Saturday, 21 November 2015

Sistem Perpajakan di Indonesia

   Pembahasan kali ini mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia. Dalam Sistem Perpajakan di Indonesia ada beberapa UU Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, pembahasan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia yaitu sebagai berikut.

Sistem Perpajakan di Indonesia
   Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Demikian bunyi Pasal 23A UUD 1945 (Perubahan ketiga dan disahkan pada tanggal 10 November 2001).
   Adapun UU Perpajakan yang berlaku di Indonesia bertujuan mengatur semua pihak yang terlibat dalam dunia perpajak sehingga masing-masing akan mengetahui hak dan kewajibannya. UU Perpajakan yang berlaku di Indonesia pada saat ini adalah sebagai berikut.
  1. UU Perpajakan No.6 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  2.   UU No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) 
  3. UU No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
  4. UU No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)
  5. UU No. 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  6. UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  7. UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai yang direvisi melalui Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000.
 
Sistem Perpajakan di Indonesia
Sistem Perpajakan di Indonesia

Demikian pembahasan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.
 

Labels:

Pungutan Resmi Selain Pajak

  Pembahasan kali ini mengenai Pungutan Resmi Selain Pajak. Adapun Pungutan Resmi Selain Pajak yaitu Bea Ekspor dan Bea Impor, Cukai, Retribusi, dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Untuk lebih jelasnya, pembahasan mengenai Pungutan Resmi Selain Pajak yaitu sebagai berikut.

Pungutan Resmi Selain Pajak
    Selain pajak ada beberapa pungutan resmi lainnya yang merupakan sumber pendapatan negara yaitu sebagai berikut.

a. Bea Ekspor dan Bea Impor
   Bea ekspor dan bea impor adalah pungutan atau iuran yang dibebankan pada barang-barang tertentu yang akan diimpor atau diekspor pada saat barang tersebut melalui daerah tertentu.

b. Cukai
   Cukai adalah pungutan atau iuran yang ditetapkan pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah (PP) atas barang-barang tertentu. Barang-barang yang dikenai cukai antara lain rokok, minuman keras, parfum.

c. Retribusi
   Retribusi adalah pungutan atau iuran oleh negara kepada rakyat karena negara telah memberikan pelayanan kepada rakyat. Contoh retibusi bagi pemerintah antara lain iuran TVRI yang pernah dilakukan, iuran parkir, pembayaran rekening listrik, air, dan telepon.

d. Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
   Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) adalah pungutan atau iuran yang ditarik oleh negara untuk biaya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana umum.
   Di samping pungutan-pungutan di atas pada dasarnya masih banyak lagi pungutan yang lainnya yaitu:
1. Denda pelanggaran lalu lintas (tilang)
2. Sumbangan wajib perbaikan jalan
3. Pungutan hasil hutan.

Perbedaan Pajak dengan Pungutan Resmi Selain Pajak
   Ada sejumlah perbedaan antara pajak dan pungutan resmi selain pajak yaitu sebagai berikut.
a. Pajak dipungut berdasarkan UU, sedangkan pungutan resmi selain pajak dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah atau para menteri atau peraturan kepada daerah.
b. Pajak tidak mendapatkan imbalan jasa (prestasi) secara langsung, sedangkan pungutan resmi selain pajak mendapatkan imbalan secara langsung.
c. Pajak perhitungannya dilakukan oleh wajib pajak, sedangkan pungutan resmi selain pajak, perhitungannya dilakukan oleh pemerintah.
d. Pajak jatuh tempo pembayaran sesuai dengan tahun fiskal, sedangkan pungutan resmi selain pajak pembayaran dilakukan sesuai dengan pemakaian.
e. Pajak sifat pungutan adalah paksa, sedangkan pungutan resmi selain pajak sifat pungutan sesuai dengan kebijakan.
f. Sanksi hukum pajak diatur dengan UU, sedangkan sanksi hukum pungutan resmi selain pajak diatur melalui kebijakan pemerintah.
 
Pungutan Resmi Selain Pajak
Pungutan Resmi Selain Pajak
Demikian pembahasan mengenai Pungutan Resmi Selain Pajak. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Tarif Pajak

    Pembahasan kali ini mengenai Tarif Pajak. Dalam Tarif Pajak terdiri atas Tarif Pajak Proporsional, Tarif Pajak Progresif, Tarif Pajak Regresif, dan Tarif Pajak Tetap. Untuk lebih jelasnya pembahasan mengenai Tarif Pajak yaitu sebagai berikut.

Tarif Pajak
    Penentuan berbagai bentuk tarif pajak merupakan cara untuk menunjukkan bahwa pajak dipungut dengan cara yang adil bagi masyarakat. Ada pajak yang sebaiknya ditarik dengan cara proporsional, ada yang juga ditarik dengan cara progresif, cara degresif, namun ada juga pajak yang ditarik dengan tetap. Kesemuanya ini tergantung pada situasi yang telah diperhitungkan oleh pemerintah. Tarif pajak yang berlaku dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

1. Tarif Pajak Proporsional
    Tarif pajak proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan menggunakan persentase (%) yang tetap (tidak berubah-ubah) berapapun jumlah yang digunakan sebagai dasar pemungutan pajak. Makin besar jumlah yang kena pajak, semakin besar pula pajak yang dibebankan.
Contoh: pajak yang diterapkan dengan cara proporsional adalah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN

2. Tarif Pajak Progresif
   Tarif Pajak Progresif atau tarif pajak meningkat adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase (%) yang meningkat. Semakin besar jumlah yang kena pajak, maka semakin besar juga persentase (%) tarif pajaknya.

3. Tarif Pajak Regresif
    Tarif Pajak Regresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase (%) yang semakin kecil (menurun). Semakin besar jumlah yang kena pajak semakin kecil persentase (%) tarif pajaknya.

4. Tarif Pajak Tetap
   Tarif Pajak Tetap adalah tarif pemungutan pajak yang tidak berdasarkan persentase tetapi berdasarkan nilai rupiah tertentu yang tidak berubah-ubah berapapun jumlah kena pajaknya. Yang termasuk ke dalam tarif pajak tetap antara lain bea materai untuk cek, giro bilyet.
 
Tarif Pajak
Tarif Pajak
Demikian pembahasan mengenai Tarif Pajak, Semoga tulisan tentang Tarif Pajak bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Macam-Macam Pajak

    Pembahasan kali ini mengenai Macam-Macam Pajak. Dalam Macam-Macam Pajak terbagi atas 3 yaitu Berdasarkan Sistem Pemungutan yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, Berdasarkan Lembaga Pemungutan yaitu Pajak Pusat, Pajak Daerah, dan Berdasarkan Sifatnya yaitu Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif. Untuk lebih jelasnya pembahasan mengenai Macam-Macam Pajak yaitu sebagai berikut.

Macam-Macam Pajak

A. Berdasarkan Sistem Pemungutan
    Berdasarkan sistem pemungutannya, pajak dibedakan menjadi:
1. Pajak Langsung
    Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan dikenakan secara berulang-ulang secara periodik berdasarkan suatu SKP (Surat Ketetapan Pajak) atau kohir.
Contoh Pajak Langsung:
a. Pajak penghasilan (PPh)
b. Pajak kekayaan (PBB dan lain-lain)
c. Pajak Perseroan
d. Pajak atau bunga, dividen dan royalty (PBDR)

2. Pajak tidak Langsung
    Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Yang termasuk ke dalam pajak tidak langsung adalah:
a. Pajak penjualan
b. Pajak pertambahan nilai
c. Bea materai
d. Bea lelang
    Pajak-pajak tersebut pada akhirnya yang menanggung adalah konsumen, sedangkan produsen yang seharusnya adalah wajib pajak memindahkan beban pajaknya ke konsumen.

Kelebihan Pajak Langsung
   Kelebihan pajak langsung antara lain sebagai berikut.
a. Pendapatan Negara Lebih Banyak
   Seperti pajak penghasilan dan pajak perusahaan, kelebihan utama dari pajak langsung adalah pajak ini menghasilkan pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya pemungutannya. Jumlah total dari uang yang dikumpulkan dapat diperkirakan dengan mudah dan sangat membantu pemerintah ketika merencanakan belanja negara.

b. Pajak Lebih Adil
   Tarif progresif yang berlaku berarti masyarakat yang lebih kaya dibebankan pajak yang lebih besar pula. Menurut banyak orang, hal ini adil.

c. Kemampuan Membayar Diperhatikan
   Pajak langsung dibuat sedemikian rupa sehingga mereka dapat memperhitungkan kemampuan membayar sebuah perusahaan atau seseorang. Jumlah tanggungan dalam keluarga juga diperhatikan.

Kekurangan Pajak Langsung
    Kekurangan Pajak Langsung antara lain sebagai berikut.
a. Orang Enggan Bekerja
    Tingkat pajak penghasilan yang tinggi dapat menyebabkan orang-orang untuk bekerja kurang giat, karena mereka mengetahui bahwa semakin besar penghasilan mereka maka mereka akan dikenakan dengan pajak yang lebih besar juga.

b. Mengurangi Minat Membuka Usaha
   Pajak perusahaan yang didasarkan pada keuntungan perusahaan akan mengurangi minat wirausahawan untuk mengembangkan ataupun membuka usaha baru. Alasannya keuntungan yang diperoleh semakin berkurang untuk dapat diinvestasikan kembali ke dalam bisnis mereka.

c. Penghindaran Pajak
   Tingkat atau tarif pajak yang tinggi meningkatkan kecenderungan orang-orang untuk menghindari pajak dan mencari celah-celah hukum perpajakan yang berlaku. Tujuannya agar dapat memperkecil beban pajak yang mereka tanggung. Sebagi hasilnya, pendapatan akan menurun dan usaha untuk mengejar mereka-mereka yang berusaha menghindari pajak malah akan memakan banyak biaya.

Kelebihan Pajak Tidak Langsung
   Kelebihan pajak tidak langsung antara lain sebagai berikut.
a. Biaya Pemungutan Murah
    Pajak tidak langsung, murah dalam pengumpulannya. Beban untuk mengumpulkan pajak ini ada pada para pengusaha yang memproduksi, agen dan pengecer yang memungut pajak pertambahan nilai, dan para importir yang membayar bea masuk.

b. Sebaran Pajak Lebih Luas
   Pajak tidak langsung, dibayar oleh orang tua, muda, pekerja, pengangguran pada saat mereka membeli barang atau membayar jasa yang mereka terima, tidak hanya dibayar oleh mereka yang menerima penghasilan. Hasilnya, efek dari pajak tidak langsung lebih tersebar luas di seluruh komunitas.

c. Tujuan Selektif
   Pajak tidak langsung dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang spesifik. Pajak atas rokok dan minuman beralkohol akan mengurangi konsumsi atas barang-barang tersebut. Pajak atas minyak dapat mengurangi permintaan atas sumber daya alam yang terbatas tersebut.

d. Pajak Dapat Diubah Setiap Saat
   Menteri Keuangan mempunyai wewenang untuk mengubah tarif PPN dan memberlakukan bea tertentu di atas atau di bawah 10% kapan saja saat diperlukan. Pajak seperti ini lebih fleksibel daripada pajak langsung yang memerlukan waktu yang lama untuk mengubahnya dan memberikan efek.

Kekurangan Pajak Tidak Langsung
   Kekurangan pajak tidak langsung antara lain sebagai berikut.
a. Dipandang Tidak Adil
   Pajak tidak langsung tarifnya cenderung regresif. Akibatnya, orang-orang dengan kemampuan ekonomi yang kurang justru lebih dibebankan. Hal ini dipandang tidak adil.

b. Menimbulkan Inflasi
   Pajak tidak langsung menambah jumlah harga atas barang-barang dan jasa sehingga dapat menimbulkan inflasi apabila Menteri Keuangan meningkatkan pajak tersebut.

c. Adanya Ketidakpastian
   Karena pemerintahan hanya dapat menduga-duga berapa banyak uang yang dikeluarkan orang-orang untuk membeli barang dan jasa, maka pemerintah tidak dapat memastikan seberapa banyak pendapatan dari pajak tidak langsung akan naik.

B. Berdasarkan Lembaga Pemungutan
   Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi:
1. Pajak Pusat
    Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutan di daerah dilakukan oleh Kantor pelayanan pajak. Hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Yang termasuk ke dalam pajak pusat, yaitu:
a. Pajak Penghasilan (PPh)
b. Pajak Kekayaan
c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
d. Bea Materai
e. Pajak minyak bumi
f. Pajak ekspor

2. Pajak Daerah
   Pajak Daerah ialah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah baik daerah tingkat satu (provinsi) mampu daerah tingkat dua (Kabupaten atau Kota) hasilnya digunakan untu membiayai rumah tangga daerah.
Contoh Pajak Daerah yaitu:
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Pajak Reklame
c. Pajak Tontonan
d. Pajak Radio
e. Bea Balik Nama

C. Berdasarkan Sifat
   Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi:
1. Pajak Subyektif
   Pajak Subyektif merupakan pajak yang pungutannya berdasarkan pada diri orangnya (keadaan diri wajib pajak). Besar kecilnya pajak akan dipengaruhi oleh diri wajib pajak, yaitu:
a. Status perekonomian
b. Susunan keluarga
c. Jumlah tanggungan
   Yang merupakan contoh pajak subyektif adalah pajak penghasilan, karena pajak penghasilan dihitung berdasarkan kemampuan finansial seseorang dan kondisi keluarganya.

2. Pajak Obyektif
   Pajak Obyektif merupakan pajak yang pungutannya berdasarkan pada obyek pajaknya. Berbeda dengan pajak subyektif yang tergantung pada kondisi seseorang, pajak obyektif dibayar karena adanya keadaan, perbuatan dan peristiwa atau kejadian tertentu.
Contoh:
a. Ketika kita membalik nama kendaraan yang kita beli, kita akan dikenai bea balik nama (BBN). Begitu juga ketika kita hendak mengadakan perjanjian (transaksi), kita akan dikenai bea materai. Bea yang dikenakan ini merupakan pajak obyektif karena tidak melihat kondisi pembayar pajak.
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai dibayar seseorang ketika orang tersebut membeli kaset, barang elektronik, dan sebagainya.
 
Macam-Macam Pajak
Macam-Macam Pajak
Demikian pembahasan mengenai Macam-Macam Pajak. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.
 

Labels:

Teori Pemungutan Pajak

    Pembahasan kali ini mengenai Teori Pemungutan Pajak. Teori Pemungutan Pajak terdiri atas Teori Asuransi, Teori Kepentingan, Teori Gaya Pikul, Teori Bakti, dan Teori Asas Gaya Beli. Untuk lebih jelasnya, pembahasan mengenai Teori Pemungutan Pajak yaitu sebagai berikut.

Teori Pemungutan Pajak
    Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori Asuransi
   Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2. Teori Kepentingan
   Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.
   Teori ini banyak yang menentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang yang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

3. Teori Gaya Pikul
   Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah terletak pada kemampuan (gaya pikul) membayar pajak bagi wajib pajak. Pajak harus dibayar sesuai dengan gaya pikul (kemampuan) seseorang. Untuk mengukur gaya pikul seseorang, perlu diketahui hal-hal sebagai berikut.
a. Penghasilan
b. Kekayaan
c. Pengeluaran
d. Tanggungan keluarga
    Semakin banyak tanggungan keluarga, maka akan semakin kecil kemampuan (gaya pikul) seseorang untuk membayar pajak, sekalipun penghasilannya banyak.

4. Teori Bakti
   Menurut teori ini dasar pemungutan pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negara. Rakyat mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Pembayaran pajak dari rakya kepada negara merupakan bentuk ungkapan bakti rakyat kepada negaranya, sehingga teori ini sering disebut sebagai teori kewajiban pajak mutlak.

5. Teori Asas Gaya Beli
    Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya manfaat dari pajak. Yaitu pajak yang dipungut dari rumah tangga yang ada di masyarakat masuk ke rumah tangga negara kemudian disalurkan kembali ke masyarakat. Tujuannya untu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, sudah sepantasnya negara sebagai penyelenggara kepentingan masyarakat memungut pajak kepada masyarakat.
 
Teori Pemungutan Pajak
Teori Pemungutan Pajak
Demikian pembahasan mengenai Teori Pemungutan Pajak. Semoga pembahasan mengenai Teori Pemungutan Pajak bermanfaat bagi pembaca sekalian. 

Labels:

Friday, 20 November 2015

Asas Pemungutan Pajak

    Pembahasan kali ini mengenai Asas Pemungutan Pajak. Dalam Asas Pemungutan Pajak terdiri atas Asas Domisili, Asas Sumber, dan Asas Kebangsaan. Untuk lebih jelasnya pembahasan mengenai Asas Pemungutan Pajak yaitu sebagai berikut.

Asas Pemungutan Pajak
    Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

1. Menurut Adam Smith dalam bukunya "Wealth of Nations", dengan ajaran yang terkenal The Four Maxims, asas pemungutan adalah pajak sebagai berikut.
a. Asas "Equality" (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
b. Asas "Certainty" (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
c. Asas "Convinience of Payment" (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik bagi wajib pajak).
Contoh:
1) Wajib pajak baru saja mendapatkan penghasilan
2) Wajib pajak baru saja mendapatkan laba atau keuntungan, dan lain-lain.
d. Asas "Effiency" (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2. Menurut W.J Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
a. Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
b. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum.
c. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
d. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
e. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
a. Asas Politik Finansial: Pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
b. Asas Ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat. Misalnya: pajak pendapatan, pajak untu barang-barang mewah.
c. Asas Keadilan yaitu pungutan pajak yang berlaku secara umum tanpa ada diskriminasi, untuk kondisi yang sama harus diperlakukan sama pula.
d. Asas Administrasi: menyangkut masalah:
1) Kepastian perpajakan (kapan), di mana harus membayar pajak, dan lain-lain.
2) Keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya).
3) biaya pemungutan pajak harus minimal.
e. Asas Yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

   Di samping asas di atas, ada yang berpendapat bahwa asas pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 asas, yaitu:
1. Asas Domisili adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Menurut asas ini wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia akan dikenakan pajak atas segala penghasilannya baik penghasilan yang didapat di Indonesia maupun penghasilan yang didapat di luar negeri.
2. Asas Sumber adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan sumber pendapatan tanpa melihat tempat tinggal. Wajib pajak menurut asas ini adalah bagi siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak sekalipun tempat tinggalnya di luar negeri. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
3. Asas Kebangsaan adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan kebangsaan wajib pajak. Contoh: setiap warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia harus membayar pajak.
Asas Pemungutan Pajak
Asas Pemungutan Pajak

Demikian pembahasan mengenai Asas Pemungutan Pajak. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Tuesday, 10 November 2015

Syarat Pemungutan Pajak

   Pembahasan kali ini mengenai Syarat Pemungutan Pajak. Syarat Pemungutan Pajak terdiri atas Pemungutan Pajak Harus Adil, Pengaturan Pajak Harus Berdasarkan UU, Pungutan Pajak Tidak mengganggu Perekonomian, Pemungutan Pajak Harus Efisien, dan Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana. Pembahasan mengenai Syarat Pemungutan Pajak yaitu sebagai berikut.

Syarat Pemungutan Pajak
     Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun, bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan). 
     Seperti halnya produk hukum yang lain, maka hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
Contohnya:
a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

2. Pengaturan Pajak Harus Berdasarkan UU (Syarat Yuridis)
     Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi:
"Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak yaitu:
a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

3. Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)
   Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa supaya jangan sampai mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok termasuk kecil dan menengah.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)
    Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana
    Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.
Contoh:
a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).
 
Syarat Pemungutan Pajak.
Syarat Pemungutan Pajak.
Demikian pembahasan mengenai Syarat Pemungutan Pajak. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Fungsi Pajak

    Pembahasan kali ini mengenai Fungsi Pajak. Fungsi Pajak terdiri atas Fungsi Anggaran, Fungsi Mengatur, Fungsi Stabilitas, dan Fungsi Redistribusi Pendapatan. Pembahasan mengenai Fungsi Pajak yaitu sebagai berikut.

Fungsi Pajak
   Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (budgetair)
    Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.  Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (regulerend)
    Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka mendorong penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas
   Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan  dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan
   Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
 
Fungsi Pajak
Fungsi Pajak
Demikian pembahasan mengenai Fungsi Pajak. Semoga pembahasan mengenai Fungsi Pajak ini memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Sunday, 8 November 2015

Pengertian Pajak

    Pembahasan kali ini mengenai Pengertian Pajak. Kata Pajak bukanlah hal yang aneh bagi kita. Ketika kamu membeli kaset, kamu membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketika kamu makan di restoran, kamu juga dikenai pajak. Namun, sebenarnya apakah Pajak itu?
    Dilihat daris segi sejarah, pajak sudah ada sejak zaman dahulu kala. Pada saat itu, dikenai upeti yang memiliki fungsi sama dengan pajak. Rakyat negeri yang berhasil ditaklukkan harus membayar upeti setiap jangka waktu yang ditentukan. Upeti tersebut bisa berbentuk hasil panen atau hasil tambang yang dimiliki rakyat negeri tersebut. Sebagai gantinya, sang raja memberikan perlindungan. Namun jika mereka tidak mau membayar, raja bisa mengirimkan tentara untuk menyerang daerah tersebut.
    Di zaman sekarang, pajak sangat penting artinya bagi suatu pemerintahan karena untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan diperlukan dana yang besar. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan, fasilitas publik, pertahanan dan lain sebagainya.
   Bila kita sederhanakan pendapatan negara dengan membandingkan penerimaan pajak dan bukan pajak saja, kita bisa melihat bahwa dari tahun ke tahun, pendapatan pemerintah dari sektor pajak terus meningkat dan juga pendapatan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan sektor non pajak.

Pajak Menurut Para Pakar
   Untuk memahami pajak lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu pajak. Lebih jelasnya ada beberapa pengertian pajak di bawah ini.
1. Menurut prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH
    Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal atau imbalan jasa (kontraprestasi) secara langsung yang dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Menurut Dr. Suparman Soemahidjaja
    Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
3. Menurut Prof. SI Djajadiningrat
   Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, dan digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum.

Kesimpulan Pengertian Pajak
    Dari beberapa pengertian pajak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur seperti di bawah ini, yaitu:
1. Iuran dari rakyat kepada negara. Ini berarti, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Tidak ada anggota masyarakat yang diperbolehkan memungut pajak kepada anggota masyarakat lainnya. Iuran itu juga berbentuk uang, bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang. Agar negara dapat memungut pajak, pajak tersebut haruslah diatur dalam undang-undang.
3. Tanpa imbal jasa atau kontraprestasi langsung dari negara. Artinya, meskipun rakyat membayar pajak kepada pemerintah, pemerintah tidak langsung memberikan jasa kepada pribadi pembayar pajak. Pemerintah memberikan pelayanan yang ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini berbeda dengan retribusi parkir, misalnya Kita membayar retribusi dan pemerintah menyediakan lahan parkir yang bisa kita gunakan.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pengertian Pajak
Pengertian Pajak
Dengan demikian, secara singkat kita dapat mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib pajak kepada negara, yang tidak mendapatkan jasa secara langsung dari negara dan dipakai untuk membiayai keperluan umum bagi seluruh anggota masyarakat.

Demikian pembahasan mengenai Pengertian Pajak. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian..

Labels:

Thursday, 5 November 2015

Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

     Pembahasan kali ini mengenai Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter.  Pada dasarnya, ada dua kebijakan pemerintah yang ditetapkan di bidang keuangan, yaitu kebijakan fikal dan moneter. Dapatkah kamu membedakan antara dua kebijakan tersebut? Mana yang termasuk ke dalam kebijakan fiskal dan mana yang termasuk ke dalam kebijakan moneter?
    
Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter
    Orang awam sering mengalami kesulitan untuk membedakan antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Pada dasarnya kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menyangkut Anggaran Belanja Negara, sedangkan kebijakan moneter menyangkut masalah uang, jumlah uang, peredaran uang, nilai mata uang, tingkat bunga, kurs mata uang, dan harga-harga barang.
    Ada kaitan yang erat antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Keduanya saling mempengaruhi. Kebijakan fiskal yang terus defisit terus menerus dapat mempengaruhi kebijakan moneter karena debit dapat mendorong terjadinya inflasi. Sebaliknya jika nilai mata uang terus menerus menurun karena kebijakan moneter yang keliru, maka akan mempengaruhi besaran dan efektivitas kebijakan fiskal.
   Karenanya, tidak heran bila di lapangan berkembang semacam peraturan, yaitu bila kita memberlakukan kebijakan fiskal secara ketat, maka kita harus melonggarkan kebijakan moneter. Sebaliknya, bila kita akan mengetatkan kebijakan moneter, maka kita harus melonggarkan kebijakan fiskal.
   Meskipun demikian, pada pembahasan lebih lanjut, kita akan memfokuskan diri pada satu kebijakan yang yang sering kita hadapi sehari-hari, yaitu kebijakan pajak. Sejauh ini, tidak ada yang melampaui besarnya penerimaan negara dari sektor pajak. Karena itu, untuk membahas pengelolaan penerimaan negara. kita tidak bisa lepas dari masalah perpajakan. Namun, sebelumnya, mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal.
    Kebijakan Fiskal merupakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang bertujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara guna mencapai kestabilan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Kebijakan ini memiliki dua instrumen pokok, yakni perpajakan (tax policy) dan pengeluaran (expenditure policy).
    Bentuk kebijakan fiskal antara lain adalah:
a. Kebijakan untuk menaikkan pendapatan negara. Misalnya Peraturan kenaikan pajak.
b. Kebijakan untuk mengurangi atau menurunkan pengeluaran negara.
   Kebijakan fiskal disebut juga sebagai kebijakan anggaran karena pelaksanaan kebijakan fiskal akan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN ini merupakan keputusan bersama antara pemerintah dan DPR.
 
Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter
Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter
Demikian pembahasan mengenai Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Distribusi Pendapatan

    Pembahasan kali ini mengenai Distribusi Pendapatan. Distribusi Pendapatan terdiri atas Koefisien Gini dan Kriteria Bank Dunia. Untuk lebih jelasnya pembahasan mengenai Distribusi Pendapatan yaitu sebagai berikut.

Distribusi Pendapatan
    Dari uraian di atas kita telah mempelajari bahwa perhitungan pendapatan nasional dengan segala komponennya sangat bermanfaat untuk melihat struktur perekonomian negara dan mengamati perkembangan kesejahteraan masyarakat. GNP dan GDP yang tinggi menandakan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Tapi hanya melihat faktor itu saja belum cukup. Kita harus menghitung pendapatan per kapita untuk membandingkan jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Pendapatan nasional yang tinggi menjadi tidak ada artinya bila negara baru dapat dikatakan sejahtera bila perbandingan pendapatan nasional dengan jumlah penduduknya seimbang.
   Tapi apakah semua perhitungan di atas sudah cukup untuk mengukur kemakmuran sebuah negara? Ternyata belum. Kita masih harus melihat bagaimana pendapatan nasional didistribusikan. Pendapatan nasional dan pendapatan perkapita yang tinggi tidak menjamin kemakmuran masyarakat apabila pendapatan tersebut dikuasai dan dinikmati hanya oleh segelintir orang atau golongan tertentu saja. Semua perhitungan di atas tidak lebih dari perhitungan rata-rata. Sebuah negara tidak dapat dikatakan sejahtera bila di negara tersebut hanya terdapat sebagian kecil orang yang kaya raya, sementara sebagian besar lainnya tetap miskin.
   Oleh karena itu, diperlukan sebuah indikator untuk melihat bagaimana pendapatan nasional didistiribusikan dalam suatu negara. Dengan adanya indikator, maka apabila terdapat ketimpangan atau ketidakseimbangan distribusi pendapatan, hal ini akan langsung terlihat, dan pemerintah dapat mengambil tindakan untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan tersebut. Terdapat dua indikator yang banyak digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan nasional, yaitu Koefisien Gini dan Koefisien Bank Dunia.

A. Koefisien Gini
    Indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan dalam suatu negara adalah Koefisien Gini (Gini Ratio). Koefisien Gini dapat digambarkan dalam bentuk kurva, yang disebut dengan Kurva Lorenz
   Sumbu horizontal pada Kurva Lorenz melambangkan presentase kumulatif penduduk. Sumbu vertikalnya melambangkan persentase pendapatan yang diterima oleh masing-masing presentase penduduk. Garus diagonal di tengah kurva adalah "garis kemerataan sempurna", karena semua titik pada garis tersebut adalah posisi di mana pendapatan didistribusikan secara merata dengan sempurna, yaitu presentase penduduk yang sama dengan presentase penerimaan pendapatan.
   Koefisien Gini adalah rasio (perbandingan) antara luas bidang yang diarsir dengan luas segitiga. Daerah yang diarsir menggambarkan besarnya ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi. Apabila Kurva Lorenz semakin jauh dari garis diagonal, berarti ketimpangan distribusi pendapatan semakin besar. Apabila pendapatan didistribusikan secara merata dengan sempurna, maka semua titik akan terletak pada garis diagonal dan daerah yang diarsir akan bernilai nol (daerah tersebut sama dengan garis diagonal), sehingga nilai koefisien sama dengan nol. Apabila hanya satu pihak saja yang menerima pendapatan maka luas daerah yang diarsir akan sama dengan luas segitiga, sehingga nilai koefisien sama dengan satu.
   Jadi, distribusi pendapatan dikatakan semakin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol. Distribusi pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika Koefisien Gini mendekati satu. Adapun rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut.

Rumus Koefisien Gini
Rumus Koefisien Gini

                               
B. Kriteria Bank Dunia
   Dalam menilai distribusi pendapatan nasional terdapat cara lain di samping perhitungan. koefisien Gini, yaitu dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia (World Bank). Yang diukur oleh Bank Dunia adalah besarnya kontribusi dari 40% penduduk termiskin terhadap pendapatan atau pengeluaran nasional. Kriteria tersebut dapat dilihat tabel berikut ini.

Kriteria Bank Dunia
Kriteria Bank Dunia

Demikian pembahasan mengenai Distribusi Pendapatan. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

 

Labels: