Saturday, 28 February 2015

Pengertian-Pengertian Umum Koperasi Indonesia

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Pengertian-Pengertian Umum Koperasi Indonesia. Pengertian-Pengertian Umum Koperasi Indonesia akan dibahas di bawah ini yaitu sebagai berikut:

     Secara umum yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Koperasi Indonesia
Koperasi Indonesia
     Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka. Di Eropa, seperti misalnya di Jerman, orang-orang mengatakan bahwa koperasi merupakan KINDER DER NOT yang maksudnya "anak yang lahir dari kesengsaraan", hal ini mengandung arti bahwa dalam suatu masyarakat di mana para anggotanya berkeadaan ekonomi lemah, maka koperasi mempunyai peranan yang penting untuk mengatasi/menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonominya. Beberapa kenyataan yang berkaitan dengan pendapat di atas dapat dikemukakan, antara lain:

  1. Pada pertengahan abad ke-19 di Jerman dibentuk Koperasi Simpan-Pinjam (Kredit), bertujuan untuk memperbaiki tingkat kehidupan para petani dan buruh kecil (RAIFFEISSEN).
  2. Dalam perkiraan waktu yang sama, di Inggris (Rochdale), dibentuk Koperasi Konsumsi (CHARLES HOWART), bertujuan untuk memperbaiki tingkat hidup para buruh yang bekerja di pabrik planel.
  3. Dan selanjutnya berbagai bentuk koperasi lahir di Perancis, Belanda, Denmark, dan beberapa negara lainnya di Eropa dengan tujuan yang sama, yaitu berusaha untuk meningkatkan taraf hisuo para anggotanya yang berekonomi lemah. Koperasi, selanjutnya berkembang di beberapa negara Asia dan bahkan di Amerika, karena masyarakat yang berekonomi kuat.
       Dalam kamus Populer yang diterbitkan "Tulus Jaya" Surabaya, koperasi diartikan sebagai Badan Perkumpulan yang bertujuan mengadakan kerja sama dalam hal mengatur kebutuhan bersama, para anggotanya membentuk modal bersama melalui simpanan-simpanan wajib dan sukarela, dengan modal mana didatangkan barang-barang keperluan para anggota (bersama), keuntungan yang diperoleh setiap tahun dibagikan kepada para anggota, dan secara kemufakatan bersama sebagian diperuntukkan dana-dana, guna menggerakkan koperasi lebih lanjut.
       Untuk memberikan pengertian tentang apakah yang dimaksud dengan "Koperasi Indonesia", kita tidak boleh mengimpor begitu saja pengertian-pengertian koperasi tersebut di atas, karena cara-cara berkoperasi yang dianggap baik dijalankan di luar negeri, kemungkinan ada yang kurang cocok untuk dijalankan di negara kita. Jadi dalam hal mengimpor pengertian koperasi itu, kita harus mengadakan penyesuaian-penyesuaian dengan:
  1. cita-cita segenap bangsa Indonesia, yaitu terbentuknya negara adil dan makmur yang menyeluruh;
  2. kondisi-kondisi yang berlaku serta kebutuhan-kebutuhan yang nyata dari masyarakat umumnya di tanah air kita;
  3. pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
    Dengan demikian maka dalam hal menerapkan pengertian-pengertian tersebut, yang penting adalah adaptasinya dan bukan begitu saja melakukan adaptasi.
     Adaptasi atau penyesuaian, mempunyai arti kata mengambil pengertian-pengertian koperasi tersebut dengan mempergunakan penilaian-penilaian yang cocok dengan cita-cita, kondisi, kebutuhan serta sistem perekonomian yang menjadi perjuangan bangsa Indonesia yang telah ditunjukkan dalam UUD 1945 dan yang berdasarkan Pancasila.
     Karena itulah maka pengertian tentang "Koperasi Indonesia" menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, adalah sebagai berikut:
     "Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan" (Pasal 3 UU No. 12/1967).
      Dari pengertian tentang Koperasi Indonesia di atas, dengan jelas kita dapat mengetahui tentang ciri-ciri yang terkandung yang khas dimiliki Koperasi di negara kita, yaitu:
  1. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal. Orang-orang yang kesemuanya menjadi anggota koperasi itu secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat.
  2. Sebagai badan usaha yang berjuang untuk memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi para anggotanya dan kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup, Koperasi dalam perjuangan dan usahanya itu tentu akan menggunakan modal, hal ini adalah wajar. Akan tetapi, perlu diperhatikan, bahwa pengaruh dan penggunaan modal tersebut tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian Koperasi Indonesia sebagai perkumpulan orang-orang dan bukan sebagai perkumpulan modal. Ini berarti bahwa Koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan.
  3. Koperasi sehubungan dengan usahanya itu tentu akan melakukan usaha (to do business) dengan pihak ketiga yang jelas bukan merupakan anggota koperasi yang bersangkutan, hal ini pun wajar, seperti misalnya berhubungan dengan produsen untuk membeli produk-produk yang diperlukan para anggotanya, berhubungan dengan pemborong/pembeli untuk menjual/memasarkan produk-produk yang dibuat oleh para anggotanya, berhubungan dengan Bank untuk memperoleh kredit usaha. To do business tidak menjadi masalah, asal kegiatannya itu tidak melebihi batas tertentu dan segala usahanya tidak sampai mengaburkan pengertian Koperasi Indonesia yang mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Yang dimaksud "kegiatannya tidak melebihi batas tertentu" misalnya karena terlalu sibuknya mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, maka kepentingan para anggota menjadi terabaikan. Dalam hal ini perlu dikemukakan, bahwa secara internasional telah diberi patokan, suatu koperasi berhak menyebutkan dirinya sebagai koperasi kalau hubungannya dengan pihak ketiga tidak melebihi hubungan-hubungan dengan para anggotanya (kalau dihitung secara omzet, tidak melebihidari 50% hubungan dengan para anggotanya, seperti di Amerika Serikat ketentuan demikian penting, terutama untuk menentukan apakah Koperasi dapat diberikan kebebasan pajak atau tidak, atau untuk menentukan kehilangan haknya sebagai koperasi).
  4. Koperasi Indonesia merupakan wadah demokrasi dan sosial, karena para anggotanya (termasuk mereka yang duduk dalam kepengurusan) selalu melakukan kerja sama, kegotong-royongan, berdasarkan persamaan hak, kewajiban dan derajat. Koperasi adalah milik para anggotanya, karena itu diatur serta diurus sesuai dengan keinginan dan kepentingan para anggotanya, kebijaksanaan-kebijaksanaan koperasi harus tunduk kepada keputusan-keputusan Rapat Anggota sebagai pemegang Hak Kekuasaan Tertinggi dalam Koperasi.
  5. Dalam Koperasi Indonesia, kesadaran para anggotanya untuk melakukan kegiatan, musyawarah dan mufakat merupakan yang penting. Ini berarti bahwa segala paksaan, ancaman, intimidasi, demikian pula segala campur tangan dari pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah-masalah intern koperasi harus dihilangkan jauh-jauh.
  6. Koperasi Indonesia, tujuannya harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari semua anggotanya menyumbangkan karya dan jasanya, di mana peran serta para anggota tersebut akan memperoleh imbalan yang adil berupa pembagian keuntungan yang diperoleh Koperasi, yang besar-kecilnya disesuaikan dengan besar-kecilnya peran serta mereka.
    Demikian tentang pengertian Koperasi Indonesia beserta ciri-cirinya. Tentang hal yang khusus lainnya yang merupakan hasil pemikiran para ahli koperasi kita, yaitu tentang sistem simpanan-simpanan (wajib dan sukarela) dalam pembentukan modal usaha demokrasi yang berdasarkan kepribadian kita, yaitu mengutamakan musyawarah dan kemufakatan.
     Dalam pengertian "Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial", Koperasi Indonesia dalam mencapai tujuannya itu memperhatikan pula lingkungan masyarakat di sekelilingnya, di mana usaha koperasi tersebut mencapau keberhasilan, sedang keadaan lingkungan masyarakatnya masih menyedihkan, secara musyawarah dan mufakat para anggotanya menyisihkan sebagian pendapatannya merupakan dana pembangunan masyarakat. Dalam hal ini secara jelas dapat kita ketahui tentang praktek-praktek Koperasi Unit Desa sebagai pembangunan masyarakat pedesaan.
Demikian pembahasan mengenai Pengertian-Pengertian Umum Koperasi Indonesia, semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian...

Labels:

Friday, 27 February 2015

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Fungsi Wajib Pajak
a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan adminstrasi perpajakan.

3. Pencantuman NPWP
    Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan. Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimilikinya.

4. Pendaftaran NPWP
    Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem Self Assesment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
     Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subyek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.
     Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.
    Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak. 

Demikian pembahasan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Gerakan Koperasi Indonesia

BAB II
PEMBAHASAN

A. Jalan Yang Tepat Untuk Membebasakan Diri Dari Kemiskinan Dan Kesengsaraan
         Kapitalisme yang dikembangakan dari dunia barat, pada hakekatnya telah menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan pada sebagian penduduk didunia barat itu sendiri, terbukti dari kelahiran-kelahiran koperasi dimulai dibagian dunia tersebut. Sedang ditanah air kita kejahatan kapitalisme itu telah terasa sejak permulaan abad ke XVII tatkala orang-orng barat berdatangan ke indonesiauntuk melakukan penindasan, perampasan dan pemerasan terhadap penduduk di bumi indonesia.
         
Kelahiran koperasi-koperasi di Eropa pertengahan abad ke XIX dan sebutan terhadap koperasi pada waktu itu sebagai “Kinder der Not”, jelas merupakan usaha untuk mrmbatasi gerak langkah kapitalisme yang telah banyak menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan tersebut. Kelahiran aliran-aliran koperasi memperkuat bukti-bukti di atas, karena aliran ini berkeinginan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka yang miskin/sengsara dengan cara pembentukan-pembentukan koperasi sebagai wadah perjuangannya.

           Tentang aliran-aliran koperasi yang ada dapat dikemukakan sebagai berikut :
1.    Socialist School atau Aliran Sosialisasi
        Socialist School atau aliran koperasi ini berkeinginan untuk menjadikan koperasi sebagai batu loncatan untuk mencapai sosialisme.
2.    Cooperative Commonwealth School atau Aliran Persemakmuran Koperasi
       Aliran koperasi ini menginginkan agar koperasi dapat menguasai kehidupan ekonomi, usaha swasta memang dapat diterima tetapi usaha swasta ini hendaknya hanya menduduki tempat kedua saja. Aliran persemakmuran koperasi muncul di Inggris.
3.    Competitive Yardstick School atau Aliran Koperasi sebagai Koreksi
       Aliran koperasi ini menginginkan agar tumbuhnya koperasi-koperasi dapat berperan sebagai penghilang dampak negatif atau kejahatan-kejahatan yang diakibatkan sistem kapitalis, jadi koperasi baru akan didirikan apabila telah terperiksa bahwa usaha-usaha berdasar kapitalisme tersebut benar-benar telah melahirkan dampak-dampak negatif pada kehidupan penduduk. Aliran ini tumbuh di Swedia dan beberapa negara lainnya di Eropa, merupakan bagian dari apa yang disebutkan Institutional Economic Balance Theory.
4.    Aliran Pendidikan
       Tumbuhnya perkoperasian hendaknya memegang peranan untuk meningkatkan pendidikan, setelah tujuan ini  tercapai maka tujuan peningkatan ekonomi baru dapta digalakkan. Jadi aliran ini bersifat khusus.
5.    Aliran Nimes
       Aliran Nimes merupakan aliran koperasi yang berdasarkan keagamaan (religi) dan filsafah, menghendaki agar pertumbuhan koperasi dapat memperbaiki pereokonomian semua golongan, tidak hanya terkhususkan pada perekonomian pihak buruh saja seperti yang dikehendaki Rochdale dan untuk hal ini agar tidka terlalu menekankan pada pembagian sisa hasil menurut pengerahan jasa. Aliran inipun bersifat khusus.

B. Keadaan Perekonomian Rakyat Indonesia Pada Masa Ekonomi Liberal
            Pelaksanaan ekonomi liberal di Indonesia mulai sejalan dengna dihapuskannya peraturan tanam paksa dan ditandai denga mengalirnya penanaman modal para usahawan Belanda ke Indonesia dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi, seperti bidang perkebunan, perdagangan, transportasi dan lain-lain. Lahirnya perkebuna-perkebuna inilah yang banyak berdampak negatif , sehingga kehisupan sebagian terbesar rakyat Indonesia ada dibawah batas-bata kemiskinandan kesengsaraan serta juga keterbelakangan.
             Keadaan perekonomian yang demikian ditambah laig dengan pesatnya angka kelahiran penduduk serta keadaan penduduk yang tidak seimban, pulau jaw adimana para usahawan Belanda nbanyak melakukan kegiatan-kegiatan merupakan bagian dari bumi nusantara yang telah mulai memadat penduduknya. Bagi pera penanam modal Belanda memang usahanya melaju dengan cepat, pada tahun 1890 keuntungan yang mereka peroleh telah berlipat ganda, tetapi sebaliknya keadaan perekonomian rakyat Indonesia telah mengalami masa yan suram. Beberapa penyebab dari kesengsaraan itu dapat dikemukakan sebagai berikut :

1.    Faktor-faktor produksi yang dimilki relatif telah menjadi kecil, antara lain tanah dan modal.
      a.  Tanah :
           Selain karena akibat cultuur stelsel juga karena agrarische wet yang mulai diberlakukan sejak tahun 1870 telah banyak mengubah hak-hak pemilikan tanah penduduk, banyak tanah ulayat yang dimbil alih pemerintah kolonial dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pemerintah kolonial dan sebagian lagi disewakan kepada kaum modal mereka untuk jangka waktu antara 50-75 tahun. Denan demikian tanah-tanah yang dimiliki penduduk secra perorangan relatif kecil, demikian pula tanah yang masih dikuasai para rajadenagn kerabatnya menjadi sangat terbatas.
      b.  Modal :
         Sebagai akibat cultuur stelsel karena para petani diwajibkan menanami tanahya dengan tanaman yang ditentukan oleh pihak kolonial demi kelancaran perdagangan usaha di Eropa, maka pendapatan para petani relatif sedikit karena produk-produkpertaniannya selalu mendapat penilaian yang rendah. Selanjutnya cultuur stelsel hilang, para petani banyak yang terbujuk untuk bekerja pada perkebunan-perkebunan Belandadengan memperoleh upah yang demikian rendah.
2.    Penghasilan petani relatif kecil
      Dari faktor-faktor produksi yang dimiliki penduduk yang serba minim akan bebanding dengan jumlah penduduk yang besar, maka dengan sendirinya penghasila-penghasilan para petani beserta para keluarganya adalah relatif kecil, sehingga kehidupan mereka tetap ada dibawah batas-batas kemiskinan.
3.    Pendidikan terhadap rakyat indonesia diterlantarkan
      Dalam keadaan hidup dibawah batas kemiskinan, pihak Belanda secara terus-menerus menekan kehidupan penduduk, pendidikan terhadap rakyat indonesia dapat dikatakan diterlantarkan, sehingga :
    a.  Rakyat indonesia hanya memliki ketrampilan yang rendah,
    b.  Keadaan yang misikin tidak dapat terbantu dengan memiliki keterampilan yang rendah,
    c.  Rakyat terpakasa menyesuaikan penghidupannya dengan keadaan, sehingga kebutuhan hidupnya pun  serba terbatas, yang tidak memberikan motivasi untuk maju,
   d.  Kesehatan penduduk pun tidak diperhatikannya, sehingga semangat kerjanya pun serba terbatas, keadaan lngkungan yang serba kelam, tubuh yang kurang sehat hanya akan menimbulkan kelesuan dan kemurungan, daya pikir tertutup oleh tekanan-tekanan keadaan tersebut.
4.    Para petani memiliki utang-utang yang besar.
Pengetahuan yang sangat minim dalam pemasaran produk merupakan kesempatan besar bagi para rentenir dan pengijon untuk mencari keuntungan besar dari para petani yang sedang menderita kesulitan hidup, sehingga tidak jarang para petani harus melepaskan tanah miliknya karena dirampas para lintah darat sehubungan dengan utang-utangnya yang besar, akibat penetapan bunga yang besar dari sistem bunga berbunga.

Namun, beruntunglah bahwa perasaan dan semangat kegotong-royongan masih berkembang dengan kuat, serta ajaran-ajaran agama dapat menggugah segenap rakyat indonsia untuk bangkit dari segala kemurungan dan kelesuan. Kesadaran mulai timbul untuk keluar dari kemiskinan dan kesengsaraan, beberapa jalan telah ditempuh yaitu :
1.    Mengusir kaum penjajah dengan mengangkat senjata, perang perlawana lokal dilakukan di berbagai pulau di Indonesia. Biaya ntuk menghadapi peperangan ini dipikulkan oleh pemerintah kolonial kepada rakyat Indonesia sehingga penderitaan dan kemiskinan makin bertambah.
2.    Karena perlawanan lokal untuk mengusir penjajah selalu mengalami kegagalan, para cendekiawan kita berhasil mencapai pendidikan yang lebih tinggi bergerak untuk mmajukan pendidikan rakyat indonesia dan selanjutnya berusaha mencapai kemerdekaan melalui perjuangan politik.
3.    Memperkuat perekonomian rakyat dengan jalan mendirikan kopearsi.
Timbulnya politik etis Belanda yang seakan-akan mengandung mission sacre untuk mulai memperhatikan kesejahteraan rakyat indonesia, telah menimbulkan sedikit perubahan, tetapi pada dasarnya pemerasan dan penindasan tetap berlangsung.

C. Timbulnya Cita-Cita Ke Arah Pembentukan Koperasi
          Adanya politik Etis Belanda membuktikan adnya beberapa orang Belanda yang turut memikirkan nasib penderitaan rakyat indonesia, seperti halnya koperasi di Indonesia yaitu E. Sieburgh (kepala daerah purwokerto) dan De Wolf van Westerrede (pengganti Sieburgh) keduanya banyak kaitannya dengan perintisan koperasi yang perama di Tanah air Indonesia, yaitu di Purwokerto.
         Awalnya didahului oleh Raden Aria Wirjaatmadja yang sanagat tertarik untuk memperbaiki nasub para pegawai negeri didaerahnya yang hidup dalam keadaan tertekan oeh utang. Dengan mendapat bantuan moril atau dorongan dari E. Sieburgh pada tahun 1891 didirikan Bank Penolong dan Penyimpanan di Purwokerto, yang maksud utamanya membebaskan para pegawai dari segala tekanan utang. Pada tahun 1898. Sieburgh diganti oleh De Wolf van Westerrede, seorang pejabat tinggi Belanda yang mengharapkan terbentuknya koperasi simpan pinjam untuk para petani. Langkah pertamanya yaitu memperluas bidang kerja Bank penolong dan penyimpanan sehingga meliputi pula pertolongan bagi para petani didaerahnya. Untuk menyerasikan nama dan tugasnya, Bank tersebut mendapat perubahan nama menjadi : PURWOKERTO HULP, SPAAR EN LANDBOUWCREDIET atau Bank Penolong, Penyimpanan dan Kredit Pertanian, yang dapat dikatakan sebagai pelopor berdirinya Bank Rakyat.
        Sebagai seorang yang mendambakan koperasi kredit, berdirinya bank tersebut belum memuaskan cita-citanya, maka De Wolf mendalami lebih lanjut tentang kopersai kredit bentuk Raiffeisen. Pada tahun 1900m De Wolf van Westerrede dibebaskan dari tugas kepamongprajaanny dan selanjutnya dibebani tugas khusu membentuk model Koperasi Kredit Desa seperti yang diinginkannya. Namun, belum terbentuk koperasi pada waktu itu sebab yang utama karena pemerintah kolonial Belanda tidak sungguh-sungguh memperhatikannya, politik pemerintah kolonial masih memikirkan akibat persatuan rakyat indonesia yang terbentuk melalui koperasi.

D. Perjuangan Dan Realisasi Pembentukan Koperasi Ditanah Air Kita, Pada Masa Penjajahan.
      Realisasi pembentukan koperasi di Indonesia dipelopori ileh Budi Utomo. Dalam kongres BU di jogyakarta telah diputuskan, bahwa BU akan berdaya upaya untuk :
1.  Memperbaiki dan meningkatkan kecerdasan rakyat melalui bidang pendidikan,
2.  Memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui koperasi-koperasi yang dibentuk.
      Koperasi yang dibentuk adalah koperasi konsumsi, dalam hal ini sangat disayangkan karena pembentukannya kurang ditunjang dalam persiapan yang matang, antara lain :
1. Penelitian tentang bentuk koperasi yang paling cocok pada waktu itu yang dapat diterapkan di Indonesia.
2. Persiapan mental dan pengetahuan tentang pengelolaan koperasi, sehingga loyalitas para anggota terasa kurang.
3.  Pengalaman berusaha sehingga menimbulkan kecurangan-kecurangan.

        Sehingga pada akhirnya koperasi konsmsi yang menyandang sebutan “Toko Adil” mengalami kegagalan. Kegagalan dalam pembentukan koperasi seperti yang dialami oleh Budi Utomo ternyata diderita pula oleh Sarikat Dagang Islam (SDI). SDI dilahirakn pada tahun 1911 dan pada tahun 1912 dengan kepemimpinan H. Samanhudi dan H.O.S Tjokroaminoto telah berubah namanya menjadi Serikat Islam (SI) bertujuan untuk mengimbangi  atau menentang politik pemerintah kolonial yang telah memberi fasilitas-fasilitas yang longgar dan menguntungkan para pedagang asing, sedang para pedagang pribumi mendapat tekanan sehingga sangat sulit untuk berkembang.
         Partai Nasional Indonesia (PNI) dibawah pimpinan Ir. Soekarno ternyata lebih berhasil dalam pembentukan dan pengembangan perkoperasian di Indonesia. Pada tahun 1932, Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) di Jawa Timur telah berusaha untuk mngembangkan koperasi Pertanian (Rukun Tani). Dengan dibentuknya Kopersai ini, para petani diharapkan  dapat meningkatkan produksi dan pendapatannya, terhindar dari sistem ijon dan para rentenir.
         Untuk memperkuat kedudukan dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, koperasi yang telah ada mulai memikirkan perlu adanya suatu gabungan perkoperasian. Pada tahun 1936bgabungan tersebut dapat dibentuk dengan nama “Moeder Central”, yang kemudian diubah namanya menjadi Gabungan Pusat Koperasi Indonesia GAPKI. Dari dana sebesar f. 120.000,- yang disediakan pemerintah bagi koperasi-koperasi yang membutuhkan pinjaman, f.40.000,-dikhususkan untuk melayani GAPKI.

E. Undang-Undang Koperasi Pada Zaman Penjajahan
       Masa berkembangnya pergerakan nasional identik dengan masa tumbuh dan berkembangnya gerakan koperasi di tanah air kita, karena itulah pemerintah kolonial Belanda dalam mengundangkan Undang-Undang Koperasinya yang pertama c.q. Peraturan Koperasi tahun 1915, Staatsblad nomor 431, berisikan ketentuan-ketentuan yang diperkirakannya sulit atau berat dilaksanakan oleh gerakan koperasi Indonesia. UU/Peraturan ini memang dimaksudkan untuk membatasi dan mengawasi koperasi/gerakan koperasi di tanah air kita.
       UU/Peraturan Koperasi No. 431/1915 pada hakekatnya berisikan ketentuan-ketentuan yang sama dengan UU Koperasi di Negeri Belanda Tahun 1876, demikian pula dengan perubahan-perubahannya yang terjadi pada tahun 1925. Sejak dikeluarkannya dan dinyatakan berlaku di tanah air kita, selain rakyat Indonesia tidak berleluasa untuk mendirikan koperasi tersebut juga perkembangan koperasi-koperasi yang telah ada mengalami banyak rintangan dan hambatan, karena memang tidak sesuai untuk dilaksanakan di tanah air kita. Ini berarti pemerintah colonial Belanda melakukan adaptasi UU/peraturan yang berlaku di Nederland dan bukan adaptasi.  Kesulitan-kesulitan itu antara lain:
1.    Koperasi yang akan didirikan harus dimintakan izin terlebih dahulu dari Gubernur Jenderal Belanda di Batavia;
2.    Anggaran Dasarnya harus ditulis dalam Bahasa Belanda;
3.    Akta pendiriannya harus disahkan oleh Notaris;
4.    Biaya pendirian dan pengesahannya itu dapat dikatakan terlalu tinggi bagi suatu badan usaha yang ekonomi (relatif) lemah.
       Tentang biaya yang terlalu tinggi ini contohnya dapat dikemukakan sebagai berikut:
Suatu Koperasi Kredit yang Bermodal kerja f.500,- dengan kemampuan pemberian kredit maksimal f.10,- per anggota, dengan berlakunya UU/Peraturan ini maka koperasi yang bersangkutan harus memperoleh badan hokum, untuk ini harus dikeluarkan:
1.    Pada Notaris f.115,-
2.    Izin pemerintah kolonial termasuk biaya pengumumannya pada Berita Negara dan surat kabar f.31,50.
3.    Pengeluaran untuk pajak perusahaan/pajak usaha f.25,-
        Dengan adanya kesulitan-kesulitan tersebut maka pendirian koperasi-koperasi-koperasi selanjutnya terpaksa tidak mempergunakan prosedur yang telah ditentukan pemerintah colonial itu. Dan ini berarti perkembangan koperasi di tanah air kita menjadi terhambat.
Sehubungan dengan hal di atas dan mengingat pula pertumbuhan koperasi itu memang perlu demi untuk perbaikan-perbaikan hidup penduduk, terikat oleh politik etisnya yang telah dicanangkan maka pemerintah colonial Belanda pada tahun 1920 terpaksa menerima anjuran-anjuran para pemimpin koperasi, yaitu membentuk komisi yang diketuai oleh Dr. J.H. Boeke beranggotakan 7 orang, di antaranya 3 orang Indonesia dan di antara ke-3 orang ini terdapat seorang Bupati dan seorang wakil dari Pengurus Besar Budi Utomo. Tugas dari Komisi Koperasi ini, yaitu :
1.    Menyelidiki manfaat-manfaat koperasi tersebut bagi rakyat Indonesia;
2.    Sekiranya koperasi itu memang diperlukan dan bermanfaat, peraturan yang bagaimanakah yang sekiranya tepat dilakukan di daerah jajahan ini.

F. Jawatan Koperasi Pada Zaman Penjajahan
       Pada tahun 1929 Prof. Dr.H.J. Boeke (Penasihat Algemene Volks Crediet Bank) berhenti sebagai pengawas perkoperasian di tanah air kita. Sebagai penggantinya telah ditunjuk Prof. Dr. G.H. Van Der Kolff, yang pada tahun 1930 telah ditetapkan sebagai Adviseur Voor Volkscredietwezen en Cooperatie, sehingga praktis hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan koperasi telah dipisahkan dari Bank Rakyat, walaupun kedua badan tersebut sama-sama ada di bawah Departemen Dalam Negeri. Suatu hal yang sangat mengesankan karena untuk membina perkoperasian ini ternyata Prof. Van Der Kolff tidak memperoleh tenaga-tenaga pembantu (Single Fighter). Baru setelah hamper 3 tahun ia menangani sendiri tugas-tugas perkoperasian ini, dibantukan kepadanya seorang tenaga Indonesia Surjaatmadja.
          Untuk menangani Koperasi Pemasaran yang telah berlangsung di daerah Indramayu (yang pada waktu itu terkenal sebagai daerah penghasil mangga) dan di Tulungagung (yang terkenal sebagai daerah penghasil gula mangkok) telah diangkat 2 orang tenaga pembantu lainnya.
        Pada tahun 1934 terjadi perubahan struktur organisasi dalam Departemen Dalam Negeri dan Departemen Perekonomian, sehingga urusan Perkoperasian tidak berada dalam organisasi Departemen Dalam Negeri, melainkan dimasukkan organisasi Departemen Perekonomian. Urusan koperasi menjelma menjadi Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri baru dapat terwujud pada tahun 1939, sedangkan penempatan pegawai-pegawainya di daerah-daerah baru dapat dilaksanakan tahun 1940. Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri dibebani tugas-tugas sebagai berikut:
1.    Dalam bidang perkoperasian :
Tugasnya mencakup segala ketentuan yang terkandung dalam UU Koperasi Tahun 1927 Stbl. No. 91, yaitu:
a.    Melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi sebagai badan hukum;
b.    Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap koperasi;
c.    Memberikan penerangan-penerangan tentang usaha koperasi.
2.    Dalam bidang perdagangan
a.    Memberikan penerangan kepada para pengusaha Indonesia tentang seluk-beluk perdagangan;
b.    Memberikan penerangan tentang perdagangan, pengangkutan komoditi perdagangan, system perkreditan dan cara-cara mengusahakan serta kewajiban bagi perusahaan dalam hal ini;
c.    Memberikan penerangan mengenai organisasi perusahaan;
d.    Menyiapkan dan mengatur sanksi hukuman bagi para pengusaha Indonesia (pribumi).

G. Neraca Pertumbuhan Koperasi Dalam Kurung Waktu 1928-1940

          Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan koperasi diundangkannya UU Koperasi Tahun 1927, Stbl. No. 91 hingga awal tahun 1940 (± 12 tahun) jumlah koperasi yang berhasil dibentuk ada 656 buah, tetapi tidak semuanya dapat berkembang terus karena 82 buah di antaranya terpaksa harus dibubarkan, ini berarti 88% yang dapat bertahan terus.
         Dari tahun-tahun pertumbuhan koperasi tersebut selama 12 tahun, yang terjadi pad tahun 1938 merupakan tambahan pertumbuhan yang paling besar, yaitu sejumlah 144 buah koperasi, 50% dari jumlah ini adalah Koperasi Pensiunan yang bergerak dalam bidang usaha perkreditan.
         Usaha mengembangkan koperasi perkreditan memang merupakan tujuan utama pemerintah colonial, karena itu dari sejumlah koperasi yang masih bertahan sampai tahun 1940 (574 buah) 77% daripadanya merupakan koperasi kredit, terdiri dari koperasi kredit yang bergerak di pedesaan (untuk para petani di Garut, Tasikmalaya), di perkotaan (Surabaya, Malang) dan di kalangan terpelajar (seperti “Simpanan Pasundan Istri (PASI)”.
         Koperasi konsumsi yang didirikan jumlahnya sedikit, dari jumlah yang sedikit ini ternyata banyak yang tidak dapat bertahan dikarenakan kurangnya tenaga pengelola dan adanya kebiasaan para anggotanya untuk membeli barang-barang kebutuhannya tanpa pembayaran tunai.
         Koperasi produksi yang melayani kepentingan pemasaran hasil produksi dan pengadaan barang-barang kebutuhan untuk proses produksi di bidang pertanian (agribisnis) dan usaha kerajinan rakyat (termasuk Home Industries), pada umumnya mengalami nasib yang hamper sama dengan koperasi konsumsi, yang masih bertahan terdapat 41 buah, terdiri atas Koperasi Batik (Trusmi Cirebon, PPBBS (Persatuan Perusahaan Batik Bumi Putera Surakarta), Koperasi Batik Pekalongan), Koperasi Pertenunan di Majalaya (“Saudara Oesaha”), Koperasi Teh Rakyat di Sukabumi (“Madu Tawon”). Koperasi karet merupakan koperasi produksi yang lebih baik perkembangannya, berjumlah 12 koperasi, mereka memiliki mesin pengolahan sendiri dan selanjutnya setelah dijadikan sheet dilakukanlah pemasaran secara terpadu.
          Di daerah Banten yang terkenal produksi kelapanya, Garut dengan jeruknya, Indramayu dengan mangga dan padinya, serta Bali dengan produksi kopinya, terdapat suatu usaha yang berbentuk koperasi yang bertugas mengusahakan pinjaman dari Bank Rakyat (dengan jaminan-jaminan) untuk menolong para petaninya agar terbebas dari jeratan-jeratan utang para rentenir. Para petani kecil (lemah) bergabung dalam koperasi ini dan koperasi tersebut mengorganisir peminjaman dan pengembaliannya ke Bank Rakyat.

Demikian pembahasan mengenai Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Gerakan Koperasi indonesia, yang terdiri atas jalan yang tepat untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan kesengsaraan, keadaan perekonomian rakyat Indonesia pada masa ekonomi liberal, timbulnya cita-cita ke arah pembentukan koperasi, perjuangan dan realisasi pembentukan koperasi di tanah aiar kita pada masa penjajahan, Undang-undang koperasi pada zaman penjajahan, jawatan koperasi pada zaman penjajahan, dan neraca pertumbuhan koperasi dalam kurun waktu 1928-1940. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi pembaca sekalian...

Labels:

Thursday, 26 February 2015

Tahun Pajak

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Tahun Pajak. Tahun Pajak akan dibahas di bawah ini yaitu sebagai berikut:

Pada umumnya tahun pajak sama dengan tahun takwim atau tahun kalender. Akan tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwin dengan syarat konsisten (taat asas) selama 12 bulan, dan melapor/memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat. Cara menentukan suatu tahun pajak sebagai berikut:

1. Tahun Pajak Sama Dengan Tahun Takwin
     Pembukaan dimulai 1 Januari 2010 dan berakhir 31 Desember 2010, disebut tahun pajak 2010.
Tahun Pajak
Tahun Pajak

2. Tahun Pajak Tidak Sama Dengan Tahun Takwim
  • Pembukaan dimulai 1 Juli 2009 dan berakhir 30 Juni 2010. Disebut tahun pajak 2009 karena 6 bulan pertama jatuh pada tahun 2009.
  • Pembukaan dimulai 1 April 2009 dan berakhir 31 Maret 2010. Disebut tahun pajak 2009 karena lebih dari 6 bulan jatuh pda tahun 2009.
Pembukuan dimulai 1 Oktober 2009 dan berakhir 30 September 2010. Disebut tahun pajak 2010 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2010.

Demikian pembahasan mengenai Tahun Pajak. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian...


Labels:

Pengertian-Pengertian dalam Perpajakan

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Pengertian-Pengertian dalam Perpajakan. Dalam pembahasan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan dijumpai pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang sudah baku. Pengertian-pengertian atau istilah-isitilah tersebut, antara lain adalah:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Perpajakan
Perpajakan

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

5. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender,

6. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

8. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

9. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah Pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

10. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan  setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

12. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

13. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

15. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

Untuk pengertian-pengertian atau istilah-istilah selain tersebut di atas, akan dikaitkan langsung dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Demikian pembahasan mengenai Pengertian-Pengertian atau Istilah-Istilah dalam Perpajakan, semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian...

Labels:

Dasar Hukum Perpajakan

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Dasar Hukum Perpajakan. Di bawah ini akan  dijelaskan Dasar Hukum Perpajakan.

Adapun dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.

Dasar Hukum Perpajakan
Dasar Hukum Perpajakan
Demikian pembahasan mengenai Dasar Hukum Perpajakan. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian..

Labels:

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan dibahas di bawah ini yaitu sebagai berikut:

Sistem Perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Di samping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya Undang-Undang perpajakan baru; yang terdiri atas: UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-Undang ini  memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi Undang-Undang pajak material, kecuali dalam Undang-Undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi Informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dangn tetap menganut sistem self assesment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;
3. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
4.  Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
5. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
6. Meningkatkan penerapan prinsip self Assesment secara akuntabel dan konsisten; dan
7. Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkaan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha.

Demikian pembahasan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian...

Labels:

Monday, 23 February 2015

Pemanfaatan dan Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Pemanfaatan dan Kedaluwarsa Penagihan Retribusi. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai Pemanfaatan Retribusi dan Kedaluwarsa Penagihan Retribusi yaitu sebagai berikut:

Pemanfaatan Retribusi
 Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemanfaatan dan Kedaluwarsa Penagihan Retribusi
Pemanfaatan dan Kedaluwarsa Penagihan Retribusi
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Demikian pembahasan mengenai Pemanfaatan dan Kedaluwarsa Penagihan Retribusi. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Hai teman-teman kali ini saya akan membahas Tata Cara Pemungutan Retribusi. Tata Cara Pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut:

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tata Cara Pemungutan Retribusi
Tata Cara Pemungutan Retribusi
Demikian pembahasan mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi, semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian...

Labels:

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya di sini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
2. Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin di sini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Demikian pembahasan mengenai Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi, semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian...

Labels:

Subjek Retribusi Daerah

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Subjek Retribusi Daerah. Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
Subjek Retribusi Daerah
Subjek Retribusi Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Demikian pembahasan mengenai Subjek Retribusi Daerah, semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian...

Labels:

Objek Retribusi Daerah

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Objek Retribusi Daerah. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai Objek Retribusi Daerah. yaitu sebagai berikut:

Yang menjadi Objek Retribusi Daerah adalah:
1. Jasa Umum,
2. Jasa Usaha, dan
3. Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum
Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
Objek Retribusi Daerah
Objek Retribusi Daerah


1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retirbusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi Jasa Usaha
Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh Pemrintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Demikian pembahasan mengenai Objek Retribusi Daerah, semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian...

Labels:

Saturday, 21 February 2015

Retribusi Daerah

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Retribusi Daerah. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut:

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah antara lain:

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah
Retribusi Daerah
2. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

4. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

5. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Demikian pembahasan mengenai Retribusi Daerah. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Hai  teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Kedaluwarsa Penagihan Pajak. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai Kedaluwarsa Penagihan Pajak, yaitu sebagai berikut:

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali, apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
Kedaluwarsa Penagihan Pajak
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Demikian pembahasan mengenai Kedaluwarsa Penagihan Pajak, semoga bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Tata Cara Pemungutan Pajak

Hai teman-teman kali ini saya akan membahas mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak, Di bawah ini akan dijelaskan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak yaitu sebagai berikut:

Tata Cara Pemungutan Pajak

     Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakn berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.

Tata Cara Pemungutan Pajak
Tata Cara Pemungutan Pajak
     Wajib Pajak lain yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Demikian pembahasan Tata Cara Pemungutan Pajak, semoga memberikan memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Labels:

Tarif Pajak

Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Tarif Pajak. Di bawah ini saya akan membahas mengenai Tarif Pajak yaitu sebagai berikut:

Tarif untuk setiap jenis pajak adalah:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  • untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
  • untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
Tarif Pajak
Tarif Pajak
2. Tarif pajak Kendaraan bermotor angkatan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan. Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat  berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

4.Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing  sebagai berikut:
a. penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

5. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi;

7. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);

8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok;

9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);

10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);

11. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

12. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen);

13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);

14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen);

15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen);

16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen);

17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);

19. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif Pajak tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Demikian pembahasan mengenai Tarif Pajak, semoga memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.
  

Labels: