Thursday, 26 March 2015

Pertumbuhan dan Perkembangan Koperasi pada Kurun Waktu 1959-1965

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Pertumbuhan dan perkembangan Koperasi pada Kurun Waktu 1959-1965. Untuk lebih jelasnya pembahasan mengenai Pertumbuhan dan Perkembangan Koperasi pada Kurun Waktu 1959-1965 akan di bahas yaitu sebagai berikut :

Akibat liberalisme yang akarnya makin hari makin kuat, pergulatan partai-partai politik baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah semakin seru pula, jatuh-menjatuhkan sebagai akibat persaingan sudah menjadi kebiasaan. Terhadap gerakan-gerakan koperasi cenderung telah terjadi pula usaha-usaha mempolitisasi oleh partai-partai politik, sehingga aktivitas perkoperasian sering menjadi lumpuh karenanya.

Keadaan demikian telah menimbulkan instabilitas pemerintahan dan roda kehidupan masyarakat, dalam waktu dekat kabinet menjadi demisioner sedang untuk menyusun kabinet baru kadang-kadang memakan waktu yang lama karena terjadinya perdagangan sapi, rebut-merebut, tawar-menawar kursi dalam kabinet baru yang akan dibentuk. Konstituante pun yang ditugaskan membentuk Undang-Undang Dasar baru sama sekali mengalami kemacetan total, sehingga pada akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit (5 Juli 1959) untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

Kembalinya kita ke Undang-Undang Dasar 1945 mendapat sambutan kegembiraan dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, karena UUD 1945-lah yang sangat cocok sebagai dasar hidup bangsa Indonesia, UUD 1945 sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia, dalam mana Pancasila merupakan dasar dari segala ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Dengan kembalinya ke UUD 1945 musyawarah dan mufakat akan diutamakan kembali sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjamin dengan baik, yang merupakan potensi yang besar dan kuat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang menyeluruh berdasarkan Pancasila.

Suatu hal yang sangat disayangkan bahwa Presiden Soekarno telah melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaannya di luar kemurnian UUD 1945. Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin yang seharusnya terpimpin oleh Pancasila, pengertiannya berubah menjadi terpimpin oleh garis-garis pemikiran pribadi Bung Karno, yang akibatnya banyak menjurus ke arah diktatorisme ataupun otokrasi. Manipol-USDEK buah pemikiran Presiden Soekarno harus dijadikan garis-garis besar dari haluan negara sehingga seluruh kehidupan politik dan perekonomian berarti harus tunduk kepada buah pemikiran seseorang, bukan kepada hasil musyawarah dan mufakat para wakil rakyat yang menjunjung tinggi Pancasila.

Khusus bagi gerakan koperasi hal ini berarti penyewelengan yang jauh dari jiwa koperasi, urusan intern perkumpulan koperasi semakin banyak dicampuri pemerintah, kebebasan koperasi untuk mengambil keputusan-keputusan menjadi sangat terbatas.

Dalam kabinet yang dibentuk setelah keluarnya Dekrit Presiden (Kabinet Presidentil) kedudukan Jawatan koperasi ditingkatkan menjadi Departemen Koperasi yang pada mulanya dipimpin oleh Menteri Muda dan selanjutnya oleh Menteri. Beberapa Peraturan Pemerintah, Keputusan Pemerintah dan Instruksi Presiden mulai mewarnai perkoperasian di negara kita sesuai dengan warna pemikiran pribadi Bung Karno selaku Presiden yang telah menyimpang dari kemurnian UUD 1945, dan sebagai akibatnya terasa sekali telah mematikan inisiatif gerakan koperasi.

a. Peraturan Pemerintah (PP) no. 60 Tahun 1959:
    Merupakan peraturan peralihan sebelum dicabutnya UU Koperasi Tahun 1958, no. 79 dan agar gerakan koperasi dapat disesuaikan dengan irama revolusi pada saat itu (Manipol selanjutnya disusul dengan Nasakom). Bab I, Bagian I dan Pasal 1, ketentuan tentang pengertian koperasi masih tetap seperti yang tercantum dalam UU Koperasi Tahun 1958, no. 79. Bab III dan IV, tentang peranan pemerintah dalam pembinaan perkumpulan koperasi, tentang hal ini kalau dilihat sepintas lalu seakan-akan menguntungkan gerakan koperasi, tetapi apabila didalami secara teliti akan memberi kesimpulan bahwa pemerintah memperoleh kekuasaan seluas-luasnya untuk mencampuri lebih dalam lagi urusan intern koperasi, akibat inilah maka inisiatif akan mati.

Selanjutnya untuk merumuskan pola perkoperasian sehubungan dengan PP no. 60 Tahun 1959 itu, pada tanggal 25 sampai tanggal 28 Mei 1960 di Jakarta telah dilangsungkan Musyawarah Kerja Koperasi, dalam mana telah diputuskan beberapa diktum yang berciri pada pola pemikiran Bung Karno seperti diterangkan di atas, antara lain:
  1. menjadikan Manipol-USDEK sebagai landasan idiil koperasi, dengan demikian maka koperasi dalam pelaksanaan tugas dan tindakan-tindakan selanjutnya harus mengikuti garis-garis yang dikehendaki Bung Karno yang telah lebih condong kepada gerakan koperasi di negara-negara komunis, prinsip-prinsip koperasi menurut Rochdale terpaksa harus ditanggalkan.
  2. pelaksanaan ekonomi terpimpin merupakan fungsi koperasi, yang berarti dikuasainya secara ketat perkoperasian tersebut oleh pemerintah yang telah menyimpang dari kemurnian UUD 1945.
b. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960:
     Sehubungan dengan Instruksi Presiden ini, untuk mempercepat perkembangan koperasi, telah dibentuk BAPENGKOP (Badan Penggerak Koperasi), beranggotakan para petugas pemerintah. Untuk mengadakan perimbangan dengan kecepatan laju perkoperasian tersebut pemerintah menjadikannya sebagai penyalur bahan-bahan pokok dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga pasar.

Perlakuan pemerintah terhadap koperasi seperti di atas memang maksudnya baik agar para anggota koperasi dan juga masyarakat dapat dengan mudah dan murah memperoleh barang-barang yang diperlukannya. Tetapi perlakuan demikian lebih baik dan sangat tepat apabila negara dalam keadaan genting, seperti halnya pada revolusi fisik sewaktu Belanda melakukan blokade ekonomi terhadap negara kita.

Bagi koperasi perlakuan seperti di atas telah memberinya kekuatan untuk hidup dan kemampuan bersaing dengan perusahaan swasta, tetapi ditinjau dari segi kemampuan usaha yang sesungguhnya merupakan suatu perjuangan, maka perlakuan pemerintah seperti di atas selain mematikan inisiatif koperasi, juga tidak membawa perbaikan terhadap mentalitas berkoperasi, dapat menimbulkan penyewelengan-penyelewengan dalam tubuh koperasi seperti halnya membelokkan bahan-bahan pokok tersebut ke pasar yang dapat menjualkan secara bebas dan harga yang lebih menguntungkan demi untuk memperkaya diri oknum-oknum yang bersangkutan. Cara lain dalam pembelokkan itu, ada yang secara sengaja menukarkan bahan-bahan pokok yang kualitasnya baik dengan kualitas buruk, dengan demikian keuntungan perorangan terjadi juga. Kesemuanya ini bertentangan sekali dengan cita-cita berkoperasi. Tidaklah mengherankan kalau pada waktu itu koperasi yang dapat hidup subur ialah koperasi konsumsi.
Pertumbuhan dan Perkembangan Koperasi pada Kurun Waktu 1959-1965
Koperasi Unit Desa

c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1960:
    Satu-satunya hal yang menonjol, dalam arti benar-benar bermanfaat bagi perkembangan koperasi pada masa itu ialah  tentang peningkatan pendidikan koperasi seperti yang dituangkan dalam Instruksi Presiden no. 3 Tahun 1960. Dengan instruksi ini dilakukanlah:
  1. pendidikan koperasi untuk kader-kader masyarakat, untuk kader-kader di kalangan pejabat pemerintah, untuk pengadaan tenaga-tenaga pengajar dan pendirian Sekolah Koperasi Menengah Atas (SKOPMA) serta Akademi Koperasi.
  2. pemasukkan mata pelajaran koperasi di sekolah-sekolah sejak SD hingga SMTA.
Dengan ditingkatkannya pendidikan perkoperasian ini, baik pemerintah maupun gerakan-gerakan koperasi mengharapkan terciptanya insan-insan koperasi yang bermental tinggi, jujur, terampil, giat, dan bergairah kerja untuk meningkatkan usaha-usaha koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat di lingkungan daerah kerja koperasi masing-masing.
d. Musyawarah Nasional Koperasi ke-1 (MUNASKOP I):
    Bertepatan dengan Hari Kartini (21 April 1961), dengan bertempat di Surabaya, telah diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi ke-1, dengan tujuan untuk lebih menyempurnakan dan atau mensejalankan perkoperasian nasional (program dan organisasinya) dengan garis-garis/langkah-langkah ekonomi terpimpinnya Bung Karno. Dewan Koperasi Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1953 dibubarkan dan diganti dengan Kesatuan Organisasi Koperasi (KOKSI). Tentang KOKSI ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
  1. Ketua KOKSI daerah tingkat I adalah Gubernur, sedang ketua KOKSI daerah tingkat II adalah Bupati/ Walikota, masing-masing bertindak sebagai penanggungjawab atas terintegrasinya gerakan koperasi dengan garis-garis kebijaksanaan pemerintah, dengan demikian jelas makin mendalamnya campur-tangan pemerintah terhadap urusan intern koperasi.
  2. Selain KOKSI dalam gerak langkahnya lebih miring atau lebih sering mengadakan hubungan dengan gerakan-gerakan koperasi di negara-negara komunis, juga Nasakom dimasukkan dalam tubuh organisasi koperasi yang berarti pertentangan partai-partai politik telah berlangsung pula dalam tubuh perkoperasian.
Hal yang menonjol dalam pengertian negatif ialah dengan diabaikannya ketentuan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, di mana pegawai-pegawai pada Departemen Koperasi yang kurang dapat mengikuti garis-garis perkoperasian a'la Ekonomi Terpimpinnya Bung Karno disisihkan dan selanjutnya dibebaskan dari segala tugas kewajibannya sebagai pegawai. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan UUD 1945 ini dan pertentangan-pertentangan faham yang memuncak di kalangan masyarakat, mnyebabkan Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, dengan demikian koperasi yang sejati kehilangan tokohnya yang duduk di kalangan pemerintah.

e. Musyawarah Nasional Koperasi ke-II (MUNASKOP II):
    Dengan bertempat di Jakarta, pada bulan Agustus 1965 telah diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi ke-II. Ternyata Munaskop II lebih menghancurkan ideologi koperasi Indonesia yang murni, karena hadirnya para utusan daerah-daerah ke Munaskop ini pada hakekatnya hanya diperlukan untuk pengesahan keputusan-keputusan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, keputusan yang lebih bersifat politis. Cara demikian jelas bukan musyawarah dan mufakat seperti yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 atau Pancasila, tetapi merupakan pendiktean.

Berbarengan dengan diselenggarakannya Munaskop II, Presiden Soekarno telah mensahkan Undang-Undang Koperasi nomor 14 Tahun 1965. Pengertian koperasi menurut UU Koperasi yang baru ini adalah demikian:

"Koperasi adalah organisasi Ekonomi dan Alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat pesemaian insan masyarakat serta wahan menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila". Pada hakekatnya, walaupun dalam pengertian ini dicantumkan Pancasila sebagai dasar perkoperasian Indonesia, tetapi isi dan jiwanya UU ini mengandung hal-hal yang bertentangan dengan azas-azas pokok, landasan kerja serta landasan idiil koperasi (Pancasila) itu sendiri. Pengertian koperasi yang demikian jelas akan menghambat kehidupan dan perkembangan koperasi serta mengaburkan hakekat koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang demokratis dan berwatak sosial.

Dari pengertian UU yang baru ini terlihat jelas peranan pemerintah yang terlalu jauh mengatur masalah perkoperasian Indonesia, yang pada hakekatnya tidak bersifat melindungi, bahkan sangat membatasi gerak serta pelaksanaan strategi dasar perekonomian, tidak sesuai dengan jiwa dan makna pasal 33 UUD 1945, menghambat langkah serta membatasi sifat-sifat keswadayaan, keswasembadaan serta keswakertaan yang merupakan unsur pokok dari azas-azas percaya pada diri sendiri. Jadi pengertian seperti di atas akan dapat merugikan masyarakat perkoperasian, kalau dipaksakan berlakunya.

Ternyata pada masa itu banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan baik politis maupun materiil, pemaksaan wewenang maupun korupsi yang dilakukan para petugas maupun pengurus koperasi. Bukannya koperasi yang sehat yang terwujud melainkan koperasi yang ingkar terhadap hakikinya.

Demikian pembahasan mengenai Pertumbuhan dan perkembangan Koperasi pada Kurun Waktu 1959-1965, semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Monday, 23 March 2015

Pertumbuhan dan Perkembangan Koperasi Pada Kurun Waktu 1950-1959

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Pertumbuhan dan Perkembangan Koperasi Pada Kurun Waktu 1950-1959. Untuk lebih jelasnya, pembahasan mengenai Pertumbuhan dan Perkembangan Koperasi pada Kurun Waktu 1950-1959 yaitu sebagai berikut:

Kolonialis Belanda yang aksi-aksi kolonialnya terhadap Negara Republik Indonesia dikutuk oleh PBB atau kebanyakan negara anggota PBB, mau mengakui kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia asal dalam bentuk Negara Republik Indonesia  Serikat (RIS). Kesediaannya ini selain karena tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh, juga karena Belanda percaya pada hasil devide et imperanya (terbentuknya negara-negara boneka) bahwa:

  1. Republik Indonesia akan hancur sendiri karena daerah kekuasaannya yang terbatas sedangkan jumlah penduduknya demikian besar, RI akan terkucil oleh negara-negara bonekanya.
  2. Dengan terpecah-belahnya rakyat Indonesia diharapkan akan timbul kekacauan yang tiada henti-hentinya, dengan demikian Belanda akan terundang untuk menentramkan kembali keadaan di Indonesia (ingat ikatan Uni di mana Ratu Belanda menjadi ketuanya). Kepada luar negeri yang pernah mengutuknya ia sambil menepuk dada akan menyatakan "Lihatlah, rakyat Indonesia belum cukup waktunya untuk memperoleh kemerdekaan!"
Itikad buruk dan niat jahat belanda tersebut bahkan menjadi bumerang terhadap Belanda sendiri:
  1. Negara-negara bonekanya dipaksa bubar oleh rakyat dan digabungkan kembali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
  2. Pengacauan-pengacauan memang ada (peristiwa APRA, RMS, Andi Aziz, Soumokil, Smith dan Jungslaeger, Gerakan Papua Merdeka dan lain-lain) tetapi semua dapat disapu bersih oleh segenap rakyat di belahan-belahan daerah Negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia menjadi negara kuat tahan segala ancaman dan rongrongan.
Sejalan dengan pembubaran negara-negara bagian dan disatukannya kembali dalam wadah Negara Kesatuan RI, Jawatan-Jawatan Koperasi di negara-negara bagian tersebut dibubarkan pula dan selanjutnya digabungkan dalam satu bentuk organisasi Jawatan Koperasi yang bernaung dalam Negara Kesatuan RI, segala sesuatunya diseragamkan dan disesuaikan dengan semangat dan nilai-nilai perjuangan '45'. Semangat Pancasila dan Semangat UUD 1945.

Jawatan Koperasi yang pada waktu itu merupakan organisasi pemerintah di bawah Kementerian perdagangan dan Perindustrian, secara aktif melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan oleh kementeriannya, yaitu segera merealisasikan pembentukan kader-kader dan pendidikan perkoperasian bagi para pegawainya, semua pegawai harus senafas, sejalan dan sehaluan dalam mengelola dan mengembangkan koperasi sebagai alat perekonomian untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa Indonesia "Menciptakan Masyarakat Adil Makmur yang menyeluruh berdasarkan Pancasila". Ditekankan bahwa koperasi adalah alat perjuangan ekonomi yang tidak "profit undertaking" melainkan "service undertaking". Ditekankan bahwa koperasi adalah alat perjuangan ekonomi yang tidak "profit undertaking" melainkan "service undertaking", istilah "andil" diganti dengan istilah "Simpanan Pokok", pemupukan modal diperoleh dari simpanan wajib dan simpanan sukarela, yang harus mencerminkan kesediaan para anggota untuk hidup berhemat, membiasakan para anggota untuk melakukan penyisihan-penyisihan dari pendapatan yang diperolehnya untuk disimpan pada koperasinya sebagai tabungan. Penekanannya dalam hal ini berwujud pendidikan, yaitu mendidik berhemat, mendidik menabung, kesemuanya secara implisit mendidik ke arah selfhelp.

Nama Dr. Mohammad Hatta, baik sebagai Wakil Presiden atau sebagai ahli ekonomi/koperasi tidak bisa dilupakan dari usaha meningkatkan perkembangan koperasi di tanah air kita, sebagai ahli ekonomi/koperasi Bung Hatta selalu memberikan gagasan-gagasan, pengarahan-pengarahannya kepada Jawatan Koperasi, sedang sebagai Wakil Presiden beliau selalu berdiri di muka corong radio menjelang tiap kali dilaksanakannya peringatan Hari Koperasi dengan maksud:
  1. mempertebal kesadaran berkoperasi bagi seluruh rakyat Indonesia;
  2. tergalakkannya kebiasaan hidup berhemat dan peningkatan pelaksanaan Pekan Tabungan;
  3. memberikan nasihat-nasihat kepada gerakan-gerakan koperasi untuk meningkatkan cara kerja dan cara usahanya;
  4. memberikan gambaran-gambaran mengenai perjalanan Koperasi Indonesia dari tahun ke tahun.
Demikian besar motivasi dan peranan beliau terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan perkembangan perkoperasian di negara kita, nama beliau tidak bisa dipisahkan dengan pergerakan perkoperasian Indonesia. Karya-karya tulisnya tentang perkoperasian yang telah cukup banyak beredar di kalangan masyarakat (baik terbitan dalam negeri maupun penerbit luar negeri) merupakan sumbangan besar bagi umum dan para pembutuh ilmu untuk meningkatkan teknik-teknik manajemen perkoperasian menuju ke arah keberesan dan kelancaran berkoperasi.

Pada kurun waktu tersebut, sementara koperasi tengah mengadakan penyempurnaan-penyempurnaan ke dalam, situasi dalam negeri berubah di mana persatuan dan kekeluargaan antara sesama rakyat Indonesia secara lambat tengah dibawa ke arah keretakan. Keretakan ini dikarenakan sistem liberalisme telah mulai berakar dalam masyarakat kita, mula-mula terasa di kota-kota dan selanjutnya menjalar ke pedesaan-pedesaan, sehingga gerak langkah perkoperasian pun terpengaruh oleh keadaan tersebut. Liberalisme tersebut sangat mengabaikan cara-cara musyawarah dan mufakat, merusak terjalinnya persatuan antara sesama warga negara, liberalisme menimbulkan pengkotak-kotakan dalam masyarakat yang masing-masing menggunakan cara mutlak-mutlakan dalam menggoalkan segala sesuatu yang menjadi cita-citanya. Jadi liberalisme sangat bertentangan dengan gotongroyong dan kekeluargaan yang menjadi kepribadian bangsa kita.

Liberalisme, tekanan dan pengaruhnya terasa sekali terhadap perkoperasian, antara lain:
  1. Sering terjadinya penggantian kabinet, dengan sendirinya garis kebijaksanaan dan program-program kementerian yang menangani urusan koperasi pun selalu berubah-ubah. Tidak jarang sesuatu program yang tengah dilaksanakan terpaksa harus ditunda atau dibatalkan karena terjadinya pergantian menteri, sedang menteri yang baru tersebut mempunyai program tersendiri yang tidak sejalan dengan program menteri yang lama.
  2. Pergerakan politik yang pada waktu itu jumlahnya lebih dari selusin, masing-masing berusaha untuk menarik anggota-anggota masyarakat ke dalam partainya, yang tidak jarang usaha-usahanya itu menimbulkan persaingan karena memang tiap pergerakan politik mempunyai haluan yang berbeda-beda bahkan ada yang saling bertentangan. Dampaknya terhadap koperasi terasa sangat merugikan, karena keanggotaan koperasi yang tidak mengenal perbedaan golongan, aliran, suku, agama, dan lain-lain (ingat azas persamaan) menjadi terpengaruh oleh perbuatan dan tindakan para pimpinan pergerakan-pergerakan politik. Dalam rapat anggota terjadi pula hasrat untuk ngotot-ngototan, musyawarah dan mufakat sering mengalami gangguan.
Keburukan sistem liberalisme tersebut, lebih jelas tampak pada perancangan Undang-Undang Koperasi yang baru, karena perundang-undangan yang lama yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial mutlak harus diganti, selain tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Indonesia, juga karena menimbulkan dualisme dalam pengelolaan koperasi (ingat: daya laku UU Koperasi tahun 1933 no. 108 dan Peraturan Koperasi Tahun 1949 no. 179). Undang-Undang Koperasi yang baru berkali-kali disusun dan disempurnakan oleh Jawatan Koperasi, tetapi hingga tahun 1958 belum pernah sampai diajukan ke Parlemen, karena pengaruh kerja secara liberalisme tersebut. Rancangan Undang-Undang itu berkat inisiatif seorang anggota Parlemen yang bernama Soemardi dapat sampai ke Parlemen dan ternyata pada bulan-bulan berikutnya setelah awal tahun 1958 dapat disahkan oleh Parlemen, terkenal sebagai Undang-Undang Koperasi Tahun 1958 No. 79.
Pertumbuhan dan Perkembangan Koperasi Pada Kurun Waktu 1950-1959
Koperasi Unit Desa

Undang-Undang Koperasi Tahun 1958, no. 79 inipun tampak disusun secara tergesa-gesa, tidak banyak membawa perubahan, sehingga dirasakan masih belum memenuhi kebutuhan koperasi, mungkin dirasakan masih belum memenuhi kebutuhan koerasi, mungkin karena adanya pengaruh-pengaruh sebagai yang telah diterangkan di atas. Perubahan penting yang dapat dikemukakan, terbatas pada:
  1. Pemberian peranan yang lebih banyak kepada pemerintah dalam tugas-tugas bimbingan terhadap koperasi;
  2. pengadaan Badan Musyawarah Koperasi;
  3. pemberian/pengaturan sanksi bagi mereka yang menyalahgunakan nama koperasi.
  4. hilangnya dualisme pengelolaan koperasi dengan dicabutnya Peraturan Koperasi Tahun 1949, no. 179 dan Undang-Undang Koperasi Tahun 1933, no. 108.
Ditinjau secara umum (makro) pertumbuhan dan perkembangan koperasi sejak tahun 1950 hingga tahun 1958 memang ada kemajuan-kemajuan, seperti misalnya:
a. Kemajuan dalam bidang pendidikan koperasi:
  • peningkatan refreshing courses bagi para karyawan Jawatan Koperasi dan pergerakan koperasi;
  • pemberian kesempatan kepada petugas-petugas Jawatan Koperasi dan pergerakan koperasi untuk meningkatkan pengetahuan perkoperasian di luar negeri, peninjauan-peninjauan, dan mengikuti berbagai seminar perkoperasian.
b. Perkembangan fisik koperasi:
    Jika kita bandingkan dengan pertumbuhan dan perkembangan koperasi sebelum tercapainya Indonesia merdeka , misalnya dengan perkembangan pada tahun 1939, maka jelas terjadi perkembangan yang pesat dengan kuantitas dan kualitasnya pun yang menggembirakan, kesemua ini berkat bimbingan-bimbingan para petugas Jawatan Koperasi yang selalu memperhatikan jiwa dari pasal 33 UUD 1945, walaupun UUD 1945-nya sendiri telah tergeser oleh UUD sementara tahun 1950.

Tentang pengertian koperasi menurut UU Koperasi Tahun 1958, no. 79 dapat dikemukakan sebagai berikut:

"Koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. berazas kekeluargaan (gotongroyong).
b. bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerja pada umumnya.
c. dengan berusaha:
  • mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur.
  • mendidik anggotanya ke arah kesadaran berkoperasi.
  • menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha lain dalam lapangan perekonomian.
d. keanggotaan berdasar sukarela, mempunyai kepentingan hak dan kewajiban yang sama, dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut kehendak yang berkepentingan, setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar terpenuhi.
e. Akte pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan telah didaftarkan sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
Yang dimaksud dengan badan-badan hukum tersebut di atas ialah badan-badan koperasi yang telah memperoleh sifat menurut Undang-Undang ini.
Demikian pembahasan mengenai Pertumbuhan dan Perkembangan Koperasi pada Kurun Waktu 1950-1959. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Kurun Waktu Mempertahankan Kemerdekaan (1945-1949)

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Kurun Waktu Mempertahankan Kemerdekaan (1945-1949). Untuk lebih jelasnya pembahasan mengenai Kurun waktu Mempertahankan Kemerdekaan (1945-1949) yaitu sebagai berikut:

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang direbut dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 benar-benar hendak dirampas kembali oleh kolonialis Belanda dengan bantuan serdadu-serdadu Inggris yang tergabung dalam Pasukan Sekutu. Dalam suasana perang, sambil bertempur mempertahankan kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia dapat membenahi diri sehingga seluruh tugas-tugas pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya, termasuk juga tugas-tugas yang diemban Jawatan Koperasi.

Tentang perkoperasian ini telah jelas dicantumkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai berlaku secara resmi sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pasal tersebut terutama ayat (1) menjamin berlangsungnya perkoperasian di negara kita dengan memainkan peranan yang penting dalam mengembangkan perekonomian rakyat Indonesia.

Semangat berkoperasi yang sesungguhnya telah luntur akibat tugas-tugas pelaksanaan "Kumiai" pada zaman Jepang (sebagai telah diterangkan di bagian muka), mulai timbul kembali sejalan dan sesemarak dengan bergeloranya "Semangat dan Nilai-nilai Perjuangan "45", rakyat bahu-membahu dengan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi sehubungan dengan tindakan-tindakan pengacauan pihak Belanda, yang dalam hal ini peranan koperasilah yang menentukan.

Agar supaya pengembangan koperasi dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi jiwa pasal 33 UUD 1945, pada bulan Desember 1946 oleh Pemerintah RI telah diadakan reorganisasi Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri, yang sejak saat tersebut instansi Koperasi dan Perdagangan dipisah menjadi instansi yang berdiri sendiri-sendiri, yaitu Jawatan Koperasi dengan tugas-tugas mengurus dan menangani pembinaan gerakan koperasi, dan jawatan Perdagangan dengan tugas-tugas mengurus dan menangani bimbingan perdagangan.

Ketahanan rakyat Indonesia dalam menghadapi berbagai macam pengacauan yang dilakukan Belanda bersama para kaki tangannya, terutama dengan dilakukannya blokade ekonomi, tidak menjadikan lemahnya perjuangan bangsa Indonesia. Barang-barang kebutuhan yang jumlahnya terbatas sedangkan yang membutuhkannya cukup banyak, selain dapat diatur distribusinya melalui koperasi-koperasi, juga karena setiap rakyat rela menyesuaikan diri dengan keadaan, rela untuk ditempa dengan berbagai ujian asal tetap hidup dalam negara yang bebas merdeka, penuh kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Semangat kekeluargaan, kegotongroyongan untuk mencapai masyarakat yang dapat meningkatkan taraf hidupnya telah mendorong lahirnya berbagai jenis koperasi dengan pesat, koperasi pada kurun waktu ini merupakan alat perjuangan di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada awal tahun 1947 di Jawa yang merupakan daerah perjuangan utama, telah tercatat kurang lebih 2.500 koperasi yang diawasi oleh Pemerintah RI, namun pengawasan tersebut dapat dikatakan kurang seksama karena situasi dan kondisi daerah-daerah tidak memungkinkan. Sehingga benarlah kalau ada yang mengatakan, bahwa pada kurun waktu tersebut koperasi-koperasi lebih banyak bersifat kuantitas daripada kualitas.

Walaupun situasi dan kondisi dalam serba darurat akibat kelicikan Belanda baik di medan pertempuran maupun di medan diplomasi, sehingga tidak jarang suatu daerah yang keadaannya tenang, roda pemerintahan dan roda kehidupan masyarakat berlangsung dengan lancar, secara mendadak menjadi medan pertempuran yang dahsyat, pergerakan koperasi di daerah Republik Indonesia telah berhasil mewujudkan 3 (tiga) kegiatannya yang penting yang selalu akan tercatat dalam sejarah pergerakan koperasi di negara kita, yaitu:
Kurun Waktu Mempertahankan Kemerdekaan (1945-1949)
Koperasi Unit Desa

a. Koperasi Desa
     Gagasan tentang perlunya dibentuk Koperasi Desa di daerah-daerah pedesaan dapatlah kita sebut sebagai cikal bakal terbentuknya Koperasi Unit Desa yang kita kenal sekarang. Ke dalam koperasi ini para petani hendaknya bergabung agar dapat tercapai peningkatan pendapatan, dengan pendapatan mana para petani dapat memuasi segala kebutuhannya, baik keperluan untuk memproduksi maupun untuk keperluan hidup, sehingga tercapailah peningkatan kesejahteraan hidupnya. Koperasi Desa tugasnya tidak hanya terbatas pada satu bidang kegiatan, melainkan meliputi tugas-tugas meningkatkan produksi, membimbing pengolahan hasil produksi, pemasaran hasil produksi secara terpadu, mengusahakan kredit untuk memperlancar usaha tani dan lain sebagainya.

Sebenarnya pemula gagasan ini adalah Sir Horace Plunkett (Inggris) yang berhasil dikembangkannya di India, terkenal dengan "Multy Purposes Cooperative". Perlu diketahui bahwa Sir Horace Plunkett berpendapat: "Dengan Koperasi Desa akan tercapai pertanian yang lebih baik, usaha perdagangan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik" (Better Farming, better business and better living). Kalau kita hubungkan dengan peranan KUD pada waktu sekarang yang mengelola Agribusiness, terbukti pada umumnya para petani yang bergabung dalam KUD, tingkat kesejahteraan hidupnya adalah lebih baik, karena KUD telah dapat menimbulkan kegairahan kerja untuk meningkatkan produksi, kemudian para petani dibimbing untuk mengolah lebih lanjut hasil pertanian itu sehingga menjadi komoditi perdagangan yang harganya dapat lebih tinggi, pemasaran dilakukan melalui KUD dengan harga yang layak sehingga memperoleh pendapatan yang lebih besar yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, terbebas dari para pengijon dan para lintah darat dan untuk hari depan mempunyai sejumlah tabungan pada KUD yang berasal dari simpanan wajib dan sukarela.

b. Koperasi adalah Alat Pembangunan Ekonomi
    Pada tanggal 11 Juli sampai dengan 14 Juli 1947, gerakan Koperasi Indonesia dalam alam kemerdekaan telah menyelenggarakan kongresnya yang pertama dengan bertempat di Tasikmalaya. Pelaksanaan kongres ini dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya telah memberi warna, bahwa gerakan koperasi Indonesia merupakan alat perjuangan di bidang ekonomi dan pembangunan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yaitu terbangunnya Masyarakat Adil dan Makmur yang menyeluruh. Keputusan-keputusan lainnya ialah:
  1. Terwujudnya kesepakatan untuk mendirikan SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia);
  2. Ditetapkannya azas Koperasi Indonesia "berdasar atas kekeluargaan dan gotongroyong";
  3. Ditetapkannya tanggal 12 Juli sebagai "Hari Koperasi Indonesia";
  4. Diperluas pengertian dan pendidikan tentang perkoperasian, agar para anggotanya dapat lebih loyal terhadap koperasinya.
(Catatan:
Hari Koperasi Internasional diperingati pada setiap hari Sabtu yang pertama bulan Juli dari tahun ke tahun).
c. Peraturan Koperasi Tahun 1949, nomor 179
    Menjelang saat-saat dilakukannya Konperensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, Undang-Undang/Peraturan Koperasi Tahun 1927. Stbl. no. 91 telah ditinjau kembali, ternyata banyak di antara ketentuannya yang kurang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, karena itu diadakan Peraturan Koperasi yang baru, yaitu Peraturan Koperasi Tahun 1949 nomor 179.
Dalam Peraturan Koperasi yang baru ini jelas dinyatakan bahwa "koperasi merupakan perkumpulan orang-orang atau badan-badan hukum Indonesia yang memberi kebebasan kepada setiap orang atas dasar persamaan untuk menjadi anggota dan atau menyatakan berhenti daripadanya, maksud utama mereka dalam wadah koperasi ini yaitu memajukan tingkat kesejahteraan lahiriah para anggotanya dengan melakukan usaha-usaha bersama di bidang perdagangan, usaha kerajinan, pembelian/pengadaan barang-barang keperluan anggota, tanggung-menanggung kerugian yang dideritanya, pemberian atau pengaturan pinjaman, pembentukan koperasi harus diperkuat dengan akta (surat yang sah) dan harus didaftarkan serta diumumkan menurut cara-cara yang telah ditentukan pemerintah".

Peraturan Koperasi Tahun 1949, No. 179 walau persiapan dan pembentukannya dilakukan pada saat-saat pemerintah kolonial Belanda sedang sibuk dengan kegiatan pembentukan Negara federal bersama negara-negara bagian yang telah dibentuknya, jelas banyak diilhami oleh gerak langkah koperasi-koperasi yang telah dibentuk di daerah-daerah Republik Indonesia yang telah menyesuaikan diri dengan gelora perjuangan dan pembangunan bangsa dan negara dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah tentang pertumbuhan dan perkembangan koperasi selama Pemerintahan RI beserta segenap rakyatnya sedang mempertahankan kemerdekaan negaranya dari berbagai usaha penghancuran yang dilakukan kolonialis Belanda. Ketahanan rakyat Indonesia dalam bidang koperasi telah menunjukkan keunggulan bangsanya bangsanya untuk mengatasi atau menanggulangi kesulitan ekonomi akibat blokade ekonomi yang dilancarkan kolonialis Belanda. Blokade ekonomi tidak mampu melemahkan perjuangan bangsa Indonesia, bahkan sebaliknya, menjadi bumerang yang menghantam Belanda sendiri.

Labels:

Saturday, 21 March 2015

Faktor-Faktor Obyektif yang Memungkinkan Koperasi Berkembang Subur di Tanah Air Kita

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Faktor-Faktor Obyektif yang Memungkinakan Koperasi Berkembang Subur di Tanah Air Kita. Untuk lebih jelasnya pembahasan mengenai Faktor-Faktor yang Memungkinkan Koperasi Berkebang Subur di Tanah Air Kita akan dibahas di bawah ini yaitu sebagai berikut:

Akibat penjajahan yang demikian lama (kurang lebih 350 tahun) diperas, dihisap dan ditindas oleh Belanda, serta pendudukan Jepang (kurang lebih 3,5 tahun ) yang lebih menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia, sebagian terbesar dari rakyat Indonesia hingga saat-saat proklamasi kemerdekaannya hidup di bawah batas-batas kemiskinan material. Tetapi beruntunglah bahwa adat kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya dari generasi ke generasi masih tetap kuat dimiliki oleh sebagian terbesar rakyat Indonesia tersebut, yaitu: "Kegotongroyongan, kerja sama untuk kepentingan bersama". Dengan adat kebiasaan ini rakyat Indonesia dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dari penindasan, penghisapan dan kekejaman-kekejaman penjajah Belanda dan Jepang, bahkan dengan adat istiadat ini pula rakyat Indonesia dapat merebut, mempertahankan kemerdekaan dan melenyapkan segala bentuk dan sisa-sisa penjajahan atas dirinya.

Dari uraian singkat di atas, jelas bagi kita bahwa gotong royong merupakan alat sosialisme Indonesia yang paling ampuh dan ternyata dalam Koperasi Indonesia gotongroyong merupakan azas daripadanya.

Mengenai kegotong royongan ini, Dr. Mohammad Hatta dalam bukunya yang berjudul "Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia" terbitan Djambatan-Jakarta, telah mengemukakan pendapatnya bahwa aktivitas adat ini telah menjadi landasan dan mendorong orang-orang pergerakan bangsa kita pada zaman penjajahan untuk melancarkan tuntutan sosialisme dan humanisme, demikian pula para alim ulama, karena ajaran-ajaran agama tidak membenarkan adanya penghisapan dan penindasan dalam masyarakat. Tuntutan sosialisme Indonesia dan humanisme, merupakan tuntutan yang mengandung amanat penderitaan rakyat dan hak-hak kemanusiaan, yaitu terbentuknya masyarakat yang serba keadilan dan serba kelayakan hidup, satu dan lain warganya dengan penuh kegotongroyongan yang dinamis dan dalam rasa persaudaraannya (solidaritas) yang kuat membina dan memperjuangkannya kesejahteraan dan kecerdasan warga masyarakat secara umum.
Menurut Dr. Mohammad Hatta, gotongroyong itu koperasi sosial, yang dapat dijadikan landasan untuk membangun koperasi ekonomi, sebagai sendi perekonomian masyarakat.

Penghidupan di kalangan masyarakat pedesaan yang asli merupakan penghidupan yang diliputi suasana hidup bersama, di mana kepentingan pribadi atau golongan. Mengenai penghdiupan di kalangan masyarakat adat, Prof. Dr. Soepomo antara lain menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
  • yang terutama dalam hukum adat bukanlah orang seorang, melainkan orang masyarakat;
  • orang-seseorang adalah adat untuk melaksanakan masyarakat, tugas-tugas kemasyarakatan itu haruslah dipandang sebagai tugas yang biasa dan wajar dalam penghidupan, sebaliknya ia juga pemangku hak;
  • orang-seseorang melakukan haknya sepadan dengan tujuan sosial hukum;
  • hubungan antara orang-seorang dan masyarakat dalam penghidupan desa dikuasai oleh keinsyafan bersekutu pada orang seorang dan oleh rasa seia-sekata antara individu dan golongan sebagai kesatuan
Menurut Dr. Mohammad Hatta selanjutnya, bahwa ekonomi modern itu telah menimbulkan dualisme dalam masyarakat pedesaan, di samping sifat perkauman berkembang pula proses individualisasi yaitu suatu sikap yang membedakan segala hubungan manusia. Dengan demikian dalam masyarakat terdapat dua kekuatan yang satu dengan lainnya saling berhadapan, yakni proses individualisasi sebagai antitese dari kolektivisme dalam masyarakat yang asli. Sebaliknya cita-cita sosialisme Indonesia berkeinginan kuat untuk mempertahankan jiwa kolektif itu sebagai bangunannya. Proses individualisasi tersebut tidak mungkin dibendung, tetapi sebaliknya masyarakat tidaklah perlu diajak ke bentuk kolektivisme tua. Cita-cita kolektivisme itu harus didudukkan pada tingkatan yang lebih tinggi dan mutakhir, yang lebih efektif dari individualisme, untuk inilah maka individualisme yang mulai berkembang itu harus dibelokkan dengan melalui organisasi dan pendidikan.

Tanpa adanya usaha dan perjuangan untuk membelokkan individualisme tersebut ke sosialisme Indonesia, maka individualisme dalam perkembangannya menghidupkan kapitalisme nasional akan disaingi dan dihancurkan oleh kapitalis asing, kapitalis raksasa/kuat yang berpengalaman menyeret kapitalis-kapitalis muda dan lemah untuk dijadikan perisai atau penutup usaha dan aktivitas yang jahat, memeras dan menghisap masyarakat Indonesia.
Faktor-Faktor Obyektif yang Memungkinkan Koperasi Berkembang Subur di Tanah Air Kita
Koperasi Unit Desa

Usaha untuk membelokkan individualisme itu ke sosialisme Indonesia atau tegasnya agar dapat tertampung dalam satu organisasi yang berdasarkan usaha bersama dan untuk kepentingan hidup bersma, telah digerakkan oleh kaum pergerakan nasional. Di pedesaan-pedesaan yang merupakan tempat berkembangnya koperasi sosial yang lama, mulai dibangun koperasi ekonomi, yang menjadi wadah penyalur inisiatif para individu yang telah bersepakat untuk secara bersama-sama memperjuangkan  kepentingan-kepentingan bersama dan masyarakat. Jiwa kolektif yang dinamis telah hidup dan berkembang dengan subur dalam wadah koperasi tanpa adanya kepribadian yang tertindas. Dalam wadah koperasi, solidaritas dan kesadaran berpribadi dari rakyat Indonesia telah dapat memerangi dan melemparkan jauh-jauh segala niat jahat atau maksud-maksud tertentu kapitalis asing, yang selalu hendak merugikan dan mencengkeram rakyat Indonesia.

Dengan demikian maka faktor-faktor obyektif yang memungkinkan koperasi hidup subur pada zaman penjajahan adalah:
  1. adanya faktor kegotongroyongan yang telah berkembang dengan kuat dan merupakan kebiasaan dalam penghidupan masyarakat;
  2. adanya kenyataan bahwa kapitalis asing telag menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia;
  3. tumbuhnya kapitalis-kapitalis nasional yang dapat menyelaraskan diri dengan pergerakan nasional Indonesia, sehingga mereka membentuk gerakan koperasi ekonomi di atas landasan koperasi sosial dengan tujuan usahanya memperbaiki perekonomian rakyat dan melindungi usaha-usaha rakyat dengan cara kekeluargaan dan kegotongroyong yang dinamis.
Dari uraian-uraian di atas dapat digariskan bahwa Koperasi benar merupakan alat untuk menegakkan sosialisme Indonesia. Menurut Prof. Dr. J. Tibergen, sosialisme tersebut merupakan sosialisme yang matang dengan landasan sosialisme lama yang didukung dengan penuh kekeluargaan dan kegotongroyongan (pidato mahaguru tersebut pada waktu menerima hadiah "Eramus", vide International Spectator, Tahun XXI, nomor 15, 8 September 1967).

Sosialisme Indonesia yang matang tersebut disusun dari bawah bersendikan bangunan-bangunan koperasi yag meliputi segala bidang perekonomian, konsumsi, produksi, kredit dan jasa-jasa lainnya. Dengan terwujudnya berbagai organisasi usaha masyarakat yang berbentuk Koperasi, maka gerak dan tindak penjajah (penguasa pada waktu itu) yang selalu hendak mengambil atau memeras keringat rakyat dapat dilenyapkan secara minimal di tingkat pedesaan-pedesaan yang merupakan akar penegak sosialisme Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, terutama pada waktu Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar dapat dipertahankan sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan segala ketentuan dasar yang terkandung di dalamnya dijalankan secara murni, sosialisme Indonesia secara normatif merupakan kewajiban segenap rakyat Indonesia dan pemerintah, seperti halnya tercantum dalam pasal 33, pasal 27 ayat (2) dan pasal 34 UUD 1945, merupakan pasal-pasal yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Dari pasal-pasal tersebut, kita dengan jelas dapat mengetahui apa yang secara normatif wajib diwujudkan oleh pemerintahan beserta segenap rakyatnya, terutama dalam bidang perekonomian dan bidang sosial, kewajiban yang wajar yang sesuai dengan cita-cita sosialisme Indonesia. Jelasnya adalah sebagai berikut:

a. Dalam bidang perekonomian:
  • terbentuknya koperasi-koperasi yang berfungsi sebagai yang tercantum pada pasal 4 UU no. 12 Tahun 1967, seperti yang telah dijelaskan di bagian muka.
  • Segala usaha yang besar yang menyangkut hidup rakyat yang banyak, diselenggarakan oleh pemerintah.
  • Pemerintah menyusun politik perekonomian agar supaya potensi pemerintah dan potensi  masyarakat dapat didayagunakan secara terpadu dalam menyukseskan pembangunan-pembangunan ekonomi guna kepentingan meningkatkan taraf hidup segenap rakyat Indonesia.
b. Dalam bidang sosial:
  • Mengatur lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia, tanpa adanya cara membeda-bedakan suku, golongan atau hal-hal yang menjurus ke rasialisme, jadi jelasnya siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
  • Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar sehingga mereka diharapkan dapat hidup yang layak dan selanjutnya menjadi insan-insan masyarakat yang berguna bagi negara dan bangsa.
Dari keseluruhan uraian di atas, baik ditinjau dari faktor-faktor dasar pertumbuhan dan perkembangan hidup maupun dari faktor-faktor normatif, kesemuanya jelas memungkinkan koperasi dapat tumbuh subur dan kuat di tanah air kita. Dan ini bukan hanya teoritis melainkan praktis, di mana Koperasi Unit Desa-Koperasi Unit Desa yang telah berkembang dengan subur di tiap pedesaan (di tengah-tengah para petani, para industriawan kecil) telah mampu meningkatkan taraf hidup para anggotanya dan masyarakat. Peranan LUD dalam pembangunan masyarakat desa adalah demikian besar, kehidupan di kebanyakan pedesaan sekarang merupakan kehidupan yang cerah. Koperasi-koperasi konsumsi, simpan pinjam dan serba usaha yang tumbuh di kota-kota (di hampir semua instansi dan jawatan, pusat dan daerah) berkembang dengan baik dan sangat menunjang peningkatan hidup para anggotanya.
Dengan demikian dapat pula dibuktikan secara nyata, bahwa sesuai dengan corak sosialisme Indonesia dalam bidang perekonomian, Koperasi Indonesia dalam melaksanakan peranan dan tugasnya telah dapat bekerjasama dengan sektor-sektor perusahaan-perusahaan negara, daerah dan swasta (vide pasal 8 Undang-Undang nomor 12 Tahun 1967), melalui koperasi produk-produknya dapat disalurkan kepada para anggota dengan harga yang wajar yang dapat terjangkau daya beli para anggota koperasi.
Demikian pembahasan mengenai Faktor-Faktor Obyektif yang Memungkinkan Koperasi Berkembang Subur di Tanah Air kita, semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Mendekatkan Peranan dan Tugas Badan-Badan Usaha dengan Peranan dan Tugas Koperasi

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Mendekatkan Peranan dan Tugas Badan-Badan Usaha dengan Peranan dan Tugas Koperasi. Pada pembahasan sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai perbedaan pokok antara Badan-Badan Usaha dengan Koperasi, yaitu Badan Usaha merupakan profit undertaking sedang Koperasi merupakan Badan Usaha yang service undertaking.

Dalam era pembangunan sekarang ini, pemerintah banyak memberi kesempatan kepada PMDN dan PMA untuk membuka perusahaan-perusahaan baru di tanah air kita, dengan maksud agar sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Indonesia dapat lebih tergali dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan hidup bangsa Indonesia. Pada tingkat permulaannya memang banyak perusahaan-perusahaan kecil dan perorangan yang modalnya lemah merasa tersaingi dan banyak yang telah menderita kemunduran-kemunduran, bahkan ada pula yang telah gulung tikar.

Dilaksanakannya Pelita I, II, dan III, dalam mana ditekankan agar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, setiap perusahaan dalam menjalankan usaha-usahanya dan mengembangkan perusahaannya harus sejalan dengan demokrasi ekonomi yang telah dikembangkan di tanah air kita, yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara ditetapkan bahwa dalam pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi, masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan ini menjadi kewajiban pemerintah memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, untuk ini semua dunia usaha perlu memberikan tanggapannya dan bergerak sejalan dengan demokrasi ekonomi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang nyata.

Dunia usaha sebagai pemerintah dalam perjuangannya untuk mencapai keberhasilan pembangunan Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila, diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan-keuntungan melulu melainkan juga turut memikirkan kepentingan-kepentingan masyarakat, memikirkan peningkatan dan atau perbaikan taraf hidup masyarakat, dan turut memajukan para pengusaha yang modalnya lemah. Hasilnya positif, karena banyak perusahaan-perusahaan bermodal kuat turut pula memberikan bantuan-bantuan dalam sektor pembangunan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, seperti: jembatan-jembatan penyeberangan yang terdapat di kota-kota, penyediaan air bersih bagi penduduk sekitar tempat usaha, dan lain-lain yang berkaitan dengan prasarana pendidikan.
Mendekatkan Peranan dan Tugas Badan-Badan Usaha dengan Peranan dan Tugas Koperasi
Koperasi Unit Desa

Selanjutnya, pemerintah menganjurkan agar perusahaan-perusahaan (besar dan kecil/kuat dan lemah) membentuk proyek-proyek NES (Nucleus Estate Smallholder) sehingga perusahaan besar/kuat berperilaku sebagai "Bapak Angkat" bagi perusahaan-perusahaan kecil/lemah yang jenis usahanya sama, seperti misalnya Perusahaan Tekstil (kuat) dengan perusahaan-perusahaan tekstil kecil/lemah, perkebunan dengan para petani dan lain sebagainya. Dalam proyek NES ini perusahaan besar membantu perusahaan-perusahaan kecil dengan pembinaan-pembinaan, bimbingan dan penyuluhan-penyuluhan, pemasaran produk (penampungan produk) dan lain sebagainya. Dengan sistem "Bapak Angkat" ini diharapkan agar antara perusahaan besar/kuat terjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan kecil untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, perusahaan besar memberi tuntunan agar perusahaan-perusahaan kecil dapat berkembang. Dalam bidang pertanian adanya proyek NES ini lazimnya dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, misalnya Perkebunan Teh dengan para petani di sekitarnya yang juga bertanam teh, Pabrik Gula dengan para petani di sekitarnya yang bertanam tebu, Perkebunan kelapa sawit/industri minyak sawit dengan para transmigran di sekitarnya yang mengembangkan tanaman kelapa sawit dan lain sebagainya.

Dari uraian-uraian di atas jelas telah ada usaha untuk mendekatkan peranan, tugas dan tujuan perusahaan dengan cara dan tujuan usaha Koperasi, artinya perusahaan tidak hanya profit undertaking melainkan juga harus memikirkan dan memperhatikan mereka yang ekonomi lemah, membimbing dan membinanya dan turut memikirkan pula pelaksanaan pembangunan masyarakat, sebagai layaknya yang dilakukan Koperasi dengan mengadakan prioritas Dana Pembangunan dari hasil usahanya.

Demikian pembahasan mengenai Mendekatkan Peranan dan Tugas Badan-Badan Usaha dengan Peranan dan Tugas Koperasi, semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Perbedaan antara Koperasi dengan Gotong Royong, Arisan, dan Badan Usaha Lainnya

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Perbedaan antara Koperasi dengan Gotong Royong, Arisan, dan Badan Usaha Lainnya. Untuk lebih jelasnya Perbedaan antara Koperasi dengan Gotong Royong, Arisan, dan Badan Usaha Lainnya yaitu sebagai berikut :

Pada waktu sekarang, dimulai sejak Pemrintahan Orde Baru, segala sesuatu usaha yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia (rakyat Indonesia), dijalankan semurni-murninya atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bidang ekonomi, pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 yang merupakan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan Demokrasi Ekonomi harus dijalankan semurni-murninya baik oleh pemerintah maupun oleh segenap rakyat Indonesia, dengan demikian semua alat-alat perekonomian di tanah air peranan dan  tugasnya tidak boleh menyimpang dari ketentuan pasal 33 UUD 1945.

Walaupun semua alat-alat perekonomian telah digariskan demikian, seperti telah dijelaskan di muka bahwa yang paling cocok, sebagai alat demokrasi ekonomi ialah Koperasi. Dengan demikian tentu ada yang bertanya-tanya mengapa halnya demikian, padahal kesemua alat-alat perekonomian tersebut telah diharuskan melakukan operasi-operasinya dengan tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan ketentuan pasal 33 UUD 1945. Tentang hal ini baiklah kita perhatikan tentang perbedaan-perbedaan antara Koperasi dengan badan-badan usaha lainnya.

a. Tentang Gotongroyong:
     Menurut pasal 5 UU no. 12 Tahun 1967, azas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan. Jadi salahkah kalau ada orang yang mempersamakan Koperasi dengan Gotongroyong.
       Gotongroyong merupakan aktivitas penduduk untuk tolong-menolong, bantu-membantu dalam mengatasi hal-hal sulit untuk dipecahkan atau diselesaikan oleh seseorang misalnya dalam pembuatan rumah, pembangunan jembatan, mengatasi banjir, dan lain-lain, sifatnya sementara dan statis. Istilah gotongroyong dikenal di Jawa, di Sumatera dikenal dengan gugur gunung, di Manado mapalus dan sebagainya. Kegotongroyongan merupakan warisan nenek moyang kita dan merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Kegotongroyongan ini selalu muncul tatkala kesulitan-kesulitan terjadi, merupakan solidaritas yang spontan. Secara terperinci gotongroyong dapat dikemukakan sebagai berikut :
  • Tolong-menolong, bantu-membantu di lapangan sosial didasarkan adat-istiadat;
  • Sifat aktivitas ini sementara, bergerak secara spontan timbulnya rintangan dan kesulitan, berakhir setelah rintangan dan kesulitan itu teratasi;
  • Bergerak berdasarkan kebiasaan-kebiasaan menurut adat dan atas kesadaran pribadi masing-masing sehingga selain jasa yang disumbangkan juga materi seadanya yang dimiliki masing-masing, tanpa mengharapkan imbalan.
Perbedaan antara Koperasi dengan Gotong Royong
Perbedaan antara Koperasi dengan Gotong Royong
Gotong royong tidak dapat disamakan dengan kerja sama dan kerja bakti, karena dalam gotongroyong tidak ada unsur-unsur keterikatan dan keterpaksaan. Gotongroyong merupakan aktivitas yang bebas yang penuh dengan kesukarelaan (atas dasar kesadaran masing-masing).

b. Tentang Arisan:
     Arisan merupakan suatu bentuk kerja sama tertentu yang didasari rasa kekeluargaan atau persaudaraan, yang mana para pesertanya pada waktu-waktu tertentu (seminggu, sebulan sekali) berkumpul di tempat tertentu yang diatur secara bergiliran, yang dalam kesempatan ini masing-masing menyerahkan sejumlah uang yang sama dan atas kesepakatan bersama diundi siapakah yang berhak menarik sejumlah uang yang terkumpul tersebut. Pada giliran waktu selanjutnya dilakukan hal yang sama, hanya yang telah menarik terdahulu harus memberi kesempatan kepada anggota lainnya untuk memenangkan undiannya, dan demikian seterusnya sampai masing-masing anggota peserta memperoleh gilirannya.

Maksud yang pokok dari arisan ini :
  • mempererat rasa persaudaraan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan rutin secara bergiliran tempat pada waktu-waktu tertentu yang telah disepakati bersama.
  • menyimpan sejumlah uang tertentu, seakan-akan menabung untuk jangka waktu tertentu, seakan-akan menabung untuk jangka waktu tertentu, bagi penarik terdahulu berarti menyimpan dan sekaligus meminjam sejumlah uang dari peserta lainnya, dengan uang mana keperluan/kebutuhan yang agak besar dapat ditutupnya.
  • membiasakan hidup hemat dan berdisiplin. Arisan yang dapat dikatakan hampir menyerupai Koperasi Simpan Pinjam, dikembangkan di Jawa Tengah, di Jawa Barat dikenal dengan istilah paketan atau arisan, sedang di Sumatera dikenal dengan istilah julo-julo.
Perbedaan antara arisan dengan koperasi :
Arisan
Perbedaan antara Koperasi dengan Arisan
Perbedaan antara Koperasi dan Arisan
  • melaksanakan penyimpanan sesuai kesepakatan bersama, sekaligus mengatur pemberian pinjaman dari sejumlah uang itu atas dasar persaudaraan.
  • tidak memiliki modal sendiri.
  • bersifat sementara dan terbatas di lingkungan pesertanya.
  • memerlukan organisasi administrasi yang sederhana
  • keanggotaan berdasar persaudaraan dan kesanggupan melunasi kewajibannya dengan tertib.
Koperasi
  • Berusaha dengan dukungan kerja sama para anggotanya dalam bidang perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat.
  • memiliki modal untuk menjalankan usaha.
  • berusaha sepanjang masa selaku alat perekonomian selama masih dapat dipertahankan.
  • mempunyai organisasi administrasi yang teratur, terdaftar sebagai Badan Hukum.
  • keanggotaan atas dasar kesadaran, kepentingan yang sama dan kualitas moral.
c. Perbedaan Koperasi dengan Badan-Badan Usaha Lainnya:

Perusahaan Negara dan Perusahaan Daerah
     Kedua bentuk perusahaan ini didirikan oleh negara/daerah dengan menggunakan modal pemerintah (negara/daerah), demikian pula pimpinannya. Perusahaan demikian memang mengusahakan keuntungan, akan tetapi tujuan utamanya bukanlah keuntungan semata-mata, melainkan kepentingan masyarakat. Segala keuntungan yang diperoleh dengan jalan memproduksi segala kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Indonesia, distribusi barang-barang produksi dan impor, perdagangan dengan luar negeri (ekspor) dipergunakan oleh negara/daerah untuk membiayai kepentingan-kepentingan masyarakat, pembangunan prasarana-prasarana yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya di samping sebagian digunakan untuk membiayai kelancaran pemerintahan. Dengan demikian maka keuntungan yang diperoleh dikembalikan kepada masyarakat. Tujuan Koperasi sangat mirip dengan tujuan Perusahaan Negara/Daerah, hanya jangkauan usahanya, luas usahanya terbatas serta diusahakan secara swasta. 

Yayasan:
Badan usaha yang berbentuk yayasan pada umumnya tidak berujuan komersial, melainkan bertujuan ideal, seperti Yayasan Kesejahteraan Anak, Yayasan Pendidikan, Yayasan Pemelihara Orang Jompo dan lain sebagainya. Yayasan ini merupakan Badan Usaha karena memungut uang dan berusaha mencari dana/keuntungan untuk membiayai kelangsungan hidupnya. Yayasan Kopra dikecualikan dalam pengertian ini karena jelas merupakan badan usaha yang komersial (profit undertaking).

Perusahaan Perorangan, Firma, CV, dan PT:
Badan usaha yang banyak perbedaannya dengan Koperasi yaitu Badan Usaha Perorangan, Firma, CV, dan PT, karena badan usaha ini berwatak kapitalistis, mengejar keuntungan sebagai tujuannya (profit undertaking). Sebagai perbandingan kita ambil suatu PT, dalam organisasi ekonomi ini modal ditetapkan terlebih dahulu yang selanjutnya dibagi-bagi dalam saham. Saham-saham ini dijual kepada mereka yang berminat siapa saja yang beruang dapat membelinya tanpa memperhatikan sifat-sifat mereka yang bersangkutan. Saham-saham ini mudah diperjualbelikan, mudah berpindah tangan, yang dalam hal ini kita dapat melihat dengan mudah bahwa PT merupakan perkumpulan modal dan bukan merupakan perkumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Dalam PT hak suara diatur menurut banyaknya saham yang dimiliki anggota, demikian pula dalam pembagian keuntungan. Pimpinan dalam PT tidak dipilih secara demokratis, sebab selain hak suara ditentukan menurut besarnya modal di dalam kenyataan (praktek) lazimnya hanya yang banyak sahamnya (yang besar modalnya) yang terpilih untuk duduk dalam direksi dan atau dewan komisaris. Maksud yang baik dari sebagian pemegang saham kadang-kadang tidak dapat dilaksanakan karena ditentang oleh beberapa pemegang saham yang dalam kenyataannya beberapa orang ini memiliki sebagian besar saham dari PT tersebut.

Tentang perbedaan-perbedaan prinsipil antara PT dengan Koperasi adalah sebagai berikut:
Perseroan Terbatas:
  • Didirikan dengan akte Notaris dan disahkan oleh Departemen Kehakiman.
  • Merupakan persekutuan modal.
  • Pimpinan merupakan direksi, didampingi Dewan Komisaris.
  • Keanggotaan terdiri dari para pemegang saham. Tujuannya mengejar keuntungan.
  • Tidak langsung mengerjakan kepentingan anggota; anggotanya bersifat menunggu.
  • Maju mundurnya usaha terutama tergantung pada kecakapan direksinya.
  • Hak suara dan pembagian laba diatur menurut besar kecilnya saham yang dimiliki para anggota, demikian pula dalam pembagian keuntungan.
  • Umumnya terlalu mementingkan keperluan pribadi, acuh tak acuh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Koperasi
  • Didirikan dengan akte dibawah tangan, didaftar dan disahkan oleh Pejabat Kanwil Departemen Koperasi setempat.
  • Merupakan perkumpulan orang-orang.
  • Pimpinan merupakan pengurus didampingi Badan Pemeriksa.
  • Perorangan yang mempunyai kepentingan yang sama, kerja sama dan giat berusaha. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
  • Para anggota aktif ikut serta, usaha dititikberatkan pada kebutuhan para anggotanya.
  • Maju mundurnya usaha tergantung pada keaktifan para anggotanya.
  • Tiap anggota mempunyai satu suara, sisa hasil usaha dibagi sebanding dengan besarnya jasa, jasa modal dibatasi.
  • Kesadaran bermasyarakat sangat besar, sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
Demikian pembahasan mengenai Perbedaan antara Koperasi dengan Gotongroyong, Arisan, dan Badan Usaha lainnya. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Thursday, 19 March 2015

Hidup Menghidupinya Faset Cita-Cita dan Kebendaan

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Hidup Menghidupi Faset Cita-Cita dan Kebendaan. Di bawah ini saya akan menjelaskan mengenai Hidup Menghidupi Faset Cita-Cita dan Kebendaan yaitu sebagai berikut :

Koperasi, kalau kita tinjau dari landasan-landasannya (berlandaskan mental solidaritas dan individualitas), dan selanjutnya kalau ditinjau pula dari batasan atau pengertiannya (organisasi ekonomi yang berwatak sosial, dan seterusnya), maka dalam Koperasi terdapat 2 faset yang harus disinkronisasikan agar satu dan lainnya dapat saling hidup-menghidupi, sehingga predikat Koperasi dari suatu badan usaha dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya/sebagaimana mestinya.
a. Faset pertama : Cita-cita yang luhur :
    Merupakan perkumpulan orang-orang yang secara kesetiakawanan dan kesadaran pribadinya berjuang dalam satu kemanunggalan cita-cita mencapai peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kecerdasan hidup para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan berlandaskan Pancasila;
Hidup Menghidupinya Faset Cita-Cita dan Kebendaan
Koperasi Simpan Pinjam

b. Faset Kedua :
      Agar supaya cita-cita yang luhur tersebut tidak merupakan utopis sosialisme belaka (gambaran mengenai masyarakat sosialis hanya secara khayalan saja) maka cita-cita yang luhur tersebut harus berbentuk satu usaha dalam bidang perekonomian.

Baik faset a maupun faset b secara masing-masing memiliki persyaratan-persyaratan sendiri, yang dalam Koperasi kedua kelompok persyaratan tersebut harus dapat disinkronisasikan sehingga antagonisme tidak akan terjadi. Yang jelasnya kedua kelompok persyaratan itu harus dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi satu gerak langkah yang senyawa dalam mengembangkan cita-cita (idealisme) di mana keberhasilan usaha ekonomi (kebendaan) yang menjadi penentunya. Konkretnya apabila segi cita-cita menitikberatkan pada kesosialan atau kepentingan bersama dan unsur ekonomi menitikberatkan pada kesejahteraan kebendaan (material), maka untuk mencapai "peningkatan kesejahteraan bersama bagi para anggota-anggotanya dan masyarakat", kedua-duanya harus dijalankan sedemikian rupa dalam satu kesenyawaan perjuangan, dengan demikian maka cita-cita hidup bersam penuh kegotongroyongan dan kerja sama harus dapat mendorong perkumpulan orang-orang itu ke arah "hidup bersama untuk mencapai pemuasan benda-benda kebutuhannya dengan lancar" atau sebaliknya yaitu "di dalam mengejar atau berjuang memperoleh benda-benda pemuas kebutuhan itu harus ingat atau berlandaskan demi untuk kepentingan bersama, kepentingan para anggota semua (kesosialan)". Karena inilah maka Koperasi sebagai salah satu alat perekonomian tidak mengejar keuntungan melulu (profit undertaking) sebagai halnya yang dikejar oleh PT, CV, dan lain sebagainya, melainkan service undertaking atau memberikan jasa-jasa kepada para anggotanya agar tercapai kepuasan dengan penuh keadilan dan kelayakan dalam usahanya dan dalam memenuhi kebutuhannya.

Uraian di atas perlu dikemukakan untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesalahfahaman sementara warga negara yang belum mengenal Koperasi dengan baik (dari dekat), sebab secara kenyataan masih ada orang yang memandang Koperasi dari segi sosialnya saja (sebagai usaha sosial) dan ada pula yang memandang dari segi ekonominya saja (sebagai alat perekonomian melulu). Padahal Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang memperjuangkan tercapainya cita-cita ekonomi yang luhur yaitu Kemakmuran yang Adil bagi para anggotanya dan masyarakat, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan lain perkataan maka kita dapat mengatakan bahwa Koperasi merupakan satu perkumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu (cita-cita perikemanusiaan yang luhur) dan bersifat komersial (usaha untuk kepentingan dan atau dapat dirasakan oleh semua anggota perkumpulan dan masyarakat).

Koperasi bertujuan ideal, karena tujuannya bukan profit undertaking, tetapi service undertaking. Koperasi bersifat komersial, karena untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan para anggotanya, badan ini harus melakukan usha, simpan-pinjam, berdagang, jual-beli, melakukan produksi dan lain sebagainya yang menghasilkan laba, yang mana laba tersebut dimaksudkan untuk :
  1. menutup biaya-biaya dan perongkosan dan mempertahankan agar kelangsungan hidup Koperasi dapat berlangsung sebagaimana mestinya, tidak ambruk misalnya karena menderita kerugian.
  2. dikembalikan sebagai dana pembangunan daerah/lingkungan, yang aslinya dapat lebih menggairahkan hidup dengan suasana kehidupan yang lebih baik dan teratur.
 Demikian pembahasan mengenai Hidup Menghidupinya Faset Cita-Cita dan Kebendaan. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Membina Kelangsungan dan Perkembangan Demokrasi Ekonomi (Pasal 7 Ayat (3) UU No. 12/1967)

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Membina Kelangsungan dan Perkembangan Demokrasi Ekonomi  (Pasal 7 Ayat (3) UU No. 12/1967). Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas Membina Kelangsungan dan Perkembangan Demokrasi Ekonomi (Pasal 7 Ayat (3) UU No. 12/1967) yaitu sebagai berikut:

Sebelum kita melangkah lebih jauh menguraikan tentang peranan dan tugas Koperasi dalam membina kelangsungan dan perkembangan Demokrasi Ekonomi, ada baiknya kalau dikemukakan terlebih dahuli tentang Demokrasi Ekonomi tersebut.

Demokrasi Ekonomi merupakan sistem perekonomian yang dijalankan di negara kita, yang mempunyai ciri-ciri positif dan memnghindari ciri-ciri yang negatif. Ciri-ciri positif Demokrasi Ekonomi antara lain adalah sebagai berikut:
  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, karenanya tidak mengenal sistem pertentangan kelas.
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  3. Hak milik perorangan diakui, pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
  4. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
Selanjutnya dalam Demokrasi Ekonomi, ciri-ciri negatif yang harus dihindarkan adalah sebagai berikut:
Pertama:
     Sistem "Free Fight Liberalism" yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain dan yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia;

Kedua:
    Sistem "etatisme" dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara;
Ketiga:
     Monopoli yang merugikan masyarakat.

Koperasi Indonesia yang merupakan perkumpulan orang-orang (warga negara Indonesia) yang umumnya berekonomi (relatif) lemah, yang secara bergairah kerja dan bersama-sama bergotong-royong berjuang untuk memajukan kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat, dari azas dan sendi-sendi dasarnya jelas merupakan alat pendemokrasian ekonomi nasional. Ciri-ciri seperti di atas terkandung pula dalam Koperasi, karena itu mengembangkan Koperasi dengan sebaik-baiknya sama dengan mewujudkan dan membina kelangsungan serta perkembangan Demokrasi Ekonomi dengan sebaik-baiknya pula.

Tentang perkembangan Koperasi di Negara kita memang dapat dikatakan pesat, namun tidak sedikit pula daerah-daerah yang belum ada Koperasinya. Jadi pesat di sini, kalau keadaan sekarang dibandingkan dengan keadaan pada masa Orde Lama.
Membina Kelangsungan dan Perkembangan Demokrasi Ekonomi (Pasal 7 Ayat (3) UU No. 12/1967)
Koperasi Simpan Pinjam

Tentang cepat atau lambannya perkembangan Koperasi itu, menurut penelitian ternyata tergantung pada suatu keadaan, jelasnya sebagai berikut:
  1. Di daerah-daerah, di mana para pemuka rakyatnya sangat memperhatikan nasib mereka yang ekonominya (relatif) lemah, para pemuka rakyat inilah yang akan tampil ke muka, memprakarsai pembentukan berbagai jenis Koperasi.
  2. Di daerah-daerah, terutama yang pendidikan dan kebudayaannya belum berkembang dengan baik, para pemuka rakyatnya kurang memperhatikan nasib mereka yang ekonominya (relatif) lemah atau daya kreatifnya kurang, pihak Pemerintah lazimnya yang memprakarsai pembentukan Koperasi tersebut, biasanya melalui rapat-rapat desa di mana para pemuka rakyat itu diundang.
  3. Di instansi-instansi, dinas-dinas dan atau jawatan-jawatan, pembentukan Koperasi lazimnya diprakarsai oleh pimpinannya.
Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu tentang perkembangan Koperasi di daerah-daerah, di mana selain para anggotanya ada dalam keadaan ekonomi (relatif) lemah, juga dikarenakan rata-rata tingkat pendidikannya rendah dan tidak sedikit yang belum merasakan duduk di sekolah. Pemerintah sangat memperhatikan keadaan seperti ini, terbukti dengan digalakkannya bimbingan, penyuluhan-penyuluhan, sehingga setahap demi setahap mulai terwujud hasilnya :
  1. Koperasi mampu menunjukkan fungsinya sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat,
  2. Koperasi mampu menunjukkan fungsinya sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional,
  3. Koperasi mampu menunjukkan fungsinya sebagai urat nadi ekonomi negara-kota-dan desa, sehingga penyebaran atau pendistribusian produk-produk terjamin kelancarannya secara timbal balik,
  4. Koperasi mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai alat perjuangan yang dapat meningkatkan kecerdasan rakyat yang banyak sangkut-pautnya dengan bidang ekonomi (peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, kelancaran distribusi dan lain sebagainya).
Kini kedudukan Koperasi makin hari makin kuat, peranan KUD-KUD di sebagian terbesar pedesaan-pedesaan di Tanah Air kita makin luas (KUD membawahi beberapa Sub-Unit). Berkembangnya dengan pesat dan kuatnya kedudukan Koperasi di negara kita, mempunyai arti terjaminnya kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi di Tanah Air kita. Untuk menunjang pengertian ini, seyogyanya diperhatikan bunyi dan penjelasan pasal 33 UUD 1945, sebagai berikut :

Pasal 33, Bab XIV Undang-Undang Dasar 1945 :
  • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
  • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang mempunyai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  • Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Demikian pembahasan mengenai Membina Kelangsungan dan Perkembangan Demokrasi Ekonomi (Pasal 7 Ayat (3) UU No. 12/1967). Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

MAKALAH MODEL-MODEL KEBIJAKAN SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang
      Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan (course of action), kerangka kerja (framework), petunjuk (guideline), rencana (plan), peta (map) atau strategi, yang di rancang untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah kedalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial (social welfare). Kerana urusan kesejahteraan sosial seringkali menyangkut orang banyak, maka kebijakan sosial seringkali diidentikan dengan kebijakan publik. Kebijakan sosial seringkali menyetuh, berkaitan, atau bahkan, selintas bertumpang-tindih dengan bidang lain yang umumnya dikategorikan sebagai bidang sosial, semisalnya kesehatan, pendidikan, perumahan, atau makanan. Lebih dari itu makna sosial tidak jarang di artikan secara luas. Spicker (1995:5) membantu mempertegas subtansi kebijakan sosial dengan menyanjikan tiga karakteristik atau aras pendefinisi kebijakan sosial.
    Elemen utama kebijakan adalah tujuan proses implementasi dan pencapaian hasil suatu inisiatif atau keputusan kolektif yang dibuat oleh, misalnya departemen pemerintah (pada tingkat makro) atau lembaga pelayanan sosial (pada skala mikro). Karena meskipun kebijakan sosial tidak jarang berhubungan dengan makanan, ia tidak mempelajari atau mengurusi soal makanan itu sendiri. Melainkan dengan regulasi dan distribusi makanan. Kebijakan sosial berurusan dengan isu-isu yang bersifat sosial. Namun, seperti dijelaskan di muka, arti sosial di sini tidak berdifat luas. Melainkan merejuk pada beragam respon kolektif yang dibuat guna mengatasi masalah sosial yang dirasakan oleh publik. Istilah sosial menunjuk pada “some kind of collective social respone made to perceived problem,”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penulisan makalah ini yaitu sebagai berikut:
1. Apa pengertian kebijakan sosial?
2. Bagaimana proses perumusan kebijakan sosial?
3. Bagaimana mekanisme dan isu-isu kebijakan sosial?
4. Bagaimana model-model analisis kebijakan sosial?
5. Bagaimana merumuskan masalah kebijakan sosial?

C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan pada makalah ini yaitu sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengertian kebijakan sosial.
2. Untuk mengetahui proses perumusan kebijakan sosial.
3. Untuk mengetahui mekanisme dan isu-isu kebijakan sosial.
4. Untuk mengetahui model-model analisis kebijakan sosial.
5. Untuk mengetahui cara merumuskan masalah kebijkan sosial.

D. Manfaat Penulisan
Adapun manfaat penulisan dalam makalah ini yaitu sebagai berikut:
1. Sebagai sumber pengetahuan kepada masyarakat untuk memahami arti dari kebijakan sosial.
2. Sebagai bahan referensi dalam penulisan selanjutnya.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan Sosial
       Istilah ‘kebijakan’ yang dimaksud dalam materi ini disepadankan dengan kata bahasa Inggris ‘policy’ yang dibedakan dari kata ‘wisdom’ yang berarti ‘kebijaksanaan’ atau ‘kearifan’. Kebijakan sosial terdiri dari dua kata yang memiliki banyak makna, yakni kata ‘kebijakan’ dan kata ‘sosial’ (social). Untuk menghindari ambiguitas istilah tersebut, ada baiknya kita diskusikan terlebih dahulu mengenai pengertian keduanya.  

      Menurut Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu) (Suharto, 1997). Kamus Webster memberi pengertian kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu (Suharto, 1997). Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.
       Seperti halnya kata ‘kebijakan’, kata ‘sosial’ pun memiliki beragam pengertian. Conyers (1992: 10-14) mengelompokkan kata sosial ke dalam 5 pengertian:
      Kata sosial mengandung pengertian umum dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat hiburan atau sesuatu yang menyenangkan. Misalnya, kegiatan olah raga, rekreasi, arisan sering disebut sebagai kegiatan sosial.
      Kata sosial diartikan sebagai lawan kata individual. Dalam hal ini kata sosial memiliki pengertian sebagai sekelompok orang (group), atau suatu kolektifitas, seperti masyarakat (society) warga atau komunitas (community).
      Kata sosial sebagai istilah yang melibatkan manusia sebagai lawan dari pengertian benda atau binatang. Pembangunan sosial berkaitan dengan pembangunan kualitas manusia yang berbeda dengan pembangunan fisik atau infrastruktur, seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan.
      Kata sosial sebagai lawan kata ekonomi. Dalam pengertian ini kata sosial berkonotasi dengan aktifitas-aktivitas masyarakat atau organisasi yang bersifat volunter, swakarsa, swadaya, yang tidak berorientasi mencari keuntungan finansial. Organisasi sosial, seperti Karang Taruna, PKK adalah organisasi yang menyelenggarakan berbagai kegiatan yang tidak mencari keuntungan yang berupa uang. Ini berbeda dengan organisasi ekonomi, seperti perusahaan, Perseroan Terbatas (PT), atau Bank yang tentunya kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi.
      Dengan demikian, kebijakan sosial dapat diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian sempit, yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial. Pengertian kebijakan sosial seperti ini selaras dengan pengertian perencanaan sosial sebagai perencanaan perundang-undangan tentang pelayanan kesejahteraan sosial yang pertama kali muncul di Eropa Barat dan Amerika Utara, sehingga meskipun pengertian perencanaan sosial diintegrasikan secara meluas, di masyarakat Barat berkembang anggapan bahwa perencanaan sosial senantiasa berkaitan erat dengan perencanaan kesejahteraan sosial (Conyers, 1992).

B. Proses Perumusan Kebijakan Sosial
     Proses perumusan kebijakan sosial dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu: Tahap Identifikasi, tahap implementasi dan tahap evaluasi. Setiap tahap terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait: Secara garis besar, tahapan perumusan kebijakan dapat adalah sebagai berikut (Suharto, 1997):

1. Tahap Identifikasi
a. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan: Tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpul-kan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (unmet needs).
b. Analisis Masalah dan Kebutuhan: Tahap berikutnya adalah mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan kelompok mana yang terkena masalah?
c. Penginformasian Rencana Kebijakan: Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.
d. Perumusan Tujuan Kebijakan: Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan. 
e. Pemilihan Model Kebijakan: Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metoda dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
f. Penentuan Indikator Sosial: Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.
g. Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik: Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan.

2. Tahap Implementasi
a. Perumusan Kebijakan: Rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksanaannya.
b. Perancangan dan Implementasi Program: Kegiatan utama pada tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan ke dalam usulan-usulan program (program proposals) atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program.

3. Tahap Evaluasi
Evaluasi dan Tindak Lanjut: Evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauhmana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauh mana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau permusan kebijakan baru.

C.  Mekanisme dan Isu-Isu Kebijakan Sosial
Untuk lebih memahami proses perumusan kebijakan sosial, kiranya perlu ditelaah secara singkat mekanisme dan kerangka kerja perumusan kebijakan sosial. Telaah ini akan membantu kita dalam memahami peranan lembaga atau aktor yang terlibat dalam merumuskan kebijakan sosial (Suharto, 1997)
Setiap negara memiliki mekanisme tersendiri dalam proses perumusan suatu kebijakan sosial. Sebagain besar negara menyerahkan tanggungjawab ini kepada setiap departemen pemerintahan, namun ada pula negara yang memiliki badan khusus yang menjadi sentral perumusan kebijakan sosial. Terdapat pula negara-negara yang melibatkan baik lembaga pemerintahan maupun swasta dalam merumuskan kebijakan sosialnya. Tidaklah mudah untuk membuat generalisasi lembaga mana yang paling berkompeten dalam masalah ini (Suharto, 1997).
1. Mekanisme Kebijakan Sosial
a.  Departemen pemerintahan. Sebagian besar negara menyerahkan tanggungjawab mengenai perumusan kebijakan sosial kepada kementrian, departemen atau lembaga-lembaga pemerintah yang berperan. Misalnya Departemen Sosial di Indonesia merupakan salah satu departemen yang memiliki kewenangan langsung dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan sosial. Di Departemen Sosial, terdapat satu biro khusus yang memiliki kewenangan penting dalam kegiatan ini, yaitu Biro Perencanaan.
b. Badan Perencanaan Nasional. Dalam konteks pembangunan yang lebih luas, perumusan kebijakan sosial juga seringkali menjadi tugas khusus dari Badan Perencanaan Nasional yang sengaja dibentuk untuk merumuskan dan sekaligus mengatur mekanisme kebijakan sosial. Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) merupakan lembaga khusus yang menangani berbagai perencanaan sosial sekaligus perumusan kebijakan sosial dalam pembangunan nasional. Kebijakan yang dihasilkan lembaga ini kemudian menjadi acuan bagi departemen dan lembaga-lembaga terkait dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.
c. Badan legislatif. Badan legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan sosial. Lembaga ini biasanya memiliki komisi khusus yang mengurusi perumusan kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, di Indonesia, DPR memiliki komisi khusus yang bertanggungjawab mengatur urusan ekonomi, hukum, dan kesejahteraan sosial. 
d. Pemerintah Daerah dan Masyarakat Setempat. Di sejumlah negara di mana administrasi pemerintahannya lebih terdesentralisasi, Pemerintah Daerah (PEMDA) memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan kebijakan sosial, khususnya yang menyangkut persoalan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerahnya. Lebih-lebih lagi di negara-negara yang telah sangat matang menjalankan konsep demokrasi, masyarakat setempat memiliki hak dan kewenangan dalam mengungkapkan aspirasi kebutuhannya yang kelak menjadi bagian dari tema-tema penting dalam kebijakan sosial. 
e. Lembaga Swadaya Masyarakat. Peranan lembaga-lembaga sosial atau organisasi-organisasi non pemerintah (ORNOP) adalah berbeda dalam setiap negara. Namun demikian, kini terdapat kecenderungan bahwa di negara-negara berkembang, pemerintah semakin memberi peran yang leluasa kepada sektor-sektor non pemerintahan untuk juga terlibat dalam perumusan kebijakan-kebijakan sosial. Hal ini terutama terjadi sejalan dengan rekomendasi atau bahkan tekanan dari negara-negara donor yang memberi bantuan dan konsultasi finansial kepada negara yang bersangkutan. Selain itu, kini semakin disadari bahwa sebesar apapun pemerintah menguasai sumber-sumber ekonomi dan sosial, tidaklah mungkin mampu memenuhi kebutuhan segenap lapisan masyarakat secara memuaskan.

2. Isu-Isu kebijakan Sosial
     Kebijakan sosial tidak dapat dilepaskan dari proses dan dimensi pembangunan secara luas. Karenanya perlu ditelaah secara singkat beberapa isu kebijakan sosial yang mungkin timbul dan perlu dipertimbangkan dalam proses dan mekanisme perumusan kebijakan sosial (Suharto, 1997)
a. Peran negara dan masyarakat. Walaupun pemerintah memiliki peran yang besar dalam perumusan kebijakan sosial, tidaklah berarti bahwa hanya pemerintah sajalah yang berhak menangani masalah ini. Seperti dinyatakan dimuka, bahwa pemerintah tidak akan pernah mampu memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Sebesar apapun sumber-sumber ekonomi-sosial yang dimilikinya dan sehebat apapun kemampuan para pejabat dan aparatur pemerintah, tetap membutuhkan peran masyarakat.. Oleh karena itu, perumusan kebijakan sosial mensyaratkan adanya keseimbangan dan proporsionalitas dalam hal pembagian peran dan kekuasaan pemerintah dan masyarakat. 
b. Perangkat Hukum dan Penerapannya. Perangkat hukum memiliki kekuatan memaksa, melalui sangsi dan hukuman yang melekat di dalamnya. Kebijakan sosial memerlukan perangkat hukum yang dapat mendukung diterapkannya kebijakan sosial. Kebijakan sosial dapat berjalan secara efektif apabila dinyatakan secara tegas melalui perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, adakalanya perangkat hukum yang sudah ada tidak dapat diimplementasikan secara baik dalam kegiatan-kegiatan operasional, baik dikarenakan oleh faktor manusianya, maupun kurang lengkapnya peraturan teknis yang mengatur secara lebih rinci perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, perlu usaha keras agar terjamin adanya keselarasan antara perangkat hukum dan implementasinya. Ketidak-konsistenan  antara ‘dassein’ dan ‘dasollen’ akan menimbulkan ketidak-percayaan masyarakat dan merosotnya citra lembaga-lembaga pembuat kebijakan, yang pada gilirannya menimbulkan sikap apatis dan bahkan antipati masyarakat kepada setiap produk kebijakan sosial.
c. Koordinasi antar Lembaga. Seperti sudah dinyatakan di muka, kebijakan sosial seringkali menjadi urusan berbagai departemen dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar lembaga tersebut agar kebijakan sosial tidak bersifat tumpang tindih dan saling bertentangan satu sama lain.
d. Sumber Daya Manusia. Aspek mengenai SDM ini menyangkut jumlah dan kualitas para pembuat kebijakan yang akan diserahi tugas dalam merumuskan kebijakan sosial. Meskipun kebijakan sosial, menyangkut ‘aspek sosial’, tetapi dalam merumuskan kebijakan tersebut diperlukan sejumlah orang yang memiliki beragam profesi dan latar belakang akademik tertentu. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kualifikasi SDM yang tepat. Selain ahli-ahli sosial, perumusan kebijakan sosial seringkali membutuhkan pakar-pakar ekonomi, hukum, dan bahkan ahli statistik. 
e. Pentingnya pelayanan sosial. Pentingnya pelayanan sosial bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan isu penting lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan sosial. Isu ini terutama muncul karena adanya kecenderungan pemerintah yang semakin menurunkan anggaran belanjanya untuk kepentingan-kepentingan pelayanan sosial. Pelayanan sosial pada dasarnya merupakan investasi sosial yang berkorelasi positif dengan kualitas hidup masyarakat. Pengalaman penulis berkunjung ke Costa Rica menunjukkan bahwa berkat kesigapan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya bagi pelayanan sosial, kualitas hidup warga masyarakat negara tersebut sangat memuaskan terutama bila dilihat dari indikator kualitas hidup (Human Development Index), seperti angka harapan hidup, jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran, dan bahkan pendapatan per kapitanya.
f.  Penentuan prioritas pelayanan sosial. Di sebagian besar negara berkembang keinginan untuk memperbaiki pelayanan sosial sangat besar, namun demikian sumber dana untuk pengadaan pelayanan tersebut sangat terbatas (Conyers, 1991). Ini berarti bahwa kebijakan sosial harus mampu diprioritaskan terhadap pelayanan sosial yang benar-benar penting dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Misalnya, apakah pelayanan sosial akan lebih diprioritaskan untuk perawatan anak terlantar, para manula, para penyandang cacat, rehabilitasi permukiman kumuh, atau peningkatan peran pemuda dan wanita.
g.  Penentuan bentuk pelayanan sosial. Isu berikutnya berkaitan dengan pertanyaan mengenai bentuk-bentuk pelayanan sosial apa yang cocok untuk negara berkembang. Dewasa ini semakin disadari bahwa bentuk-bentuk dan standar pelayanan di negara maju tidak dapat sepenuhnya diterapkan di negara berkembang. Oleh karena itu, perlu diusahakan suatu bentuk pelayanan sosial yang sesuai dengan kondisi setempat dan cocok ditinjau dari segi fisik, ekonomi, sosial dan politik negara yang bersangkutan. Secara luas kita dapat mengusulkan apakah pelayanan sosial akan berbentuk uang tunai (cash payment), barang (benefit in kind), atau berupa bantuan konsultasi dan pelatihan-pelatihan.
h.  Distribusi pelayanan sosial. Hampir bisa dipastikan bahwa semua negara menghadapi masalah yang sama dalam kaitannya dengan persoalan ‘supply’ dan ‘demand’ pelayanan sosial, dalam arti kebutuhan akan pelayanan sosial selalu lebih besar dari kemampuan pemerintah atau lembaga penyelenggara dalam mengusahakan pelayanan sosial. Keadaan ini tentunya memaksa kita untuk memikirkan secara sungguh-sungguh mengenai distribusi pelayanan sosial. Beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam  pendistribusian pelayanan ini antara lain menyangkut segi geografis (desa, kota, daerah khusus), jender (pria, wanita, atau waria), usia (anak, remaja, manula) atau berdasarkan permasalahan-permasalahan khusus yang mendesak untuk segera dipecahkan.
i.  Penetapan kuantitas atau kualitas pelayanan sosial. Karena sumber daya manusia dan dana relatif selalu terbatas, maka isu mengenai pilihan dalam menentukan kuantitas dan kualitas pelayanan harus pula menjadi bahan pertimbangan yang matang bagi para pembuat kebijakan sosial. Antara kuantitas dan kualitas pelayanan sering kali terjadi trade-off, dilema, sehingga perlu ditentukan mana dahulu yang akan diutamakan. Misalnya, mengingat masih besarnya sasaran pembangunan kesejahteraan sosial, peningkatan jumlah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial masih dianggap lebih penting daripada meningkatkan kualitas pelayanan lembaga tersebut. Dengan demikian, secara terpaksa diadakan pengorbanan dalam hal kualitas pelayanan sosial.
j. Pembiayaan pelayanan sosial. Isu kebijakan sosial lainnya yang sangat penting adalah mengenai pendanaan pelayanan sosial yang menyangkut, sistem, sumber dan metoda pendanaan. Terdapat suatu sistem di mana pelayanan sosial sepenuhnya atau sebagian besar dibiayai oleh pemerintah yang dananya diambil dari subsidi sektor-sektor lain dalam bidang perekonomian negara tersebut. Pelayanan pendidikan dasar merupakan salah satu contoh sistem ini. Sebaliknya, ada pula pelayanan sosial yang didasarkan pada segi komersial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, seperti asuransi kesehatan dan asuransi sosial tenaga kerja. Kini terdapat kecenderungan di mana sistem pendanaan lembaga pelayanan sosial (panti jompo, TPA) yang tadinya disubsidi penuh oleh pemerintah, kini bersifat komersial. Pada kenyataanya, sebagian besar negara maju dan berkembang banyak yang memilih jalan tengah di antara kedua sistem di atas.

D.  Model-Model Analisis Kebijakan Sosial 

      Menurut Dunn (1991), analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannnya suatu kebijakan. Ruang lingkup dan metoda analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.
Model-Model Kebijakan Sosial
Model-Model Kebijakan Sosial

      Menurut Quade (1982) analisis kebijakan adalah suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya. Kegiatan penganalisisan kebijakan dapat bersifat formal dan hati-hati yang melibatkan penelitian mendalam terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi suatu program yang telah dilaksanakan. Namun demikian, beberapa kegiatan analisis kebijakan dapat pula bersifat informal yang melibatkan tidak lebih dari sekadar kegiatan berfikir secara cermat dan hati-hati mengenai dampak-dampak diterapkannya suatu kebijakan.
     Analisis kebijakan pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen rasional mengenai tiga pertanyaan yang berkaitan dengan;
a. Fakta-fakta;
b. Nilai-nilai; dan 
c. Tindakan-tindakan

     Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga model pendekatan dalam analisis kebijakan sosial, yaitu:
a. Pendekatan Empiris;
b. Pendekatan Evaluatif; dan 
c. Pendekatan Normatif. 

Tabel 2 menunjukkan bagaimana ketiga pendekatan tersebut beroperasi dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasarinya serta jenis-jenis informasi yang dihasilkannya.

Dalam kaitannya dengan tiga model tersebut, terdapat empat prosedur analisis yang dapat dijadikan patokan dalam melakukan analisis kebijakan sosial:
a.   Monitoring yang dapat menghasilkan informasi deskriptif mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat kebijakan.
b.   Peramalan yang dapat menghasilkan prediksi atau informasi mengenai akibat-akibat kebijakan di masa depan.
c.   Evaluasi yang dapat menghasilkan informasi mengenai nilai atau harga dari dampak-dampak kebijakan yang telah lalu maupun di masa datang.
d.   Rekomendasi yang dapat memberikan preskripsi atau informasi mengenai alternatif-alternatif atau kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan dari suatu kegiatan.

E.  Merumuskan Masalah Kebijakan Sosial
     Perumusan masalah kebijakan sosial adalah suatu proses penyelidikan untuk mengumpulkan informasi mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan sosial yang mempengaruhi kelompok sasaran. Perumusan masalah kebijakan juga mencakup pencarian solusi-solusi terhadap dampak-dampak kebijakan yang bersifat negatif. 
Masalah-masalah kebijakan sosial secara umum memiliki enam elemen, yaitu:
1. Masalah kebijakan. Informasi ini meliputi argumen mengenai bukti-bukti pemasalahan, alternatif-alternatif kebijakan, tindakan-tindakan kebijakan, hasil-hasil kebijakan, dan keberhasilan-keberhasilan kebijakan.
2. Klaim kebijakan. Klaim kebijakan adalah kesimpulan-kesimpulan mengenai argumen-argumen kebijakan. Sebagai contoh, pemerintah harus berinvestasi dalam bidang pendidikan atau mengeluarkan dana lebih besar lagi bagi penanggulangan anak jalanan dsb. 
3. Justifikasi atau pembenaran. Aspek ini meliputi asumsi mengenai argumen kebijakan yang memungkinkan analisis kebijakan untuk melangkah dari masalah kebijakan ke klaim kebijakan. Suatu asumsi bisa mencakup informasi yang bersifat otoritatif, intuitif, analitis, kausal, pragmatis maupun kritis.
4.  Pendukung. Pendukung adalah informasi-informasi yang dapat digunakan sebagai dasar yang mendukung justifikasi. Pendukung dapat berupa hukum-hukum keilmuan, pendapat-pendapat para ahli atau prinsip-prinsip etis dan moral. 
5.   Keberatan-keberatan atau sanggahan-sanggahan. Keberatan-keberatan adalah kesimpulan yang kedua atau argumen alternatif yang menyatakan bahwa suatu kondisi tidak dapat diterima (ditolak) atau dapat diterima dengan syarat-syarat tertentu.
6.    Prasyarat. Aspek ini merupakan kondisi-kondisi yang dapat meyakinkan atau menjadi dasar bagi analis kebijakan untuk membenarkan klaim kebijakan. Dalam analisis kebijakan, prasyarat biasanya dinyatakan dalam bahasa “kemungkinan” atau probabilitas. Misalnya, “kemungkinan besar”, “kecenderungannya adalah” atau “pada taraf signifikansi 1 persen”.
      Perumusan masalah kebijakan, tidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diterima secara logis. Prasyarat tersebut meliputi:
a.  Perumusan masalah harus jelas atau tidak ambigu.
b.  Produk analisis harus terbaru (up-to-date).
c.  Produk analisis harus berharga atau bernilai (valuable).
d. Proses analisis tidak bersifat konvensional, artinya menggunakan teknik-teknik yang mutakhir.
e. Proses analisis memiliki daya motivasi, berkesinambungan, berhubungan satu sama lain dan komprehensif.
Teknik-teknik dalam perumusan masalah kebijakan:

a. Analisis Klasifikasi. Teknik ini dipergunakan untuk memperjelas konsep yang digunakan dalam mendefinisikan situasi problematis. Prinsip-prinsip dari sistem klasifikasi adalah: 
1)  Relevansi Substantif. Dasar klasifikasi harus dibangun menurut tujuan analisis dan situasi problematis.
2)  Ketuntasan. Dasar klasifikasi harus memiliki argumen yang tepat dan benar-benar kuat.
3)  Keterpilahan. Kategori-kategori harus benar-benar terpilah dan berdiri sendiri agar tidak ada kelompok yang masuk dalam dua kategori.
4)  Konsistensi. Kategori-kategori harus bersifat pasti atau tetap berdasarkan sistem klasifikasi tunggal sehingga kesimpulan tidak bersipat tumpang tindih atau mengalami “the fallacy of cross division” (kekeliruan dalam pembagian silang).
5)  Pembedaan hirarkis. Tingkat dalam sistem klasifikasi harus dapat dibedakan secara jelas; mulai dari kategori, sub-kategi, sampai sub-sub kategori.

b. Analisis Hirarki. Teknik ini dipakai untu menganalisis sebab-sebab yang mungkin dalam sistem permasalahan. Terdapat tiga macam sebab yang perlu diperhatikan dalam analisi hirarki: 
1)  Sebab yang mungkin (possible cause).
2)  Sebab yang masuk akal (plausible cause). Sebab ini didasari penelitian ilmiah atau pengalaman langsung.
3) Sebab yang dapat dirubah (actionable cause) atau disebut pula sebab yang dapat dikontrol dan dimanipulasi.

c. Synectic. Teknik ini dilakukan untuk mengembangkan pengenalan masalah secara analogis. Beberapa prinsip analogi meliputi: 
1) Analogi personil. Analis berusaha membayangkan dirinya mengalami situasi-situasi problematis sebagaimana dialami kelompok sasaran kebijakan.
2)  Analogi langsung. Mencari hubungan serupa diantara 2 atau lebih situasi problematis.
3)  Analogi simbolik. Menemukan contoh yang serupa dengan situasiproblematik dengan menggunakan simbol-simbol.
4)  Analogi fantasi. Secara bebas mencari kesamaan antara situasi problematis secra khayali.

d. Branstorming atau curah pendapat. Teknik memunculkan ide atau gagasan, tujuan dan strategi-strategi tertentu dengan melibatkan banyak pihak dalam suatu forum diskusi.

e.  Analisis Asumsi. Teknik untuk menciptakan sintesa (kesimpulan) kreatif atas beberapa asumsi mengenai masalah-masalah kebijakan. Prosedur analisis asumsi meliputi: 
1)    Identifikasi pelaku yang terlibat (stakeholder identification).
2)    Pemunculan asumsi (assumption surfacing).
3)    Pembenturan atau penentangan asumsi (assumption challenging).
4)    Pengelompokan asumsi (asumption pooling).
5)    Sintesa asumsi atau penyimpulan asumsi.
BAB III
PENUTUP

A.  Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:
1. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian sempit, yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial.
2.  Proses perumusan kebijakan sosial yaitu terdiri atas tahap identifikasi, implementasi, dan evaluasi.
3. Mekanisme kebijakan sosial terdiri atas departemen pemerintahan, badan perencanaan nasional dan isu-isu kebijakan sosial terdiri atas peran Negara dan masyarakat dan perangkat hukum dan penerapannya.
4.  Model-model analisis kebijakan sosial yaitu terdiri atas pendekatan empiris, normative dan evaluative.
5.  Merumuskan masalah kebijakan sosial terdiri atas masalah kebijakan, klaim kebijakan, justifikasi dan pendukung.

B.  Saran
Penulis berharap bahwa kebijakan sosial ini dapat diaplikasikan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena dengan diterapkannya kebijakan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2010. “Model Kebijakan Sosial”. https://pmiuinbdg.wordpress.com. Diakses pada tanggal 17 Maret 2015.

Anonim. 2012. “Model-Model Studi Kebijakan”. http://www.bisosial.com. Diakses pada tanggal 17 Maret 2015.


Labels: