali yang ekstensif) dapat dimanfaatkan para transmigran, yang secara bergabung dalam KUD pula akan memperoleh keberhasilan dalam usaha taninya. Tetapi pembangunan pertanian yang ekstensif akan sulit dilaksanakan oleh penduduk, karena menyangkut masalah permodalan dan tenaga-tenaga ahli. Untuk hal ini pemerintah telah mengundang kaum modal dalam negeri yang mau menanamkan modalnya (PMDN) dalam bidang agribisnis (usaha tani) dengan ketentuan mereka sanggup membuka pertanian seluas 300 hektar di daerah yang masih jarang penduduknya.

Memang secara teoritis ada baiknya untuk melaksanakan pembangunan pertanian yang ekstensif seperti di atas, karena:
  1. memberi kesempatan kepada kaum modal kita untuk mendayagunakan modal yang dimilikinya;
  2. pertanian tersebut akan merupakan pertanian yang mutakhir, dengan sarana-sarana pendukungnya yang serba mutakhir;
  3. pertanian tersebut akan merupakan sumbangan besar terhadap pembangunan daerah, selain pajak (retribusi) juga prasarana-prasarana yang dibangunnya (jalan-jalan, jembatan, irigasi) sangat membantu memperlancar usaha-usaha penduduk dan pemerintah;
  4. dengan didirikannya pabrik pengolahan hasil pertanian, dapat mengundang transmigrasi spontan untuk turut bekerja di lingkungan pertanian tersebut;
  5. dan yang terpenting, kalau pertanian tersebut dibangun berdekatan dengan daerah transmigrasi, maka dapat dibentuk proyek NES (Nucleuse Estate Smallholder), di mana pertanian mutakhir tersebut harus menjadi "Bapak Angkat" bagi para petani kecil (transmigran) yang ada di sekitar lingkungannya.
Mengapa di atas dikatakan "secara teoritis", karena kaum modal kita rupanya belum tertarik untuk melaksanakan pertanian seperti di atas.

Tentang pembangunan pertanian seperti di atas, W.H. BECKETT, menyatakan sebagai berikut:
  1. Tiap-tiap perubahan yang besar dalam usaha pertanian akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan teknis dan sosial yang cukup besar;
  2. Di negara-negara beriklim tropik pada umumnya yang menjadi pelopor adalah dari pihak luar, yang dengan sendirinya telah memperhitungkan perubahan teknis dan sosial tersebut;
  3. Perluasan usaha (daerah kerja) dengan maksud untuk memanfaatkan atau mendayagunakan tenaga kerja manusia yang murah akan tidak memungkinkan lagi;
  4. Pemberian upah yang tinggi bagi tenaga kerja manusia dalam suatu usaha yang dilakukan secara masinal, yang produk-produknya ditujukan untuk dipasarkan, harus memperhitungkan hal-hal sebagai berikut : persediaan makanan harus terjamin, perencanaan penggunaan tanah agar produksi dapat mencapai titik optimal, pemborosan sumber alam harus dicegah, berbagai bentuk organisasi yang dapat/memungkinkan investasi modal harus dapat diciptakan, tanaman yang dibudidayakan harus seragam, dan pasar terutama di luar lingkungan proyek pertanian harus dapat diusahakan, agar pelemparan produk secara kontinyu dan teratur dapat terjamin.
  5. Lahan siap olah merupakan kepentingan yang selalu mendesak.
 Ditinjau dari beberapa segi, terutama para transmigran yang merupakan tenaga-tenaga yang ampuh yang sanggup melakukan pembangunan pertanian di daerah-daerah yang masih jarang penduduknyam maka pembangunan pertanian sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan dan pengalaman-pengalaman bertani para transmigran tersebut di daerah asalnya. Dan bagi kelancaran usaha taninya (agribisnis) KUD dapat melakukan peranan-peranannya.
Demikian pembahasan mengenai Pengertian dan Luasnya Pembangunan Masyarakat Desa. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Pembangunan Masyarakat Desa Termasuk Program PBB

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Pembangunan Masyarakat Desa Termasuk Program PBB. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai Pembangunan Masyarakat Desa Termasuk Program PBB yaitu sebagai berikut :

Tentang keadaan desa-desa atau daerah pedalaman yang masih suram dan perlu dibangun, sesungguhnya bukan hanya terjadi di tanah air kita saja, tetapi juga di setiap Negara yang sedang berkembang lainnya di dunia kita ini, yang pada umumnya baru memperoleh kemerdekaanya setelah Perang Dunia II selesai.

Kehidupan di daerah-daerah pedesaan di berbagai negara yang sedang berkembang dapat dikatakan lebih parah dibanding dengan di negara kita, sampai kini secara kenyataan banyak di antara mereka yang menderita kelaparan, banyak yang terserang penyakit dan pendidikannya pun masih tetap jauh terbelakang, seperti halnya di negara-negara yang sedang berkembang di kawasan Afrika dan beberapa negara di Asia. Keadaan di negara-negara tersebut menjadi parah dikarenakan mereka belum dapat memanfaatkan sumber-sumber alam yang terkandung di dalam buminya, baik secara usaha tani yang mantap atau usaha-usaha lainnya, sedangkan pertambahan kelahiran penduduk demikian besarnya, rasa atau kesadaran bantu-membantu, dorong-mendorong secara kekeluargaan atau gotong royong tidak sama halnya dengan di Negara kita, sehingga di kebanyakan negara yang sedang berkembang di Afrika peperangan antara saudara, antar suku sering dijadikan alat untuk penyelesaian sementara dalam menanggulangi kesulitan hidupnya.

Dalam keadaan yang suram demikian, suatu hal yang tidak mengenal perikemanusiaan dilancarkan pula oleh beberapa negara kapitalis, mereka seakan-akan berhajat untuk membantu penderitaan-penderitaan di negara-negara yang sedang berkembang, mereka menawakan bantuan-bantuan modal serta para ahli untuk mengusahakan agar sumber-sumber alam di negara-negara yang bersangkutan dapat tergali, yang ternyata bantuan-bantuan tersebut diikuti dengan persyaratan-persyaratan berat yang mengikat. Dengan sendirinya bantuan-bantuan demikian akan menjadikan keadaan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang itu tergantung kepada negara-negara kapitalis tadi, sehingga yang mengeruk  berbagai keuntungan adalah negara-negara pemberi bantuan tersebut, sedang penduduk negara-negara yang sedang berkembang yang bersangkutan tetap hidup dalam serba kemiskinan dan kemuraman.

Pembangunan Masyarakat Desa Termasuk Program PBB
Pembangunan Masyarakat Desa
Sebagai akibat keadaan di atas, negara-negara yang kaya (kapitalis) akan bertambah kaya, sedang negara yang miskin akan bertambah miskin, berbagai masalah yang mengerikan timbul di dunia. PBB dengan lembaga-lembaga di bawahnya menyadari bahwa keadaan yang demikian tidak pantas untuk dibiarkan berlarut-larut. Adanya dalam Charter of United Nations dicantumkan suatu ketentuan yang menyatakan bahwa badan dunia tersebut bertanggungjawab atas nasib seluruh dunia dan penduduknya telah menimbulkan hajat badan dunia itu untuk : "To promote social progress and better standard of living in larger freedom", sehingga lembaga-lembaga PBB (FAO, UNICEF, WHO, ECOSOC dan lain-lain) turun ke berbagai negara yang sedang berkembang untuk meningkatkan taraf kehidupan penduduk, terutama penghidupan penduduk yang ada di pedesaan-pedesaannya, karena di negara-negara yang sedang berkembang rural area atau penduduk pedesaan meliputi 70-80% di tiap-tiap negara tersebut. Jadi sasaran mereka untuk turut meningkatkan pembangunan dengan sendirinya ditujukan ke pedesaan-pedesaan dan menjadilah pembangunan masyarakat desa menduduki tempat terpenting dari program-program bantuan PBB, dan dengan demikian lahirlah istilah-istilah "Community Development" "Rural Reconstruction", Rural Uplift" dan lain-lain. Bank Dunia turut memperlancar pembangunan negara-negara yang sedang berkembang dengan pinjaman-pinjamannya yang tidak mengikat.

Selain itu ada pula beberapa negara maju yang benar-benar menginginkan tercapainya kemajuan-kemajuan ekonomi di berbagai negara yang sedang berkembang, keinginan demikian pun sesungguhnya tidak filantropis, karena kredit yang mereka berikan ataupun dalam bentuk "aid in grand" pada hakekatnya ada harapan yang mereka tunggu, yaitu dengan meningkatnya pendapatan-pendapatan negara dan penduduknya berarti daya impor akan bertambah sedang meningkatnya produksi berarti daya ekspornya akan bertambah pula, dan pada akhirnya impor dan ekspor dapat diselenggarakan dengan negara-negara yang telah memberikan jasa-jasa baik tersebut. Dari sinilah mereka akan memperoleh keuntungan-keuntungan, barang-barang produksinya akan mengalir ke negara-negara yang sedang berkembang sedang penerimaan komoditi-komoditi ekspor akan banyak pula menghasilkan keuntungan, lebih-lebih kalau komoditi ekspor tersebut berwujud bahan-bahan mentah.

Demikian pembahasan mengenai Pembangunan Masyarakat Desa Termasuk Program PBB. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Keadaan Pedesaan di Negara Kita

Hai teman-teman kali ini saya akan membahas mengenai Keadaan Pedesaan di Negara Kita. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai Keadaan Pedesaan di Negara kita yaitu sebagai berikut :
Bagian yang terbesar dari masyarakat Indonesia (kurang lebih 81,2%) bertempat tinggal di daerah pedesaan. Terutama di P. Jawa mereka hidup berdesak-desakan, sedang andalan penghidupannya dapat dikatakan bersandarkan pada usaha-usaha pertanian. Penduduk yang sangat padat dibandingkan dengan tanah pertanian yang tersedia, maka rata-rata tanah yang dimiliki oleh para petani berkisar antara 0,5 hektar - 2,5 hektar, sehingga pertanian dilakukan secara intensif. Yang sangat menguntungkan (dalam arti menunjang keberhasilan usaha pertanian) ialah adanya prasarana perhubungan dan irigasi yang dapat dikatakan relatif baik. Jelas bahwa di daerah padat terdapat kelebihan tenaga kerja yang melimpah, sehingga kehidupan rata-rata dalam serba kekurangan dan pendidikannya pun masih banyak ketinggalan. Akibat rendahnya pendidikan mereka di samping masih banyaknya yang buta aksara, maka banyak sumber-sumber usaha yang terdapat di pedesaan-pedesaan kurang/tidak diperhatikan sehingga tidak menjadi sumber pendapatan bagi mereka.
Di luar Jawa, daerah-daerah pedesaan jarang sekali penduduknya, potensi pertanian masih sangat luas tetapi prasarana penunjangnya masih demikian kurang. Program ekstensifikasi pertanian di daerah ini dapat dilaksanakan dengan baik. Keadaan pendidikan penduduknya pun dapat dikatakan masih rendah, sehingga sumber-sumber usaha yang tersedia banyak terabaikan.
Di pedesaan-pedesaan yang berada di daerah pantai, dimana hidup para nelayan, pada umumnya keadaan lingkungan dan tingkat pendapatan jauh lebih rendah dari daerah pedesaan lainnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya prasarana dan saran produksi, prasarana pemasaran dan lembaga perkreditan, di samping pendidikan yang juga dapat dikatakan masih sangat rendah.
Pendidikan yang minim akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan dalam hal memanfaatkan sumber-sumber alam yang tersedia di daerahnya, sehingga usaha-usaha penduduk di pedesaan hanya mampu menghasilkan pendapatan yang rendah, yang bagi kepentingan mencukupi kebutuhannya sehari-hari secara realitas banyak mengalami kekurangan juga. Jadi rendahnya pendidikan mempengaruhi perkembangan pedesaan yang mengakibatkan sulitnya penerimaan teknologi baru serta pembaharuan yang diperlukan bagi usaha-usaha peningkatan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya.
 
Keadaan Pedesaan Di Negara Kita
Keadaan Pedesaan Di Negara Kita
Akan tetapi aspek-aspek positif yang terdapat di pedesaan yang ada yang sangat berguna dan merupakan kekuatan yang sangat ampuh bagi peningkatan usaha perekonomian dan usaha-usaha pembangunan masyarakatnya, beruntunglah masih tetap utuh, yaitu: jiwa kegotongroyongan, musyawarah dan mufakat dan semangat kekeluargaan, yang dengan pembinaan-pembinaan dan bimbingan yang mantap melalui KUD dan koperasi jenis lainnya akan segera dapat mengubah tingkat kehidupan masyarakatnya dan perubahan wajah pedesaan.
Hal di atas bukanlah suatu khayalan, sebab sebagai telah terbukti sekarang dengan adanya aktivitas Lembaga Katahanan Masyarakat Desa yang telah mendorong terbentuknya KUD dan koperasi jenis lainnya di pedesaan, dengan serta-merta penduduk pedesaan bangkit, bergairah untuk meningkatkan usaha taninya, bergairah untuk meningkatkan usaha-usaha kerajinan tangannya, sehingga pendaoatan per kapita meningkat, selain dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya juga dapat melaksanakan pembangunan di sekitar lingkungan hidupnya.
Berbagai perindustrian kecil dapat mereka dirikan sebagai akibat dari bergairahnya mereka mengikuti bimbingan dan penyuluhan-penyuluhan serta kursus-kursus kesejahteraan keluarga (PKK) Anak-anak mereka tidak lagi diutamakan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan orang tuanya, tetapi mereka dengan keinsyafan orang tuanya diutamakan untuk bersekolah.
Demikian pembahasan mengenai Keadaan Pedesaan di Negara Kita. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Urusan Pembubaran Koperasi

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Urusan Pembubaran Koperasi. Di bawah ini saya akan membahas mengenai Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Urusan Pembubaran Koperasi yaitu sebagai berikut :

Koperasi tidak selamanya sukses dalam menjalankan fungsi-fungsinya atau usaha-usahanya atau akrena adanya masalah-masalah intern yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dengan cepat. Sehingga dalam keadaan demikian nasib para anggota menjadi terkatung-katung yang dapat menimbulkan apatisme para anggota terhadap koperasi dan pengurusnya, yang menyebabkan pula para anggota menghendaki dibubarkannya kopersi tersebut atau sebaliknya pengurus koperasi sesuai dengan rapat anggota mengajukan permintaan untuk dibubarkannya koperasi yang mereka kelola kepada pejabat yang berwenang di kantor koperasi setempat.

Tentang pembubaran koperasi itu selain dikehendaki oleh rapat anggota, ternyata menurut pasala 49 UU no. 12 tahun 1967 dapat pula dilakukan oleh pejabat koperasi setempat, apabila pejabat yang bersangkutan telah melihat dengan jelas dengan diperkuat dengan bukti-bukti yang ada, bahwa dalam koperasi:

Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Urusan Pembubaran Koperasi
Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Urusan Pembubaran Koperasi

  1. terdapat bukti-bukti yang riil bahwa koperasi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang no. 12 Tahun 1967,
  2. kegiatan-kegiatan koperasi yang bersangkutan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  3. koperasi yang bersangkutan dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.
Alasan-alasan pejabat tersebut di atas, apabila tidak benar dengan sendirinya dapat ditentang oleh pihak pengurus koperasi yang bersangkutan dan keberatan terhadap alasan itu dapat diajukan oleh pengurus koperasi kepada Menteri Koperasi, yang dengan sendirinya pula harus diperkuat dengan bukti-bukti atau keterangan/penjelasan-penjelasan yang diperlukan.
Dalam hal alasan-alasan tersebut memang benar-benar terbukti, pembubaran atau kehendak membubarkan koperasi yang bersangkutan janganlah dianggap bahwa pejabat telah mencampuri urusan intern koperasi, tetapi hendaknya dianggap sebagai kewajban pemerintah yang wewenangnya didelegasikan kepada pejabat yang bersangkutan untuk menegakkan secara murni perundang-undangan pemerintah, atau untuk melindungi para anggota koperasi itu agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, atau untuk menyelamatkan para anggota koperasi dari ketidaktentuan usaha-usaha koperasinya. Dan lagi apabila alasan-alasan untuk pembubaran koperasi seperti di atas memang benar terbukti, menurut pasal 55 UU no. 12 tahun 1967 pengurus koperasi dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif seperti halnya pencabutan pengesahan koperasi sebagai Badan Hukum, pembekuan kegiatan pengurus seluruhnya atau sebagiannya.
Tindakan pemerintah seperti di atas tidak hanya berlaku bagi koperasi yang telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga terhadap badan-badan perekonomian lainnya jika memang badan-badan ini melakukan pelanggaran-pelanggaran.
Dalam hal melakukan pembubaran inipun pemerintah selalu bertindak bijaksana, yaitu melalui prosedur sebagai berikut :
  1. kepada koperasi yang bersangkutan terlebih dahulu diberitahukan tentang tindakan pemerintah itu. Dalam hal ini pemberitahuan dilakukan secara tertulis disertai alasan-alasannya, kesemuanya dikirimkan melalui pos tercatat atau dengan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan tentang sampainya pemberitahuan itu kepada si alamat.
  2. memberi waktu yang cukup panjang (3 bulan) kepada koperasi yang bersangkutan agar dapat membela diri atau mengajukan keberatan-keberatannya, terhitung sejak pemberitahuan itu dikeluarkan.
  3. baru setelah waktu tersebut terlampaui batasnya dan ternyata pihak koperasi tidak mengajukan keberatan-keberatan pembubaran itu dilaksanakan.
Tetapi apabila dalam waktu 3 bulan keberatan-keberatan itu timbul dan selanjutnya diikuti oleh pendapat Menteri Koperasi (karena keberatan tersebut dikirimkan kepada Menteri), maka pihak pejabat yang bersangkutan harus menyesuaikan keputusannya dengan pendapat Menteri Koperasi tersebut.
Untuk melaksanakan pembubaran koperasi itu, pejabat harus membuat keputusan, yang dalam surat keputusan tersebut harus dicantumkan nama orang dan atau badan yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyelesaiannya. Dalam proses penyelesaian ini status koperasi yang bersangkutan masih tetap berbadan hukum, baru setelah penyelesaian berakhir status tersebut gugur.
Para petugas penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai tertera dalam pasal 53 UU no. 12 Tahun 1967, yang pada pokoknya mengadakan kebijkasanaan-kebijaksanaan sedemikian rupa, agar setelah koperasi itu bubar tidak terdapat pihak-pihak yang dirugikan, baik koperasi, para pengurus, para anggota ataupun pihak ketiga. Dengan secara musyawarah dan mufakat segalanya itu dapat diselesaikan dengan baik.
Dalam hal pembubaran dikehendaki oleh rapat anggota, penunjukan orang-orang atau badan yang ditugaskan untuk menyelesaikan proses pembubaran itu dilakukan oleh pejabat berdasarkan keinginan para anggota koperasi yang bersangkutan melalui rapat anggota pembubaran koperasi yang bersangkutan.
Baik para petugas penyelesai yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pejabat maupun para petugas penyelesai yang ditunjuk rapat anggota dan disetujui pejabat, kesemuanya harus menyelesaikan segala pertanggungjawabannya dari pelaksanaan tugasnya itu kepada pejabat yang bersangkutan. Selanjutnya pejabat yang bersangkutan mengumumkan selesainya penyelesaian tersebut dalam Berita Negara dan sejak tanggal diumumkannya ini maka hapuslah status Badan Hukum Koperasi tersebut.
Apabila uraian-uraian tentang peranan pemerintah dalam mendorong dan membantu pertumbuhan dan perkembangan koperasi ini secara keseluruhannya diperhatikan, hendaknya dimengerti bahwa fasilitas-fasilitas dan kemudahan kredit serta pemberian subsidi, hanyalah untuk membantu sementara sampai koperasi itu sendiri berkemampuan untuk melaksanakan usaha-usahanya secara swasembada. Sehubungan dengan hal ini dan adanya ketegasan pemerintah bahwa dalam program pembangunan yang akan datang, kita harus dapat tinggal landas dalam pengelolaan pembangunan-pembangunan selanjutnya (termasuk perkoperasian), sudah sampai pada waktunyalah kalau pihak koperasi mulai menggunakan modal yang ada dengan sebaik-baiknya, karena dengan niat tinggal landas itu berarti segala bidang pembangunan harus dapat membiayai sendiri. Dengan demikian koperasi harus mengubah pola-pola usahanya, jangan terlalu menggantungkan diri pada fasilitas-fasilitas, subsidi dan lain sebagainya tetapi berjuang dengan kemampuan sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha perkoperasiannya guna mencapai tujuan koperasi.
Demikian pembahasan mengenai Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Urusan Pembubaran Koperasi. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Monday, 25 May 2015

Pemerintah Dengan Program Pembangunan Koperasi

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Pemerintah Dengan Program Pembangunan Koperasi. Untuk lebih jelasnya Pembahasan mengenai Pemerintah dengan Program Pembangunan Koperasi yaitu sebagai berikut :

Sehubungan dengan peranan, kebijaksanaan dan langkah-langkah pemerintah untuk mengembangkan perkoperasian di tanah air kita, dalam program pembangunan pemerintah tentang pembangunan perkoperasian telah ditentukan sebagai berikut :
Pemerintah Dengan Program Pembangunan Koperasi
Pemerintah Dengan Program Pembangunan Koperasi

a. Peningkatan Pembangunan Modal Koperasi :
    Usaha ini bertujuan untuk menyediakan dana bagi Lembaga Jaminan Kredit Koperasi guna meningkatkan kemampuan permodalan koperasi melalui kredit-kredit yang diterimanya dari bank atas jaminan lembaga tersebut.

b. Bimbingan dan Penyuluhan Usaha Koperasi:
     Kegiatan ini bertujuan untuk mengintensifkan usaha pembinaan koperasi dalam rangka usaha untuk meningkatkan produksi dan pemasaran hasil produksi. Kecuali itu berbagai usaha melalui penyuluhan akan dilakukan untuk mewujudkan koperasi yang sehat. Pembinaan yang berupa penyuluhan, bimbingan serta kredit, modal usaha dan bantuan oleh tenaga-tenaga teknis yang menguasai bidang-bidang manajemen dan adminstrasi sangat perlu untuk ditingkatkan.

c. Perkembangan Organisasi dan Tata Laksana Koperasi :
    Sistem manajemen dan organisasi koperasi dikembangkan ke arah sistem manajemen dna organisasi yang di satu pihak dapat melakukan fungsi ekonomi perusahaan secara efektif dan di lain pihak dapat pula merangsang partisipasi anggota dan memenuhi koperasi sebagai organisasi sosial. Dalam hubungan ini didorong perkembangan unit koperasi lebih besar agar efisiensi dan efektivitas koperasi dapat meningkat, selanjutnya memberikan kemudahan kepada koperasi untuk memenuhi kebutuhan koperasi atas modal kerjanya.

d. Pendidikan dan Latihan :
     Pendidikan koperasi dalam jangka panjang sudah selayaknya dilaksanakan dan dibiayai oleh koperasi sendiri. Namun untuk menghadapi kelangkaan tenaga usahawan, tenaga terampil, tenaga adminstrasi untuk usaha kecil/koperasi, pemerintah menyediakan fasilitas untuk pendidikan dn latihan tenaga untuk pembangunan koperasi. Usaha pendidikan koperasi juga dilakukan di sekolah-sekolah dan melalui pendidikan masyarakat dan pendidikan nonformal lainnya.

e. Peningkatan Penelitian/Survey Koperasi:
    Penelitian untuk pembangunan perkoperasian sangat diperlukan terutama untuk mengidentifikasi masalah, mengadakan eksplorasi dan pengkajan berupa pilot project untuk pembangunan koperasi. Di samping mengadakan penelitian untuk membuat suatu rencana kegiatan tertentu, penelitian ini juga dilakukan berdasarkan kerjasama dengan perguruan tinggi di daerah-daerah. Tujuannya di samping mengembangkan kemampuan penelitian dari perguruan tinggi tersebut, juga meletakkan dasar-dasar cinta akan perkoperasian pada kalangan calon pimpinan yang masih menekuni pelajaran di perguruan tinggi.

Demikian pembahasan mengenai Pemerintah Dengan Program Pembangunan Koperasi. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Luasnya Kebijaksanaan Dan Langkah-Langkah yang Ditempuh Pemerintah

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Luasnya Kebijaksanaan Dan Langkah-Langkah yang Ditempuh Pemerintah. Olehnya itu di bawah ini saya akan membahas mengenai Luasnya Kebijaksanaan dan Langkah-Langkah yang Ditempuh Pemerintah yaitu sebagai berikut :

Dari uraian-uraian di atas telah kita kita ketahui berbagai kebijaksanaan pemerintah terhadap koperasi, dengan maksud agar koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial berkemampuan untuk :

  • dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam iklim yang sesuai bagi perkembangannya itu,
  • koperasi dapat bertambah sehat dengan dimilikinya keterampilan para pengelolanya (manajer), permodalan usaha koperasi yang mudah diperoleh dan timbulnya kepercayaan masyarakat yang lebih meningkat ;
Sehingga koperasi dapat menjalankan fungsinya dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, para anggotanya dan masyarakat. Lancarnya koperasi menjalankan fungsinya itu tidak hanya terasa manfaatnya dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan golongan ekonomi lemah, tetapi juga dalam penciptaan lapangan kerja, partisipasi dan lebih meratakan kegiatan-kegiatan pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal agribisnis misalnya yang dikelola oleh KUD-KUD tentang hal di atas tampak lebih jelas, selain para petani dapat dikatakan hidup berkecukupan, pembangunan industri-industri untuk menciptakan produk-produk setengah jadi atau jadi yang bahan bakunya adalah hasil-hasil pertanian, yang juga di bawah aktivitas KUD, telah banyak menyerap tenaga kerja, sehingga tenaga-tenaga dari pedesaan setelah musim tanam tidak banyak mengalir (migrasi) ke perkotaan. Dengan demikian urbanisasi musiman yang kerapkali menimbulkan berbagai masalah bagi pemerintah dapat dikurangi sedemikian rupa.

Ternyata dengan adanya iklim yang baik yang diciptakan pemerintah dalam usaha membantu perkembangan koperasi, di samping koperasi pertanian pangan, telah tumbuh dengan subur pula koperasi perikanan, koperasi peternakan, koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat, koperasi yang bergerak di bidang pelistrikan di pedesaan, perumahan rakyat, perdagangan kecil, pengangkutan dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita dapat melihat tentang luasnya kebijaksanaan pemerintah dan langkah-langkahnya untuk tetap mempertahankan iklim yang telah baik tersebut, sehingga perkembangan selanjutnya dapat lebih menggembirakan.
Luasnya Kebijaksanaan Dan Langkah-Langkah yang Ditempuh Pemerintah
Luasnya Kebijaksanaan Dan Langkah-Langkah yang Ditempuh Pemerintah

a. Terhadap Pertanian Pangan :
     Pemerintah sangat memperhatikan peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi yang bergerak di bidang pengan dikarenakan pentingnya peningkatan produksi bahan pangan dalam usaha nasional (sebagai kita ketahui pemerintah bertekad dalam Pelita III untuk mewujudkan swasembada pangan). Selain itu sebagian terbesar petani Indonesia adalah Petani pangan, yang dengan sendirinya pengembangan koperasi di kalangan mereka akan berarti memperkuat posisi ekonominya, yang memungkinkan mereka bekerja lebih giat karena income-nya melalui koperasi (KUD) dapat meningkat. Pemerintah telah meningkatkan pembinaan-pembinaannya baik dari segi manajemen, organisasi, permodalan maupun kesanggupan pemasarannya.

Karena segala bantuan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah kepada para petani disalurkan melalui KUD, kesadaran berkoperasi dan pengawasannya perlu lebih ditingkatkan, mengingat masih adanya KUD-KUD yang telah melakukan penyimpanan-penyimpanan dari ketentuan legislatif, landasan idiil dan tujuan koperasinya, sehingga terjadilah masalah-masalah besar (terutama dalam penyaluran berbagai kredit) yang hatus dipertanggungjawabkannya kepada pemerintah. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian terbesar KUD telah menunjukkan kemampuannya, sehingga KUD benar-benar menjadi alat perekonomian yang tangguh dan berperanan besar dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di pedesaan-pedesaan.

Pengembangan manajemen dan organisasinya memang perlu disesuaikan dengan fungsi-fungsi yang perlu dilaksanakan terutama dalam rangka pengembangan wilayah unit desa, sedang dalam pembinaannya perlu adanya pembagian tugas dan wewenang yang lebih jelas lagi.

b. Terhadap Koperasi Perikanan:
     Kehidupan para nelayan yang mengekstraktif (memungut) perikanan laut memang masih perlu lebih banyak diperhatikan oleh pemerintah melalui koperasi perikanannya dibanding dengan mereka yang mengusahakan tambak-tambak dan perikanan darat. Kehidupan para nelayan sejak PELITA II memang telah banyak perubahan-perubahan, banyak di antaranya telah memanfaatkan KIK sehingga perahu-perahunya selain dilengkapi dengan motor, juga peralatan penangkapannya dapat dikatkan lebih sesuai dengan zaman. Masalah kapal penangkap ikan dan pukat harimau (trawl) yang mendesak kehidupan para nelayan telah dapat diatasi, tetapi masalah-masalah lainnya timbul seperti pengelolaan hasil perikanan, pemasaran dan pengembalian kredit-kredit.

Pemerintah dalam pembinaan Koperasi Perikanan ini sekaligus berikhtiar pula untuk memecahkan msalah-masalah yang dihadapi para nelayan. Di samping membina keterampilan segi pemasaran melalui pendidikan dan latihan, pengadaan peralatan yang dibutuhkan para nelayan lebih ditingkatkan, sehiingga jangkauan operasinya dapat lebih jauh, mengurangi dan atau menghapuskan peranan para tengkulak.

Terhadap tambak-tambak dan perikanan darat, melalui koperasinya dilakukan pembinaan dan penyuluhan-penyuluhan, penyediaan kredit dan benih-benih perikanan, terutama udang yang menjadi komoditi ekspor. Banyak Koperasi Perikanan yang telah mampu mendirikan pabrik es dan tempat pengolahan ikan, sehingga hasil perikanan dapat mencapai beberapa peningkatan, mutu dan pendapatan.

c. Terhadap Koperasi Peternakan:
     Masalah Koperasi Peternakan unggas yang diperhatikan oleh pemerintah tentang teknik pemeliharaannya, terutama dalam menghadapi penyakit unggas dan teknik pemsarannya. Akan tetapi mengenai ternak-ternak besar (sapi, kerbau, dan juga kambing)  pembinaan pemerintah terhadap Koperasi Peternakan ini memang lebih diperhatikan lagi.

1) Di daerah-daerah padat:
     Pembinaan dan membantu pengembangan usaha koperasi penghasil susu di daerah yang tradisional menghasilkan susu, seperti di Bandung Selatan dan Utara, Boyolali, Ambarawa, Salatiga, Nongkojajar, Pujoh dan beberapa daerah lainnya, dalam hal ini diperhatikan pula tentang pengembangan dan pengadaan bibit-bibut ternak unggul, baik dengan melalui perkawinan tau mendatangkannya dari luar negeri.

2) Di daerah-daerah luar Jawa:
     Dilaksanakan pengusahaan peternakan yang lebih mutakhir secara koperasi, mengingat persyaratan tanah untuk pengembalaan ternak masih mencukupi.

d. Terhadap Koperasi Industri Kecil/Kerajinan Rakyat:
     Dalam pembinaannya, koperasi-koperasi yang bergerak dalam usaha-usaha menghasilkan berbagai macam barang-barang keperluan pertanian, perabot rumah tangga, genteng dan barang-barang keramik, sandang dan bahan makanan, peemerintah sangat memperhatikan tentang penyuluhan-penyuluhan, mengadakan berbagai latihan kerja dan pendidikan serta memberikan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh kredit terutama Kredit Modal Kerja Permanen, sehingga banyak hasil-hasil koperasi ini selain dipergunakan konsumen dalam negeri, juga yang diekspor seperti halnya sandang jadi, sepatu dan kerajinan-kerajinan dari rotan.

e. Terhadap Koperasi Perkreditan :
    Dalam usaha perkreditan ini telah banyak berdiri bank-bank sekunder seperti Bank Pasar Koperasi, Bank Desa Koperasi, Koperasi Kredit, Koperasi Simpan Pinjam dan lain-lainnya. Untuk memberikan kemudahan kepada mereka pembutuh kredit yang lemah ekonominya, yang umumnya sulit memenuhi syarat perbankan umum, pemerinth telah mendorong untuk dihidupkannya koperasi yang mengelola "Face Value Credit" atau sistem kredit atas dasar kenal muka/kepercayaan. Pengembangan Koperasi Kredit dan Bank Koperasi (Bank Sekunder) di pedesaan dimaksudkan untuk mendorong agar masyarakat desa bisa berswasembada dalam kebutuhan pembelanjaannya.

Terdapatnya beberapa koperasi di pedesaan yang berhasil mengembangkan pilot project tentang pembangunan pusat listrik dengan tenaga Micro Hydro yang berkemampuan menerangi satu desa yang berpenduduk 200 orang, banyak menarik perhatian pemerintah untuk mengembangkannya. Maksud pemerintah dengan mendorong dan membantu perkembangannya koperasi semacam ini, agar kehidupan di pedesaan dapat lebih mutakhir dan di samping itu pihak industri sampingan akan muncul dengan biaya-biaya penggerak yang jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan penggunaan minyak (seperti misalnya penggilingan padi, pabrik-pabrik es kecil dan ain sebagainya).

Berbagai kredit untuk pembangunan dan peralatannya sangat diperhatikan pemerintah, dimana untuk usaha pengembaliannya koperasi yang bersangkutan akan memperoleh masukan-masukan dari para pemakai tenaga listrik tersebut (para anggotanya).

f. Terhadap Koperasi Perdagangan Kecil :
    Para pedagang kecil, pedagan kaki lima telah banyak pula yang bergabung dalam Koperasi Perdagangan Kecil. Kebijaksanaan dan langkah-langkah yang telah diambil pemerintah untuk memperkuat dan menambah kemampuannya, membantu mereka dengan jaminan untuk memperoleh kredit kecil, untuk memperoleh lokasi tempat usaha yang memenuhi syarat guna meningkatkan operasinya.

g. Terhadap Koperasi Angkutan :
    Di beberapa kota besar tumbuhnya koperasi-koperasi angkutan telah banyak menjadi kenyataan. Pengembangan koperasi semacam ini sangat didorong dan dibantu pemerintah karena dapat semacam ini sangat didorong dan dibantu pemerintah karena dapat mengatasi masalah pengangguran akibat pemutakhiran alat pengangkutan seperti penghilangan kendaraan becak, peremajaan oplet, bis dan truk-truk barang, dan agar dapat dikembangkan di daerah kota-kota kecil, di daerah luar kota besar dan pedesaan.

Demikianlah tentang kebijaksanaan dan langkah pemeritah dalam usahanya untuk mendorong dan membantu perkembangan berjenis-jenis perkoperasian di negara kita. Sehubungan dengan peranan, kebijaksanaan dan langkah-langkah pemerintah tersebut, tidaklah berkelebihan kalau dikemukakan perhatian dalam hal ini, yaitu jika memang benar-benar diperlukan para petugas pemerintah hendaknya sedikit mungkin mencmapuri urusan intern koperasi, karena yang paling baik adalah membiarkan koperasi menyelesaikan urusannya sendiri, pemerintah dapat membatasi pada tindakan-tindakan yang memang sangat perlu, sesuai dengan arti yang sebenarnya dari sikap "Tut Wuri Handayani".

Demikian pembahsan mengenai Luasnya Kebijaksanaan dan Langkah-Langkah yang Ditempuh Pemerintah. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Saturday, 23 May 2015

Jenis-Jenis Bantuan Terhadap Koperasi

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Jenis-Jenis Bantuan terhadap Koperasi. Olehnya di bawah ini saya akan membahas Jenis-Jenis Bantuan Terhadap Koperasi yaitu sebagai berikut :

Ganti-bergantinya kabinet dari semenjak pembentukan kabinet yang pertama hingga kabinet yang sekarang, di mana koperasi sangat diperhatikan dengan dibentuknya instansi pemerintah tingkap pusat dan daerah yang menangani urusan-urusan perkoperasian (dalam Kabinet Pembangunan IV, Departemen Koperasi dengan Menterinya Bustanil Arifin SH/Ka BULOG), telah menunjukkan betapa besarnya kebijaksanaan pemerintah terhadap koperasi. Dengan adanya Departemen Koperasi beserta Kantor Wilayah dan Kantor Daerahnya yang tersebar di seluruh tanah air, maka bantuan-bantuan pemerintah terhadap perkoperasian yang meliputi segi-segi : legislatif, edukatif, moril dan finansial dapat dengan mudah ditanganinya.

a. Segi-segi Legislatif :
     Undang-undang organik tentang perkoperasian, seperti halnya UU no. 12 tahun 1967 yang berlaku sekarang, berisi ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman dan kendali bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Untuk pelaksanaan UU tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah peraturan pelaksana : Peraturan Pemerintah dan Keputusan Pemerintah, Peraturan Menteri Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi. Dari sejarah perkembangan gerakan koperasi di tanah air kita telah kita ketahui, betapa besar pengaruh segi-segi legislatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di tanah air kita itu.

b. Segi-segi Edukatif :
    Dalam segi-segi ini termasuk bimbingan dan pengawasan, bimbingan dumaksudkan agar dalam jangka pendek dapatlah dikatakan jalan bagi pertumbuhan koperasi dengan jalan menggiatkan penyuluhan-penyuluhan dan pemberian petunjuk-petunjuk mengenai pembentukan koperasi yang sehat, sedang dalam jangka panjangnya bertujuan untuk lebih memahirkan, meyakinkan para anggota koperasi dan rakyat umumnya dalam pengelolaan perkoperasian dan terhadap usaha mewujudkan cita-cita koperasi. Dalam hal terhadap usaha mewujudkan cita-cita koperasi. Dalam hal ini yang menjadi obyek tidak hanya terbatas pada para anggota saja, yang lebih ringan, mudah, melainkan juga terhadap para pemuda dan kaum wanita, sehingga terbentuk kader-kader koperasi yang mempunyai dayaguna dan hasilguna bagi perkembangan kopersi yang sehat. Tentang pengawasan seperti telah diterangkan pada kewajiban-kewajiban pemerintah, yaitu untuk mengamankan dan menyelamatkan segi-segi teknik operasional, dengan demikian koperasi akan selalu berjalan tanpa adanya penyimpanan-penyimpanan, baik mengenai teknik administratif maupun idiil. Auditing (oemeriksaaan )sangat membantu melancarkan pengawasan ini.
Jenis-Jenis Bantuan Terhadap Koperasi
Jenis-Jenis Bantuan Terhadap Koperasi

c. Segi-segi Moril:
     Segi-segi moril inipun telah banyak diterangkan dalam hal kewajiban-kewajiban pemerintah, yaitu yang bersifat mendorong, memberi fasilitas-fasilitas serta keringanan-keringanan, pemberian subsidi dan lain-lainnya.

d. Segi-segi Perkreditan:
     Dalam hal ini tidak terbatas pada kredit-kredit finansial, (keuangan) dengan syarat-syarat yang lebih ringan, mudah, juga kredit mengenai berbagai sarana (peralatan, bahan penyubur tanah, ternak besar dan kendaraan angkutan).

Demikian pembahasan mengenai Jenis-Jenis Bantuan Terhadap Koperasi. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.
    

Labels: